Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy di Gedung Putih pada Selasa (28/7) menjelang pemakaman Senator Lindsey Graham. Dalam pertemuan tertutup itu, keduanya membahas penguatan pertahanan Ukraina, termasuk produksi sistem pertahanan udara Patriot.

Pertemuan tersebut menyusul kesepakatan di KTT NATO di Ankara awal bulan ini, ketika Trump mengumumkan AS akan memberikan lisensi kepada Ukraina untuk memproduksi sistem Patriot yang selama ini diminta Kyiv untuk menghadapi serangan rudal Rusia.

Usai pertemuan, Zelenskyy mengatakan, “Presiden dan saya membahas lisensi produksi rudal pencegat Patriot serta beberapa gagasan lain yang dapat membantu.” Ia menambahkan, “Kami juga berbicara mengenai diplomasi. Penting agar proses diplomatik kembali dihidupkan.”

Trump menyebut pertemuan itu berjalan baik. “Merupakan kehormatan besar bertemu dengannya. Banyak hal dibahas. Pertemuan berjalan sangat baik!” tulisnya di Truth Social.

Dalam kunjungannya ke Washington, Zelenskyy juga bertemu dengan pejabat Lockheed Martin untuk membahas kerja sama industri pertahanan. “Ukraina memiliki banyak hal untuk dibagikan kepada mereka yang membantu kami melindungi kehidupan,” ujarnya.

Zelenskyy kembali menegaskan Ukraina masih membutuhkan rudal Patriot dari AS dalam jangka pendek, sementara lisensi produksi menjadi solusi jangka panjang. Ia juga menuduh Rusia membantu Iran dengan memberikan citra satelit pangkalan militer AS di kawasan Teluk Persia. Namun, Trump menilai jika bantuan itu memang ada, dampaknya tidak signifikan.

Senat AS mulai proses RUU sanksi Rusia

Senat AS pada Selasa (28/7) mengambil langkah awal untuk mengesahkan RUU sanksi baru terhadap Rusia melalui pemungutan suara prosedural yang disetujui dengan hasil 86 berbanding 12.

RUU bipartisan yang dinegosiasikan selama lebih dari satu tahun oleh mendiang Senator Lindsey Graham dan Senator Richard Blumenthal itu memungkinkan pemerintah AS menjatuhkan sanksi kepada negara-negara yang tetap membeli minyak, gas, dan komoditas Rusia, sekaligus memperluas sanksi terhadap Presiden Vladimir Putin, pejabat senior Rusia, lembaga keuangan, dan sektor energi.

Sebelum pemungutan suara, Zelenskyy bertemu para senator di Capitol. Menurut Senator Todd Young, Zelenskyy menilai RUU tersebut “penting sebagai sinyal moral bagi sebuah negara yang lelah, tetapi tetap bertahan melawan Rusia.”

Di media sosial X, Zelenskyy menulis, “Kami membahas banyak isu, terutama pertahanan antibalistik.” Usai pemungutan suara, ia menambahkan, “Merupakan kehormatan bisa hadir saat suara dihitung. Ini adalah langkah pertama untuk mewujudkan rencana Lindsey, dan tentu saja merupakan langkah menuju perdamaian.”

Blumenthal mengatakan Graham menyebut kesepakatan mengenai RUU tersebut sebagai “big effing deal” dalam percakapan terakhir mereka. Sementara itu, Senator Jeanne Shaheen menilai RUU tersebut akan “mengirim pesan bipartisan kepada Putin dalam bahasa yang ia pahami” dan menjadi peluang terbaik AS untuk mendukung Ukraina.

Meski demikian, sejumlah senator Partai Demokrat masih menyampaikan keberatan terhadap ketentuan yang memperluas kewenangan Presiden Trump untuk mengenakan tarif.

Rusia buru pendiri Telegram usai tuduhan platform dipakai intelijen Ukraina

Dinas Keamanan Federal Rusia (FSB) pada Rabu (29/7) menetapkan pendiri Telegram, Pavel Durov, sebagai buronan internasional dengan tuduhan membantu aktivitas terorisme. Jika terbukti bersalah, Durov terancam hukuman penjara seumur hidup.

FSB menuduh Telegram gagal menghapus “banyak saluran, grup percakapan, dan bot” yang disebut “secara aktif digunakan oleh badan intelijen Ukraina, organisasi teroris, dan kelompok ekstremis untuk mempersiapkan dan mengoordinasikan tindakan sabotase dan terorisme, pembunuhan massal, serta penipuan siber” di Rusia. FSB juga mengeklaim badan keamanan Ukraina menggunakan chatbot kencan di Telegram untuk merekrut warga Rusia melakukan “kegiatan sabotase dan terorisme”, dengan 46 pengguna berusia 12–22 tahun ditangkap sejak Juli 2025.

Durov sebelumnya menyebut penyelidikan pidana terhadap dirinya sebagai dalih pemerintah Rusia untuk membatasi Telegram dan “menekan hak atas privasi serta kebebasan berbicara.”

Kasus ini muncul di tengah semakin ketatnya kontrol Rusia terhadap internet sejak invasi Rusia ke Ukraina pada 2022. Sejumlah platform seperti Facebook, Instagram, X, Signal, Viber, WhatsApp, hingga Telegram telah dibatasi, sementara pemerintah mempromosikan aplikasi pesan nasional MAX yang dikritik karena berpotensi menjadi alat pengawasan.

Sebelumnya, Durov juga sempat ditangkap di Paris pada 2024 terkait dugaan penyalahgunaan Telegram untuk aktivitas ilegal sebelum kembali ke Dubai pada Maret 2025.

 

Editor: Rizki Nugraha