Kepala staf angkatan bersenjata Prancis mengatakan Rabu (28/04), sedikitnya 18 tentaranya yang masih bertugas akan menghadapi sanksi di hadapan dewan militer, terkait tudingan mereka tentang risiko "perang saudara" karena ekstremisme beragama. Tentara tersebut, termasuk empat perwira, menandatangani surat terbuka di majalah sayap kanan Valeurs Actuelles yang juga didukung oleh sedikitnya 20 pensiunan jenderal.

Surat itu mengisyaratkan bahwa militer dapat mengambil tindakan jika Prancis gagal menindak penduduk daerah pinggiran. Yang dimaksud penduduk daerah pinggiran adalah para imigran yang tinggal di pinggiran kota-kota Prancis.

"Prancis dalam bahaya," demikian bunyi surat terbuka itu, yang menambahkan bahwa Islamisme dan "kelompok dari pinggiran kota" dapat menciptakan kebencian antar komunitas.

"Mereka yang menjalankan negara kita harus menemukan keberanian yang dibutuhkan untuk memberantas bahaya ini," kata surat itu. Mereka mendesak negara untuk secara tegas menerapkan hukum negara untuk memperbaiki keadaan, dan memperingatkan "kekacauan yang berkembang" bisa berakhir dengan perang saudara.

"Masing-masing akan menghadap dewan militer senior," kata Jenderal Francois Lecointre, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Prancis kepada surat kabar lokal Le Parisian. Lecointre mengatakan, mereka dapat "dihapus dari daftar" atau "masuk ke dalam pensiun segera."

Sementara itu, Perdana Menteri Prancis, Jean Castex, mengatakan, campur tangan tokoh-tokoh militer jarang terjadi dalam politik dan telah melanggar prinsip-prinsip republik Prancis serta "kehormatan dan tugas" tentara. Lecointre juga kembali menekankan pada "kewajiban netralitas" di antara anggota militer.

Surat terbuka juga didukung politisi negeri

Surat terbuka ini ditandatangi oleh sedikitnya 1.000 orang, termasuk para tentara aktif dan perwira berpangkat. Beberapa yang menandatangani surat diyakini memiliki hubungan dengan gerakan anti-imigrasi sayap kanan. Pensiunan jenderal, Antoine Martinez, yang mendirikan kelompok sayap kanan, "Volontaires pour la France" yang bertujuan untuk mempertahankan nilai-nilai tradisional Prancis, juga termasuk yang ikut memberikan tanda tangannya.

Lecointre pun membantah adanya pengaruh kekuatan sayap kanan di militer Prancis.

Menteri Pertahanan Prancis Florence Parly mengatakan, pengesahan surat terbuka oleh Marine Le Pen, seorang politisi oposisi Prancis dari partai kanan, mencerminkan "kesalahpahaman yang serius terhadap militer."

Kepada radio France-info, Le Pen mengatakan, para penandatangan tersebut layak diberi "hormat" meskipun ada yang tidak setuju dengan mereka.

rap/as (AFP, AP)