Seluruh kawasan di daerah aliran sungai Vang Danh di utara Vietnam hidup dari pertambangan batubara. Limbahnya tanpa difilter langsung dibuang ke sungai. Air yang tercemar kini mengancam flora dan fauna lokal.

Pekerja perusahaan negara tambang batubara Vinacomin dan para pakar dari perhimpunan pertambangan Jerman tengah (LMBV) menganalisa kualitas air. Ditegaskan konsentrasi tinggi unsur Mangan.

Mangan, besi dan batu bara memicu naiknya kadar keasaman air. Air asam mengancam habitat ekosistem dan fauna. Untuk membersihkan air, dikembangkan proses khusus, di mana sesedikit mungkin digunakan bahan kimia.

Lumpur setebal beberapa meter menutupi lahan pembangunan instalasi penjernih air. Lumpur ini merupakan sisa limbah batu bara yang sudah menguapkan sebagian besar kadar airnya. Instalasi membersihkan air dari cemaran yang terapung, mangan, besi dan batu bara sebelum dibuang ke sungai.

Mula-mula dibangun penggumpal lumpur. Fungsi instalasi ini di tahapan pertama proses memisahkan partikel yang berat dari air.

Di saat pembangunan instalasi berjalan, dilakukan pelatihan pekerja lokal Vietnam. Dari awal para insinyur dan pakar teknik Vietnam dilibatkan, agar di kemudian hari operasi dan pemeliharaan instalasi sepenuhnya dilaksanakan oleh mereka.

Kompleks instalasi pengolah limbah ini luasnya sama dengan sebuah lapangan sepak bola. Dari perencanaan hingga penuntasan pembangunan diperlukan waktu tujuh tahun.

Instalasi pengolah limbah mulai dioperasikan Desember 2012. Kapasitas pembersihannya: 800 meter kubik air limbah per jam. Kapasitasnya hanya 30 persen dari kebutuhan total untuk pengolahan limbah.

Air dengan kadar keasaman tinggi yang sebelumnya dibuang tanpa difilter ke sungai dan mencemari serta mengancam warisan alam dunia teluk Ha Long, yang merupakan muara Sungai Vang Danh, kini sudah diolah terlebih dahulu. Proyek kerjasama ini menunjukkan bahwa kesadaran lingkungan di Vietnam juga meningkat.

Pagi hari, pelabuhan kota Danang di Vietnam tengah mulai aktif. Sektor perikanan sejak dulu pegang peranan penting dalam perekonomian negara tersebut.

Sebagian besar sektor perikanan merupakan bisnis keluarga. Awak kapal penangkap ikan ini baru saja menurunkan hasil tangkapan. Baru beberapa tahun belakangan ini industri penangkapan ikan berkembang.

Dengan bantuan perahu kecil, hasil tangkapan dibawa ke darat dan diterima pedagang. Banyak pedagang membeli untuk restoran atau hotel besar di Danang.

Pedagang besar, yang menerima tangkapan ikan dan mengangkutnya dengan truk besar tidak banyak di Danang. Tapi ekspor meningkat, misalnya ekspor makanan laut ke Uni Eropa.

Di daratan, seperti di pelabuhan Sa Ky (foto) pedagang kecil menjual ikan dan udang terutama bagi warga setempat. Ketika pria melanjutkan pekerjaan di kapal, kaum perempuan kerap mengambil alih penjualan. Sebuah kapal bisa memberi makan bagi 15 keluarga.

Badan statistik Vietnam mencatat adanya 30.000 kapal nelayan. Di tiap kapal bekerja 10 sampai 15 pria, yang berada di laut sampai sebulan. Mereka hidup berdesak-desakan. Sebuah kamar besarnya hanya sekitar 15 meter persegi.

Dalam pekerjaan berupa perbaikan peralatan yang sangat diperlukan, misalnya memperbaiki jala, biasaya seluruh keluarga diikutsertakan. Tanpa kerja sama sumber mata pencaharian tidak mungkin terjamin.

Penempatan anjungan pengeboran lepas pantai HD981 oleh Cina di daerah perairan yang dipersengketakan, jelas memperburuk situasi nelayan. Kapal Cina dan Vietnam semakin sering bentrok.

Di dok pelabuhan Danang ditambat kapal Vietnam berkode 90152. Kapal itu ditenggelamkan tanggal 27 Mei 2014 ketika bertabrakan dengan kapal pengawas pantai Cina. Pemerintah Vietnam membelinya dari pemilik kapal sebagai bukti agresi Cina di wilayah mereka.

Di daerah pantai Vietnam propaganda bisa dijumpai di mana-mana. Spanduk ini bertujuan jadi peringatan, bahwa pulau ini, yang berlokasi di dekat pantai Vietnam, adalah milik negara Vietnam. Akhir pertikaian sejauh ini belum terlihat.

Sebenarnya jika dilihat dari jumlah sampah plastik per tahun, Sri Lanka termasuk di urutan terbawah dengan cuma 1,8 juta ton. Tapi 84% di antaranya tidak diolah dan akhirnya mencemari laut. Tercatat setiap penduduk pesisir Sri Lanka bertanggungjawab atas 109 kilogram sampah plastik setiap tahunnya.

Sedikitnya 2,2 juta ton sampah plastik diproduksi Filipina setiap tahun, 83 persen di antaranya tidak diolah alias mendarat di laut. Secara keseluruhan setiap penduduk pesisir Filipina membuang 22,6 kilogram sampah plastik ke laut setiap tahunnya.

Dari dua juta ton sampah plastik yang diproduksi Vietnam, 1,8 juta ton alias 88 persen mencemari air laut. Artinya setiap penduduk pesisir Vietnam membuang 32,9 kilogram sampah plastik ke laut per tahun - termasuk yang paling tinggi di dunia.

Dihitung dari prosentase jumlah sampah plastik yang tidak diolah, Indonesia termasuk yang paling tinggi di dunia. Sebanyak 87 persen dari 3,8 juta ton sampah plastik yang dibuang setiap tahun mendarat di laut. Artinya setiap penduduk pesisir Indonesia bertanggungjawab atas 17,2 kilogram sampah plastik yang mengapung dan meracuni satwa laut.

Hasil studi University of Georgia menempatkan Cina sebagai negara konsumen plastik terbesar di dunia. Dari rata.rata 11, 5 juta ton sampah plastik per tahun, sebanyak 78% diantaranya mendarat di lautan lepas. Jika dihitung setiap penduduk di wilayah pesisir Cina membuang 33,6 kilogram plastik ke laut per tahunnya.

Negeri singa laut ini sejak lama dikenal minim korupsi. Dari tahun ke tahun Singapura nyaris tak pernah absen dari daftar 10 besar negara terbersih di dunia. Namun begitu beberapa sektor tetap dianggap rawan korupsi, antara lain media, industri dan partai politik.

Praktik korupsi di Malaysia didorong oleh sistem pemerintahan. Sumbangan buat partai politik misalnya, baik dari perusahaan maupun individu, tidak dibatasi dan partai tidak diwajibkan melaporkan neraca keuangannya secara terbuka. Kendati bergitu sejak 2013 Malaysia naik tiga peringkat dalam Indeks Persepsi Korupsi milik Transparency International.

Pertalian erat antara politik dan bisnis dinilai menjadi sumber terbesar praktik korupsi di Thailand. Tidak jarang posisi puncak di kementrian diambilalih oleh pengusaha yang bergerak di bidang yang sama. Thailand juga termasuk negara yang paling sedikit menjebloskan koruptor ke penjara.

Pemerintah negeri kepulauan di tepi laut Cina Selatan ini telah berbuat banyak buat mencegah praktik korupsi. Hasilnya posisi Filipina melejit dari peringkat 94 tahun 2013 lalu ke posisi 85 di tahun 2014. Pencapaian tersebut tergolong apik, mengingat tahun 2011 Filipina masih bercokol di peringkat 129 dari 175 negara.

Indonesia berada di peringkat 114 tahun 2013 silam. Dibandingkan negeri jiran yang lain seperti Filipina, pemerintah di Jakarta masih tergolong lambat memberantas praktik korupsi di tingkat pejabat tinggi negara. Sejak awal berdirinya 2004 silam, Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) tercatat cuma mampu menangani sekitar 660 kasus dugaan korupsi, yang membuahkan 322 tuntutan di pengadilan.

Negara komunis Vietnam adalah satu dari sedikit negara ASEAN yang tertinggal di bidang penanganan korupsi. Uniknya sebagian besar kasus dugaan korupsi di Vietnam terjadi di sektor swasta. Baru-baru ini empat pejabat perusahaan kereta api negara dipecat lantaran terlibat dalam kasus suap senilai 758.000 US Dollar. Maraknya korupsi menjadi alasan rendahnya keterlibatan investor asing di Vietnam.

Laos tidak cuma tertinggal, malah merosot dari peringkat 140 di tahun 2013 ke posisi 145 tahun lalu. Pemerintah Laos berupaya menghadang gelombang korupsi dengan mendirikan lembaga anti rasuah 2011 silam. Namun hingga kini belum tercatat adanya kasus korupsi besar yang masuk ke pengadilan.

Sejak 2010 pemerintah Kamboja memiliki Undang-undang Anti Korupsi. Tapi perangkat hukum tersebut dinilai tidak melindungi individu yang melaporkan kasus korupsi. Pelapor bisa dihukum penjara jika tudingannya tidak terbukti. Selain itu Kamboja juga mencatat jenis korupsi paling barbarik, yakni menyuap aparat negara untuk melakukan penculikan dalam bisnis perdagangan manusia.

Negara yang dikenal dengan nama Burma ini memperbaiki posisi satu peringkat dari 157 ke 156 dalam Indeks Persepsi Korupsi 2014. Berada di bawah kekuasaan militer yang korup selama berpuluh tahun, Myanmar yang kini berada di bawah pemerintahan sipil masih kesulitan menanggulangi maraknya korupsi. Sebanyak 60% perusahaan, baik lokal maupun internasional, mengaku harus menyuap buat mendapatkan izin.