Rusia akhirnya mengizinkan pengawas OSCE memonitor pelaksanaan gencatan senjata di timur Ukraina. Kesepakatan tercapai setelah percakapan telefon segitiga antara Berlin, Moskow dan Kiev.
Foto: Reuters/G. Garanich
Iklan
Kesepakatan akses darat di timur Ukraina bagi para pengawas dari organisasi keamanan dan kerjasama di Eropa-OSCE dalam misi monitoring gencatan senjata dilaporkan tercapai Senin (16/2) malam setelah percakapan telefon segitiga antara kanselir Jerman, Angela Merkel, presiden Rusia Vladimir Putin serta presiden Ukraina Petro Poroshenko. Jurubicara pemerintah di Berlin mengungkapkan tercapainya kesepakatan itu tanpa menyebutkan rinciannya.
Sementara itu sebuah pernyataan dari Kremlin hanya menyebutkan, trio pimpinan Jerman, Rusia dan Ukraina membahas peranan OSCE dalam misi monitorin pada tahapan konflik paling aktual. Lebih jauh juga disebutkan dilakukan diskusi menyangkut masalah gencatan senjata, penarikan senjata berat serta situasi di kawasan Debaltseve.
Sejauh ini akses misi monitoring OSCE di kawasan konflik di timur Ukraina terus dihambat oleh kelompok separatis pro-Rusia.
Pertempuran kembali berkobar
Pertempuran di kawasan strategis penting Debaltseve yang menjadi poros transportasi kereta antara Donetsk dan Luhanks dilaporkan kembali berkobar, 48 jam setelah diberlakukannya kesepakatan gencatan senjata. Insiden ini dibenarkan oleh kedua belah pihak yang terlibat konflik.
Jurubicara pemberontak mengklaim lewat kantor berita Interfax, pihaknya berhasil merebut sebagian besar kawasan strategi penting itu. Lebih 8000 tentara Ukraina disebutkan masih dikepung separatis pro-Rusia. Namun Moskow membantah berita tersebut.
Kedua pihak yang bertikai menyebut, kondisi aktual tidak memungkinkan penarikan segera senjata berat dari Debaltseve. Mereka juga saling tuding memulai aksi baku tembak. Juga para pengawas OSCE sejauh ini belum diberi izin akses ke kawasan sekitar Debaltseve yang masih dikategorikan gawat.
Pelanggaran HAM di Ukraina
Sebuah laporan PBB menyatakan kejahatan perang mungkin dilakukan separatis di Ukraina Timur. Tapi militer Ukraina juga melakukan pelanggaran.
Foto: picture-alliance/dpa
Perang Datang ke Kota-Kota
Pertempuran antara separatis pro Rusia dan militer Ukraina di sekitar kota-kota Luhansk dan Donetsk. Situasi bagi warga sipil di sana makin kritis, demikian pernyataan Komisi HAM PBB. Mereka terutama menuduh kaum separatis melakukan kejahatan besar.
Foto: picture-alliance/dpa
Kehilangan Ayah dan Putranya
Lebih dari 1.100 orang tewas dalam pertempuran sejak pertengahan April, demikian keterangan PBB. Tidak hanya pelaku bersenjata, namun juga warga sipil, bahkan anak-anak termasuk korban tewas. Warga daerah ini (foto) sedang meratapi tewasnya seorang ayah dan putranya dalam penembakan artileri.
Foto: picture-alliance/dpa
Persenjataan Berat Digunakan
Warga sipil kerap terjebak di antara kedua front, demikian PBB. Baik kaum separatis, seperti di Donetsk, maupun militer Ukraina menggunakan senjata berat di daerah yang penduduknya padat. PBB menuntut kedua belah pihak untuk berhati-hati dan melindungi hidup warga sipil.
Foto: Getty Images
Separatis dan Kekuasaan Mengerikan
Laporan PBB mengemukakan, kaum separatis melancarkan penculikan, penyiksaan dan pembunuhan. Menurut Komisi HAM PBB, kaum separatis “kasar dan brutal” serta “punya perlengkapan baik dan terorganisir.“ Mereka kadang juga dipimpin orang Rusia. Komisi PBB punya 39 pengamat dan mendokumentasikan lebih dari 800 penculikan oleh separatis sejak pertengahan April.
Foto: picture-alliance/AP
Melarikan Diri dari Timur
Lebih dari 100.000 orang meninggalkan kampung halaman mereka. Banyak yang tinggal di tempat penampungan seperti di Kharkiv, untuk menghindari teror separatis dan pertempuran. Muncul juga berita, bahwa warga Rusia yang bermukim di Ukraina timur melarikan diri ke Rusia.
Foto: DW/A. Ainduchowa
Penembakan MH17: Pelanggaran HAM
Tanggal 17 Juli, pesawat Boeing 777 dari Malaysia Airlines jatuh di Ukraina timur akibat ditembak roket. 298 orang di pesawat itu tewas. Pesawat penumpang tersebut kemungkinan besar ditembak separatis pro Rusia. Ini bisa dinilai sebagai kejahatan perang, kata Komisaris HAM PBB Navi Pillay.
Foto: picture-alliance/dpa
Keadilan di Den Haag?
Pihak yang bertanggungjawab bisa diajukan ke Mahkamah Pidana Internasional. Komisaris HAM PBB Navi Pillay memperingatkan: siapapun yang melanggar hukum internasional akan dihadapkan ke pengadilan. Itu juga berlaku atas anggota milisi asing yang terlibat dalam konflik Ukraina.
