Dengan sekitar 4.775.000 kaum berpenghasian rendah, provinsi Jawa Timur berada di urutan teratas daerah yang memiiki penduduk miskin terbanyak di Indonesia. Lebih dari 3,2 juta di antaranya berada di perdesaan. Sementara 1,5 juta tersebar di kota-kota besar. Batas penghasilan bulanan untuk sebuah keluarga miskin di Jawa Timur berkisar di angka 318.000 Rupiah.

Meski lebih dari 20 ribu penduduk terangkat dari garis kemiskinan sejak awal tahun, Jawa Tengah tetap memiliki jumlah penduduk miskin terbesar kedua di Indonesia, yakni 4.505.780 juta. Batas pendapatan untuk kategori miskin di provinsi ini berkisar 310 ribu Rupiah per bulan.

Tidak berbeda jauh dengan Jawa Tengah, Jawa Barat mencatat 4,48 juta penduduk miskin tahun 2016. Namun tidak seperti provinsi lain di pulau Jawa, kebanyakan kaum miskin Jawa Barat hidup di perkotaan, jumlahnya mencapai 2,7 juta penduduk. Untuk dikategorikan miskin, seseorang harus berpenghasilan maksimal 319 ribu per bulan.

Data jumlah penduduk miskin yang dilansir Badan Pusat Statistik mengungkap ketimpangan demografi antara pulau Jawa dan pulau-pulau lain di Indonesia. Sumatera Utara yang berada di peringkat empat dalam daftar provinsi berpenduduk miskin terbanyak, mencatat 1,5 juta penduduk yang berpenghasilan maksimal 352 ribu per bulan.

Sebagian besar kaum miskin di Sumatera Selatan hidup di wilayah perdesaan. BPS mencatat, terdapat sekitar 1,12 juta penduduk yang cuma berpenghasilan 380 ribu Rupiah per bulan.

Sekitar 80% penduduk miskin Lampung yang berjumlah 1,1 juta hidup di wilayah perdesaan. Mereka dikategorikan miskin karena cuma berpenghasian maksimal 380 ribu per bulan. Bandingkan dengan Upah Minimum Regional sebesar 1,7 juta yang ditetapkan pemerintah provinsi.

Sebanyak 1,16 juta penduduk di Nusa Tenggara Timur saat ini digolongkan sebagai kaum miskin. Mereka yang hampir seluruhnya berada di perdesaan cuma berpenghasilan 290 ribu Rupiah per bulan. Masalah terbesar NTT adalah angka pengangguran yang tinggi, sebagaimana lazimnya provinsi di timur Indonesia. UMR untuk NTT dipatok di kisaran 1,6 juta Rupiah/bulan.

Papua adalah provinsi terluas di Indonesia dengan jumlah penduduk tidak lebih banyak ketimbang Surabaya. Namun dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 898 ribu orang, hampir sepertiga penduduk Papua hidup dengan pendapatan di bawah 390 ribu Rupiah per bulan. Padahal pemerintah provinsi telah menetapkan UMR sebesar 2,4 juta Rupiah

Sebanyak lebih dari 864 ribu penduduk Sulawesi Selatan hidup di bawah garis kemiskinan, dengan upah bulanan yang tidak mencapai 254 ribu Rupiah. Ironisnya wilayah di timur itu tercatat sebagai salah satu provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia.

Aceh sering dianggap provinsi berprestasi rendah, kendati bermandikan Rupiah berupa dana otonomi khusus dan pendapatan asli daerah yang nyaris mencapai 2 trilun Rupiah, provinsi paling barat Indonesia ini masih mencatat 859 ribu penduduk miskin. Selain itu Aceh juga tercantum sebagai provinsi ketujuh paling miskin di Indonesia versi Badan Pusat Statistik.

Sejak era Gubernur Joko Widodo Jakarta mulai menerapkan konsep Smart City yang ditandai dengan transparansi di hampir semua lini. Selain menyediakan data statistik dan keuangan, Pemprov DKI juga membuka portal layanan satu pintu dan laporan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hingga ke tingkat kecamatan yang bisa dipantau via aplikasi ponsel.

Semarang termasuk salah satu kota pertama di Indonesia yang menerapkan konsep pemerintahan terbuka. Terutama pelaku bisnis atau usaha bisa mengajukan izin secara online dan memantau prosesnya lewat aplikasi ponsel. Berkat terobosan itu aliran dana investasi ke Semarang melesat dari Rp. 357 milyar pada 2010 menjadi Rp. 10 trilyun pada 2016.

Saban Jumat penduduk dan bupati Bojonegoro melakukan pertemuan terbuka di alun-alun kota. Dalam program Dialog Publik itu, masyarakat bisa menyampaikan aduan atau laporan mengenai kinerja perangkat daerah langsung ke pemerintah. Berkat keterbukaan tersebut, Bojonegoro terpilih menjadi salah satu kota percontohan untuk Pemerintahan Daerah Terbuka Tingkat Dunia pada 2016 silam.

Melalui program Sabilulungan, pemerintah kota Bandung mengajak masyarakat ikut terlibat aktif menyusun atau menentukan proyek untuk bantuan sosial dan memantau aliran dananya. Dengan cara itu penduduk bisa membantu mencegah penyelewengan dana bantuan sosial.

Sejak 2016 lalu Banda Aceh menjadi proyek percontohan untuk program Open Government Indonesia (OGI) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Selain menyediakan data dan mengelola kinerja perangkat daerah lewat aplikasi e-Kinerja, pemkot Banda Aceh juga melibatkan masyarakat menentukan kebijakan pembangunan melalui program SIPBM Online. (rzn/yf: OGI, Kompas, Tribun, Tempo, Detik)

Aksi protes yang diwarnai aksi menyemen kaki dilakukan bertepatan dengan rapat umum pemegang saham PT. HeidelbergCement di Kota Heidelberg, Jerman, pada tanggal 10 Mei 2017. Puluhan orang, termasuk warga Jerman ikut serta dalam aksi inii sebagai bentuk solidaritas bagi petani Samin yang menolak pembangunan pabrik semen di pegunungan Kendeng

Seperti diketahui, HeidelbergCement adalah perusahaan semen yang berkantor pusat di Heidelberg, Jerman. Produsen semen terbesar ketiga di dunia ini juga pemegang saham mayoritas PT Indocement, salah satu pabrik semen di Indonesia. Melalui anak usahanya tersebut, HeidelbergCement berencana membangun pabrik di Pati, Jawa Tengah, yang mendapat tentangan dari komunitas Samin.

Kebetulan, rapat umum pemegang saham perusahaan Jerman tersebut bertepatan dengan pemutaran film dokumenter Samin Vs Semen di 10 kota di Jerman, April hingga Mei 2017. Film ini mengisahkan perjuangan komunitas Samin menolak kehadiran pabrik semen di pegunungan Kendeng. Tak urung aksi solidaritas pun digelar untuk isu tersebut.

Berbagai elemen masyarakat Jerman bergabung dalam aksi solidaritas terhadap petani Samin di Kendeng. Puluhan individu maupun perwakilan organisasi ikut dalam aksi yang digelar di Heidelberg, hari Rabu (10/05). Beberapa orang bahkan menyemen kakinya, seperti yang dilakukan petani Samin saat aksi di Indonesia.

Selain Watch Indonesia, organisasi lainnya yang mengundang Dandhy dan Gunarti untuk memberi pemaparan situasi isu semen dalam bentuk roadshow film Samin vs Semen di Jerman adalah Südostasien Informationsetlle, Retten Regenwald, Heinrich-Böll Stiftung. Akomodasi keduanya di Jerman juga dibantu secara gotong royong oleh warga yang simpati dengan perjuangan petani Samin.

Pembuat film Dandhy Laksono menjelaskan tujuan dari kampanye komunitas Samin ke Jerman:"Tujuannya adalah agar film yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman ini ditonton oleh warga Jerman, sehingga bisa memberikan tekanan sosial dan politik kepada pemerintah Jerman dan Indonesia, agar perusahaan induk Heidelbergcement berpikir ulang mengenai pendirian pabrik semen di Kendeng."

Gunarti, petani Samin dari Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) yang ikut dalam perjalananpemutaran dan diskusi film Samin vs Semen di Jerman, memaparkan pendirian pabrik semen di pegunungan merusak tatanan sosial dan lingkungan di wilayah mereka berada.

Adapun dalam pertemuan dengan para pemegang saham di HeidelbergCement, hasilnya kurang memuaskan bagi Yvonne Kurz dari Watch Indonesia yang mendampingi Dandhy dan Gunarti. Yvonne menceritakan, para pemegang saham sejauh ini belum dapat memutuskan apakah akan melanjutkan pembangunan pabrik semen di Pati atau tidak.

Ada dua alasan yang disampaikan para pemegang saham kepada Yvonne, mengapa belum ada keputusan soal pabrik semen di Pati. Pertama, sudah ada sebuah pabrik semen yang berdiri di dekat Pati, yakni di Rembang yang didirikan oleh PT Semen Indonesia. Kedua, menurut Yvonne, pemegang saham sendiri mengakui sudah ada kelebihan produksi semen di Indonesia. (Ed:ap/yf/foto:B.Dengen/M.Klutte)