Satgas PEN Akui Sudah Cairkan Rp 200 Triliun Dana Pemulihan
Prihardani Ganda Tuah Purba
2 September 2020
Satgas PEN akui telah berhasil cairkan sekitar Rp 45 triliun anggaran pemulihan dalam 3 pekan terakhir. Ada 2 program yang disebut jadi program yang realisasi anggarannya paling dekat dengan target capaian.
Iklan
Sejak pertama kali dibentuk 40 hari lalu, Ketua Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional (Satgas PEN) Budi Gunadi Sadikin akui telah berhasil merealisasikan sekitar 200 triliun rupiah anggaran program pemulihan ekonomi nasional. Hal itu ia sampaikan saat menggelar konferensi pers virtual berbahasa Inggris dari Kantor Presiden di Jakarta, Rabu (02/09).
“Satgas PEN berfokus sekitar 400 triliun rupiah, dan yang sudah direalisasikan sekarang hampir 200 triliun,” ujarnya.
Budi memaparkan bahwa dari total 695 triliun rupiah anggaran yang disiapkan pemerintah untuk Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), satuan tugas yang ia pimpin berfokus pada sekitar 400 triliun rupiah yang kemudian dialokasikan untuk beberapa program situmulus ekonomi.
Ada 4 hal yang Budi sebut menjadi fokus kerja dari satgas yang ia pimpin, yaitu jaring pengaman sosial, Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM), dukungan terhadap kementerian lembaga, dan insentif bagi perusahaan korporasi.
Budi mengakui masih ada sekitar 218 triliun rupiah anggaran yang secepatnya harus segera direalisasikan guna menggerakan perekonomian di tanah air.
“Satu mandat yang diberikan presiden kepada kita adalah untuk memastikan bahwa kita perlu mempercepat realisasi anggaran ini. Supaya kita bisa menggerakan perekonomian, mendorong konsumsi swasta dan juga investasi korporasi sampai akhir tahun ini,” paparnya.
“Jaring pengaman sosial terbesar”
Budi mengatakan bahwa dalam tiga pekan terakhir, pihaknya mampu mencapai realisasi anggaran sekitar 44-45 triliun rupiah. Dengan begitu, ia percaya dengan kecepatan yang sama, realisasi seluruh anggaran pemulihan ekonomi yang telah dialokasikan dapat tercapai pada akhir tahun 2020.
“Kalkulasi saya jika kita tetap mempertahankan kecepatan realisasi sebesar 45 triliun dalam 3 minggu kita bisa realisasikan sekitar 222 triliun yang sejatinya sudah melebihi gap yang kita punya, 218 triliun,” jelasnya.
Ada dua program pemulihan ekonomi yang ia sebut sudah mendekati target capaian, yaitu Program Keluarga Harapan dan Program Kartu Sembako yang ia klaim sebagai “program jaring pengaman sosial terbesar” yang dimiliki oleh Indonesia.
Dari total 37 triliun rupiah anggaran yang dialokasikan untuk Program Keluarga Harapan yang menyasar 10 juta keluarga termiskin di Indonesia, 27 triliun ia sebut telah berhasil direalisasikan. Sementara, untuk Program Kartu Sembako yang menargetkan 20 juta keluarga termiskin di Indonesia, Budi mengatakan telah berhasil merealisasikan 27 triliun dari 43 triliun rupiah yang dialokasikan.
“Kami yakin di akhir tahun ini kita bisa mencapai target ini,” pungkasnya.
Program dengan penyerapan kecil
Meski begitu, Budi tak menampik ada beberapa program yang anggarannya dirasa sulit untuk direalisasikan sehinga perlu modifikasi dalam metodologi pencairannya.
Program BLT Dana Desa misalnya. Dari total 32 triliun anggaran yang disiapkan, baru berhasil dicairkan sebanyak 10 triliun rupiah, kata Budi yang juga menjabat Wakil Menteri BUMN RI itu.
"Daripada memberikan uang ini langsung kepada orang miskin di desa, yang kemungkinan sudah punya akses ke program lain, kami menyadari bahwa kita bisa menggunakan sisa uangnya untuk program lain selama uangnya tetap berada di desa,” jelasnya.
Program lain yang penyerapan anggarannya masih kecil adalah Program Subsidi Bunga UMKM. “Kita mengalokasikan 35 triliun tapi sampai sekarang kita menyadari bahwa kita hanya mampu 3 triliun,” kata Budi.
“Kita menyadari bahwa mungkin cara kita membuat angka anggarannya, sedikit terlalu agresif, sehingga apa yang ingin kita lakukan adalah menyesuaikan angkanya dan mengambil beberapa bagian dari anggaran untuk melakukan program produktif lainnya yang berkaitan dengan UMKM,” tambahnya.
Linimasa Perjalanan COVID-19 di Indonesia
Dua tahun sudah Indonesia berjibaku memerangi pandemi COVID-19. Indonesia pun jadi salah satu negara dengan kasus COVID-19 terbanyak di Asia. DW merangkum fakta-fakta tentang penyebaran virus corona di Indonesia.
Foto: Muchlis Jr/Biro Pers Sekretariat Presiden
Kasus pertama mucul pada 2 Maret 2020
Tanggal 2 Maret 2020, bertempat di Istana Merdeka, Presiden Joko Widodo didampingi Menkes kala itu Terawan Agus Putranto umumkan kasus pertama COVID-19 di Indonesia. Dua perempuan asal Depok yakni seorang ibu (64) dan putrinya (31) dilaporkan positif COVID-19 setelah diduga tertular WNA asal Jepang. Kala itu Menkes Terawan mengimbau masyarakat tak panik. "Enjoy saja, makan yang cukup," ujarnya.
Foto: DW/P. Kusuma
Menteri pertama positif COVID-19
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi jadi pejabat negara pertama yang terkonfirmasi positif COVID-19 pada pertengahan Maret 2020. Edhy Prabowo yang saat itu masih menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan juga dikabarkan positif COVID-19, begitu juga dengan Fachrul Razi saat masih menjabat Menteri Agama. Terakhir, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah juga positif COVID-19 pada awal Desember 2020.
Foto: picture alliance/AA/E. S. Toyudho
Bukan lockdown
Pada 31 Maret 2020, bertempat di Istana Bogor, Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI Nomor 9 Tahun 2020. Setiap daerah dapat mengajukan penerapan PSBB yang nantinya disetujui oleh Menteri Kesehatan RI. Tampak pada gambar salah satu stasiun MRT di Jakarta ditutup selama PSBB.
Foto: DW/A. Muhammad
Langkah 'extraordinary'
Dalam rapat terbatas pada 18 Juni 2020 di Istana Merdeka, Jokowi menegaskan jajarannya untuk bekerja lebih dari "biasa-biasa saja" mengacu kepada situasi darurat pandemi COVID-19 saat ini. Ia mengatakan belanja kementerian, salah satunya Kementerian Kesehatan tergolong rendah padahal anggaran sebesar Rp 75 triliun sudah disediakan. Jokowi juga mengancam akan melakukan reshuffle kabinet.
Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden/Muchlis Jr
Vaksin Merah Putih
Indonesia sendiri tengah mengembangkan vaksin virus corona melalui tiga institusi yang dipunya salah satunya Lembaga Biologi Molekuler Eijkman. Dalam wawancara eksklusif dengan DW Indonesia, Kepala LBM Eijkman Prof. Amin Soebandrio mengatakan pihaknya tengah memetakan tipe virus corona yang ada di Indonesia. Ia optimis vaksin siap diproduksi massal pada tahun 2021 setelah lalui proses uji klinis.
Foto: Eijkman Institute
Kalung Antivirus Corona
Awal bulan Juli 2020, pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) merilis produk kalung Eucalyptus yang diberi nama "Kalung Antivirus Corona''. Kalung berisi Eucalyptus (kayu putih) ini diklaim dapat berpotensi membunuh virus corona penyebab COVID-19. Kalung ini pun menuai tanggapan beragam dari berbagai pihak. Mentan Syahrul Yasin Limpo menyatakan siap memproduksi massal kalung tersebut.
Foto: DetikHealth/A. Reyhan
Kluster baru bermunculan
Kenaikan kasus COVID-19 pun dilaporkan di berbagai tempat. Pada 9 Juli 2020, Indonesia mencatat kasus harian 2.657 kasus positif. Dari angka tersebut diketahui sebanyak 1.262 kasus dari Secapa AD di Hegarmanah, Kota Bandung. Jubir Satgas Penanganan COVID-19 Prof. Wiku Adisasmito pada akhir Novermber 2020 mengatakan semakin marak timbul kluster baru COVID-19 di berbagai daerah di Indonesia.
Foto: Reuters/Beawiharta
Uji klinis di Bandung
Bekerja sama dengan perusahaan biofarmasi asal Cina, Sinovac, Indonesia melalui PT Bio Farma tengah melakukan uji klinis tahap tiga vaksin corona mulai awal Agustus tahun ini. Lokasi uji klinis di enam titik kota Bandung. Sebanyak 1.620 relawan dilibatkan dalam pengembangan vaksin, tak terkecuali Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Presiden Joko Widodo (kiri) saat mengunjungi PT Bio Farma (11/08).
Foto: Presidential Secretariat Press Bureau
Pilih vaksin Sinovac asal Cina
Pada 7 Desember 2020 Indonesia menerima 1,2 juta dosis vaksin Sinovac buatan Cina. Kemudian pada 31 Desember 2020 Indonesia kembali menerima 1,8 juta dosis vaksin Sinovac. Pada 11 januari 2021 Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) akhirnya resmi memberikan izin darurat penggunaan vaksin tersebut. Berdasarkan evaluasi BPOM menunjukkan efikasi (kemanjuran) vaksin Sinovac mencapai 65,3 persen.
Foto: Presidential Palace/REUTERS
Vaksinasi perdana 13 Januari 2021
Presiden Joko Widodo jadi orang pertama di Indonesia yang disuntik vaksin corona. Bertempat di Istana Negara, Jokowi disuntik vaksin Sinovac pada Rabu (13/01), pukul 09.42 WIB oleh Wakil Ketua Tim Dokter Kepresidenan Prof. Abdul Muthalib. Selain Jokowi, Panglima TNI, Kapolri, Ketua IDI, tokoh agama, dan juga influencer turut mengikuti vaksinasi ini.
Foto: Laily Rachev/Biro Pers Sekretariat Presiden
Lebih dari 14 ribu kasus dalam satu hari
Kasus harian baru COVID-19 terus bertambah. Tercatat jumlah kasus terkonfirmasi virus corona bertambah 6.680 kasus pada 1 Maret 2021. Sebelumnya, Indonesia sempat memecahkan rekor dengan 14.518 kasus dalam satu hari pada 30 Januari 2021. Hingga kini, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan kasus positif kumulatif COVID-19 terbanyak, sedikitnya 339.735 kasus. Disusul Jawa Barat dengan 211.212 kasus.
Foto: picture-alliance/NurPhoto/A. Raharjo
Vaksinasi tahap kedua
Setelah melakukan vasinasi tahap pertama kepada sedikitnya 1,46 juta tenaga kesehatan, Indonesia melakukan vaksinasi tahap kedua yang menyasar lansia dan pekerja publik. Dalam foto tampak Presiden Joko Widodo saat meninjau pelaksanaan vaksinasi terhadap sekitar 5.500 pekerja media di Hall A Basket Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, 25 Februari 2021.
Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden
Tertinggi di Asia Tenggara
Hingga awal Maret 2021, Indonesia menjadi negara dengan kasus positif COVID-19 tertinggi di Asia Tenggara dan tertinggi ke-4 di Asia. Selain itu, kasus kematian di Tanah Air juga menjadi yang tertinggi ke-3 di Asia, di bawah India dan Iran. Sedikitnya tercatat 36 ribu kematian COVID-19 di negara berpenduduk 270 juta jiwa ini.
Foto: picture-alliance/Zumapress/Sijori Images
Varian Delta asal India sempat dominasi kasus aktif di Jakarta
Virus corona terus bermutasi dalam banyak varian. Varian B.1.617 atau Delta jadi varian yang sempat mendominasi 90% kasus aktif di Jakarta pada Juli 2021. Pertama kali teridentifikasi di India pada akhir 2020. Kementerian Kesehatan Indonesia mencatat kasus perdana varian Delta di Indonesia pada Mei 2021.
Foto: Jam Sta Rosa/AFP
Varian Omicron terdeteksi Desember 2021
Seorang petugas kebersihan di Wisma Atlet Jakarta terkonfirmasi sebagai pasien 0 dari transmisi lokal Omicron pada 16 Desember 2021. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin melaporkan lima kasus probable COVID-19 varian Omicron. Dua kasus tersebut di antaranya merupakan warga negara Indonesia (WNI), sedangkan tiga orang lainnya merupakan WN Cina.
Foto: DADO RUVIC/REUTERS
Vaksinasi booster COVID-19
Presiden Jokowi mengumumkan pemberian vaksinasi booster gratis mulai 12 Januari 2022 untuk seluruh masyarakat Indonesia. Prioritas diberikan pada usia lanjut dan kelompok rentan. Namun, vaksin booster juga bisa didapatkan semua warga berusia 18 tahun ke atas yang sudah mendapat vaksin dosis lengkap minimal 6 bulan. Vaksinasi dilaksanakan di fasilitas kesehatan milik pemerintah. (rap/vlz, mh/ha)
Foto: Chaider Mahhyuddin/AFP/Getty Images
16 foto1 | 16
180 triliun rupiah per kuartal untuk topang pertumbuhan ekonomi
Budi lantas menjelaskan dua program yang pekan ini baru diluncurkan. Program Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro yang menargetkan 9-12 juta UMKM untuk diberikan modal kerja awal, dan Program Subsidi Gaji bagi sekitar 15 juta pegawai yang gajinya di bawah 5 juta rupiah dan rutin membayar BPJS.
Lewat seluruh program ini, Budi berharap di kuartal III tahun ini, Indonesia dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.
Sebagai gambaran, pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II tahun 2020 mengalami kontraksi cukup dalam, yaitu -5,32%. Sehingga, perlu ada realisasi anggaran sekitar 180 triliun rupiah setiap kuartalnya guna memastikan bahwa Indonesia dapat mempertahankan pertumbuhan ekonominya, kata Budi.
“GDP Indonesia adalah sekitar 1 triliun USD atau 14.500 triliun rupiah. Jadi jika kita bagi 4, untuk mendapatkan angka GDP per kuartal, setiap kuartal adalah sekitar 3.600 triliun rupiah. Jadi kalau kita berbicara kuartal terakhir kita punya negatif 5 persen pertumbuhan ekonomi, yang kita bicarakan adalah 5 persen dari 3.600 triliun rupiah yaitu sekitar 180 triliun,” jelasnya.
“Jadi itulah target kita. Kita perlu setidaknya mengucurkan dana sekitar 180 – 200 triliun setiap kuartal untuk memastikan kita bisa menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia,” kata Budi.