Bakar Bendera Uni Eropa di Jerman Bisa Kena Sanksi Penjara
15 Mei 2020
Jerman tetapkan UU baru yang melarang pembakaran maupun pelecehan bendera Uni Eropa dan negara asing. Pelaku bisa dituntut sanksi pidana sampai tiga tahun penjara.
Iklan
Siapa yang di Jerman dengan sengaja membakar bendera Uni Eropa atau suatu negara asing bisa dijatuhi sanksi pidana sampai tiga tahun penjara.
Parlemen Jerman Bundestag hari Kamis malam (14/05) menetapkan undang-undang baru itu dengan suara mayoritas. Selama sesi debat di parlemen, anggota dewan menegaskan betapa undang-undang baru itu sebagai langkah yang perlu.
Menteri Kehakiman Christine Lambrecht mengatakan, tindakan membakar bendera di depan umum "tidak ada hubungannya dengan aksi protes damai."
"Sebaliknya, tujuannya adalah untuk membangkitkan kebencian, kemarahan dan agresi," katanya.
Pemilu Eropa: Antara Kebangkitan Partai Nasionalis dan Partai Lingkungan
Warga Eropa baru saja selesai melaksanakan pemilihan anggota parlemen Uni Eropa Minggu (26/05). Pemilu kali ini mencatat sejarah keterlibatan para pemilih yang tertinggi.
Foto: Reuters/Y. Herman
Apa sebenarnya Parlemen Eropa?
Parlemen Eropa saat ini memiliki 751 anggota dari seluruh negara dari 28 negara. Bila Inggris resmi meninggalkan Uni Eropa, anggota parlemen nantinya akan berkurang menjadi 705 orang. Sejak 1979, anggota parlemen Eropa dipilih langsung oleh warga negara yang memiliki hak pilih. Parlemen bertugas membuat hukum dan perundangan atas nama 512 juta warga di 28 negara anggota.
Foto: picture-alliance/dpa/P. Kneffel
Partisipasi pemuda meningkat
Kejutan terbesar pada pemilu kali ini adalah tingginya tingkat partisipasi. Sekitar 51 persen warga yang memiliki hak suara menggunakan hak pilih mereka. Jumlah ini meningkat sekitar delapan persen jika dibandingkan dengan partisipasi pada pemilu 2014. Adanya kekhawatiran terkait perubahan iklim dan masalah imigran membuat partisipasi di kalangan pemilih muda meningkat.
Foto: P. Sentenac
Kejayaan bagi Partai Hijau
Kekhawatiran terkait laju perubahan iklim membuat partai berhaluan lingkungan memperoleh kejutan peningkatan suara di Eropa. Di Jerman sendiri Partai Hijau memperoleh 20 persen suara mengalahkan partai tua Sosialdemokrat SPD. Ini adalah hasil terbaik yang pernah diperoleh oleh Partai Hijau Jerman, Die Grüne.
Foto: Getty Images/AFP/I. Fassbender
Partai pendukung Brexit menang di Inggris
Pemilu Uni Eropa menjadi tidak biasa di Inggris yang berencana keluar dari blok namun belum juga terlaksana. Partai pendukung Brexit pimpinan Nigel Farage yang baru didirikan justru memperoleh suara terbanyak sebesar 31,5 persen. Ini adalah pukulan berat bagi partai konservatif, setelah Theresa May menyatakan akan mengundurkan diri sebagai perdana menteri, Jumat (24/05).
Foto: AFP/B. Stansall
Kemenangan partai populis
Pemilu kali ini juga menjadi kebangkitan bagi sejumlah partai berhaluan ultra kanan di negara seperti Prancis dan Italia. Secara keseluruhan mereka mendapatkan 150 kursi di parlemen. Di Prancis, ultra kanan pimpinan Marine Le Pen (foto) muncul sebagai kubu terkuat, mengalahkan partai Presiden Emmanuel Macron. Performa partai ultra kanan Jerman AfD tidak sekuat yang diperkirakan sebelumnya.
Foto: Reuters/P. Rossignol
Krisis identitas warga Eropa
Uni Eropa memang tengah dilanda krisis terkait identitas kenegaraan akibat kedatangan para imigran dari negara yang terlibat perang dan krisis kemanusiaan. Ini membuat partai populis ultra kanan memperoleh peningkatan kursi di parlemen. Pada pemilu 2009 partai populis hanya memperoleh 11 persen kursi di parlemen Eropa, namun pada 2014 naik menjadi 20 persen. (ae/hp)
Sebelumnya, sanksi denda hanya dikenakan pada pelaku pembakaran bendera dan simbol negara Jerman. Tidak ada aturan khusus untuk simbol dan bendera dari negara asing.
UU yang baru dimaksudkan untuk menutup celah hukum itu, sekaligus memperluas perlindungan bagi simbol-simbol Uni Eropa dan negara asing. Dalam berbagai aksi protes terhadap Uni Eropa, bendera Uni Eropa juga sering dibakar.
Satu-satunya partai yang menentang undang-undang baru ini adalah partai ultra kanan AfD. Mereka berpendapat, UU itu membatasi kebebasan berekspresi dan kreativitas artistik warga negara. hp/rzn (dpa, afp)