Sejak Juli lalu, udara di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, kembali diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Di Kalimantan Tengah, karhutla sudah menjadi persoalan yang dihadapi warga dari tahun ke tahun.

Kementerian Kehutanan mencatat pada Minggu (20/09), masih ada 1.105 titik api yang tersebar di provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan. Titik kebakaran hutan terbanyak berada di Kalimantan Tengah dengan jumlah 968 titik api. 

Di saat yang sama, masyarakat di Pulau Sebesi, Lampung Selatan, juga harus terus bersiaga memantau Gunung Anak Krakatau yang beberapa kali mengalami erupsi. 

Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat selama periode 2 Juli hingga 3 September 2026 terjadi sebanyak 224 kali erupsi. Aktivitas Gunung Anak Krakatau juga sempat membawa abu vulkanik ke sejumlah wilayah di Banten, Jakarta dan beberapa kota/kabupaten di Jawa Barat.

Pada Agustus lalu, DW Indonesia meliput di Kalimantan Tengah yang menjadi provinsi dengan titik kebakaran hutan tertinggi di Kalimantan. Kemudian pada awal September, DW Indonesia meliput di Pulau Sebesi, Kabupaten Lampung Selatan, yang menjadi pulau berpenghuni terdekat dengan Gunung Anak Krakatau pasca erupsi. 

Di kedua wilayah ini, masyarakat tidak hanya menghadapi ancaman bencana, tetapi juga ikut mengambil peran dalam mengantisipasinya.

Warga menjadi yang pertama bergerak 

Di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Adhi menjadi salah satu relawan yang terlibat dalam pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Bersama relawan lainnya, ia kerap turun ke lokasi ketika api muncul di sekitar permukiman.

Namun, saat berusaha memadamkan api di lahan dekat tempat tinggalnya, pemuda berusia 20 tahun itu justru mengalami luka bakar. Api menyambar tubuh dan wajahnya. 

"Pada saat diperiksa oleh dokter, cederanya ada di bagian pipi. Terus bagian bahu dan leher lumayan parah akibat luka bakar. Selain itu ada pembekuan darah juga di lengan kanan," tutur Adhi.

Apa yang dialami Adhi menjadi salah satu risiko yang dihadapi warga ketika ikut menjadi relawan untuk menangani kebakaran. Di lapangan, para relawan tidak hanya berhadapan dengan api, tetapi juga dengan keterbatasan peralatan untuk memadamkannya.

Mulyadi, salah satu relawan yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Api (MPA) di Kalimantan Tengah. Kelompok ini jadi salah satu kelompok relawan masyarakat yang dilibatkan oleh Kementerian Kehutanan.

Ia mengatakan keterbatasan alat dan dana juga menjadi kendala utama lain saat mereka turun ke lokasi.

"Tantangan utama kami di lapangan adalah alat pemadam operasional yang terbatas. Selang yang kami gunakan tidak bisa menjangkau api terlalu jauh, sering macet dan tidak bisa mengeluarkan air," kata Mulyadi. 

Mulyadi mengatakan, MPA sebenarnya sempat mendapatkan dana operasional dari Kementerian Kehutanan. Namun, menurutnya, sejak 18 Agustus lalu tidak ada lagi dana tambahan yang mereka terima.

“Dana dari kementerian sudah tidak ada lagi. Namun, bila ada laporan kebakaran hutan ya kami sebagai relawan tetap berangkat saja,” pungkas Mulyadi.

Hidup berdampingan dengan Gunung Anak Krakatau

Sementara itu, di pulau yang berjarak sekitar 20 kilometer dari Gunung Anak Krakatau itu, warga harus selalu bersiap menghadapi aktivitas vulkanik yang sewaktu-waktu bisa saja mengancam keselamatan mereka.

Khoirul dan Edi adalah dua warga yang sehari-hari bekerja sebagai nelayan. Keduanya sudah tinggal di Sebesi sejak kecil. Bersama sekitar 3.000 warga lainnya, mereka terbiasa hidup berdampingan dengan aktivitas Gunung Anak Krakatau.

Kewaspadaan itu kembali meningkat pada awal September lalu, ketika aktivitas Gunung Anak Krakatau mengalami peningkatan. Pada 4-6 September, aktivitas erupsi mencapai puncaknya dan status gunung berada pada Level III atau Siaga.

Namun, Khoirul sudah terbiasa untuk mengenali perubahan tanda-tanda alam di sekitar Sebesi. Ia menjelasakan, "biasanya kalau sudah mencium bau belerang, kami harus waspada dan mulai berjaga di sekitaran bibir pantai untuk melihat apakah air di laut dalam kondisi pasang atau surut."

Saat terjadi erupsi pada awal September lalu, Khoirul menceritakan bahwa kondisi pantai tidak mengalami surut. Meski demikian, ia mengingatkan warga lain untuk tidak panik, tetapi tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya tsunami.

Bentuk dari kewaspadaan warga di Sebesi juga dilakukan dengan ronda malam berkala di 16 rukun tetangga (RT) di pulau tersebut.

Selain menjaga keamanan lingkungan, ronda menjadi salah satu cara warga memantau kondisi di sekitar pantai. Kebiasaan tersebut sudah dilakukan sejak tsunami Selat Sunda pada akhir 2018 yang terjadi setelah runtuhnya sebagian tubuh Gunung Anak Krakatau.

"Sejak 2018, kami mendapatkan instruksi dari aparatur desa untuk melakukan ronda demi menjaga keamanan dan memantau keadaan gelombang laut," ujar Edi.

Kesiapsiagaan tak bisa hanya andalkan warga

Pengalaman warga di Kalimantan Tengah dan Pulau Sebesi menunjukkan bagaimana masyarakat di wilayah rawan bencana membangun cara mereka menghadapi risiko bencana. Namun, peran masyarakat tidak bisa berdiri sendiri.

Laporan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, ada 4.727 kejadian bencana sepanjang tahun 2025. Dalam catatan tersebut ada tujuh erupsi gunung berapi yang ditetapkan menjadi bencana dan 1.329 kejadian kebakaran hutan.

Sementara hingga awal September 2026, Badan Geologi Kementerian ESDM mencatat telah terjadi erupsi di 11 gunung berapi di Indonesia.

Dari catatan tersebut, ahli pengurangan risiko bencana Universitas Gadjah Mada (UGM), Djati Mardiatno menekankan pentingnya peran masyarakat dalam mengurangi risiko bencana di area yang rawan. Namun, ia menilai peran pemerintah justru lebih penting dalam menyiapkan mekanisme mitigasi bencana secara sistematis. 

"Dalam mitigasi bencana sebetulnya peran pemerintah sangat besar. Contohnya, dari penyediaan jalur evakuasi, kemudian dukungan dalam penguatan infrastruktur. Hal tersebut seharusnya lebih diperhatikan," ungkap Djati kepada DW Indonesia. 

Menurutnya, penanggulangan bencana perlu lebih menekankan kesiapsiagaan sebelum bencana terjadi. Mekanismenya, kata dia, perlu dirancang secara sistematis oleh pemerintah dengan tetap melibatkan masyarakat. Ia menambahkan bahwa saat ini, pemerintah terkesan hanya merespons setelah terjadinya bencana tanpa menyiapkan infrastruktur yang baik dalam mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat.  

Anggaran BNPB yang terus turun

Tantangan lainnya adalah soal pembiayaan. Anggaran BNPB, sebagai yang memiliki peran utama dalam penanggulangan bencana, telah mengalami penurunan anggaran sejak tahun 2020.

Di tahun 2020, saat pandemi terjadi, BNPB mendapatkan anggaran sebanyak Rp11,78 triliun. Anggaran tersebut kemudian terus menurun hingga Rp2,01 triliun di tahun 2025. Di tahun 2026 ini, anggaran juga dipangkas dan menyisakan dana operasional penanggulangan bencana sebesar Rp491 miliar. 

Keterbatasan anggaran ini dinilai menjadi salah satu tantangan dalam memperluas program kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana di berbagai daerah.

Direktur Kesiapsiagaan BNPB, Pangarso Suryotomo, mengamini hal tersebut. Ia menyatakan, BNPB terus mendorong pengadaan yang berkaitan dengan kesiapsiagaan bencana dengan memanfaatkan sumber pendanaan dari daerah. 
 
“Kami sudah mendorong bagaimana urusan (kesiapsiagaan) bencana juga bisa dibiayai dari desa dan sebagainya. Untuk peningkatan kapasitas, untuk pembelian logistik, pembelian peralatan, dan sebagainya,” ungkap Pangarso. 

Tetap bergerak di tengah keterbatasan

Bagi relawan pemadam kebakaran hutan, seperti Adhi dan Mulyadi, keterbatasan dana dan alat bukan jadi hal yang sepenuhnya baru. Ketika ada laporan kebakaran, keduanya tetap turun ke lapangan meski tidak selalu ada kepastian mengenai dukungan operasional. Mulyadi mengatakan, keputusan untuk tetap bergerak didorong oleh kebutuhan untuk membantu warga yang terdampak.

"Kita sebagai relawan ini kan sering dihubungi masyarakat untuk memadamkan api. Kalau kita tidak bergerak tidak enak rasanya walaupun tidak ada dana sekalipun. Ini atas dasar kemanusiaan saja," pungkas Mulyadi. 

Sementara itu, Adhi masih ingin kembali ke lapangan setelah mengalami luka bakar. "Saya berharap bisa cepat sembuh agar bisa turun kembali ke lapangan. Tujuannya hanya ingin membantu orang-orang yang terkena musibah semampu dan sebisa saya," ujarnya. 

Namun, pengalaman Adhi dan Mulyadi juga menunjukkan batas dari apa yang dapat dilakukan masyarakat secara mandiri. Kesiapsiagaan tidak berhenti pada keberanian warga untuk turun ke lapangan. Peralatan, infrastruktur, sistem peringatan, pelatihan dan dukungan pendanaan juga menentukan seberapa jauh masyarakat dapat menghadapi risiko dengan aman.

Editor: Tezar Aditya Rahman dan Prita Kusumaputri