Franz Magnis Suseno mendulang kecaman saat menyebut kaum golput sebagai "benalu atau parasit." Kepada DW dia mengakui bisa memilih kata yang lebih halus. Namun keyakinannya pada tanggungjawab moral pemilih tidak berubah.
Foto: National Committee Indonesia (Pulau Imaji)
Iklan
Sosok Romo yang biasanya bertutur kata lembut itu tiba-tiba berubah jadi agresif. Dalam kolom editorial sebuah surat kabar nasional Franz Magnis Suseno menyerang Golongan Putih dengan kata-kata pedas. Golput, tulisnya, "adalah sikap benalu atau parasit" dan sikap abstain lantaran tidak menyukai kedua paslon sebagai "tanda kebodohan."
Tak heran suara kritis bermunculan terhadap tulisan sang Romo. Berbagai komentar di media sosial menuding "usia" telah menelan "intelektualitas" milik pengajar Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara itu. Sebuah komentar di laman Facebook bahkan menyebut pemikiran sang Romo "sudah kadaluarsa."
"Saya memang mengecewakan mereka," kata Romo Magnis kepada DW. Tapi "mereka juga mengecewakan saya", tuturnya.
Pilihan kata keras demi selamatkan demokrasi
Meski demikian Romo Magnis mengakui kata-kata yang dipilihnya "mungkin terlalu keras." Namun dia tetap berpegang pada anggapan bahwa sikap golput dalam alam demokrasi merupakan tindakan "amoral" yang "membahayakan masa depan demokrasi itu sendiri."
"Secara prinsipial saya sulit mengerti jika ada orang mengatakan tidak ingin memilih." Menurutnya jabatan presiden sangat berpengaruh dalam sistem demokrasi di Indonesia. Sebab itu "sikap abstain karena kecewa entah dengan orang atau sistem, saya rasa suatu sikap yang tidak bisa dipertanggungjawabkan!"
Dalam tulisannya itu Magnis mengritik kaum Golput karena meski hidup "atas usaha bersama masyarakat, tapi tidak mau menyumbang sesuatu." Menurutnya sikap tersebut bertolakbelakang dengan perjuangan kaum reformis mewujudkan demokrasi di Indonesia. Bagi dia kaum golput "secara mental tidak stabil, seorang psycho-freak," tulisnya dalam kolom tersebut.
Romo Magnis mengkonfirmasi pula mereka yang dia anggap "benalu" adalah orang-orang yang enggan memilih karena merasa bisa bermukim di negara lain, sehingga pilpres tidak lagi dirasa penting. "Jelas sekali dari segala macam ketegangan menurut saya yang kita pertaruhkan adalah masa depan demokrasi. Kalau lebih banyak orang bersikap golput, demokrasi yang berada dalam bahaya," tuturnya.
Strategi Hitler Membunuh Demokrasi
Hanya dalam 18 bulan, seorang asing tanpa pendidikan formal atau pengalaman politik, tanpa kewarganegaraan atau kursi mayoritas di parlemen, mampu mengubah Jerman dari negara Demokrasi menjadi totaliter.
Foto: picture-alliance/dpa/Keystone
Kehancuran Jerman
Pada dekade 1920an Jerman yang sedang terseret krisis ekonomi dan sosial pasca Perang Dunia I, membutuhkan stabilitas politik untuk menggenjot perekonomian. Pada pemilu 1926 partai bentukan Adolf Hitler, NSDAP, cuma dipilih oleh 800.000 penduduk (2,6%). Namun pada September 1930, pendukung kaum fasis berlipatganda menjadi 6,4 juta pemilih (18,3%). Apa sebab?
Foto: Stadtmuseum Berlin
Strategi Hitam
Strategi Hitler buat merebut hati pemilih tertera dalam karyanya sendiri, Mein Kampf. Di dalamnya ia mengusulkan agar kampanye dibatasi pada isu yang bersifat emosional dan dikemas dalam kosakata politik yang sederhana dan mudah diingat. Selain itu pesan yang biasanya membidik emosi khalayak diulang sebanyak mungkin. NSDAP juga menghindari diferensiasi dan cendrung memukul rata obyek serangannya.
Foto: picture-alliance/Imagno
Bahasa Kaum Fasis
Menurut intelektual Yahudi-Jerman, Hannah Arendt, kaum fasis banyak mempropagandakan kebohongan ihwal ancaman oleh kaum Yahudi dan asing. Saat itu pun, tulis Arendt dalam The Origins of Totalitarianism, kaum kiri dan liberal berupaya menghalau kebohongan dengan fakta. Namun menurut Arendt, kebohongan anti asing dan Yahudi bukan dibuat untuk meyakinkan penduduk, melainkan sebuah ikrar politik.
Foto: ullstein
Didukung Petani dan Pengusaha
Berbeda dengan anggapan umum bahwa pemilih Hitler merupakan pengangguran yang frustasi atas kondisi ekonomi, sebuah studi teranyar mencatat pemilih terbesar NSDAP adalah petani, pensiunan dan pengusaha, terutama pemodal berkocek tebal yang mengimpikan kemajuan ekonomi lewat jalur cepat seperti yang dijanjikan oleh NSDAP.
Foto: picture-alliance/akg
Genting di Berlin
Menjelang pemilu Juli 1932 situasi politik di Jerman menyerupai perang saudara. Konflik berdarah antara simpatisan merajalela. Pada Juni 1932, 86 orang tewas dalam bentrok antara kaum Komunis dan sayap paramiliter NSDAP. Saat itu partai-partai pro demokrasi masih berharap hasil pemilu akan menggugurkan dominasi satu partai. Namun NSDAP justru keluar sebagai pemenang terbesar dengan 37,4% suara.
Foto: Getty Images
Nafsu Kuasa
Lantaran partai-partai politik gagal membentuk pemerintahan mayoritas, Jerman kembali menggelar pemilu pada November 1932. Kali ini NSDAP kehilangan banyak suara. Sebaliknya kaum kiri dan komunis menguasai 36% kursi di parlemen. Namun lantaran ingin berkuasa, sejumlah politisi papan atas Jerman memilih berkoalisi dengan NSDAP dan mengusung Hitler sebagai kanselir.
Foto: ullstein
Perebutan kekuasaan
Pada 30 Januari 1933 Hitler dilantik sebagai Kanselir. Ia lalu meminta Presiden Paul von Hindenburg buat membubarkan parlemen lantaran kebuntuan politik menyusul tidak adanya kekuatan mayoritas di parlemen. Permintaannya dikabulkan. Pada pemilu 1933 Hitler menggunakan kekuasaanya untuk menekan musuh-musuh politiknya. Pemilu tidak lagi bebas dan NSDAP menjelma menjadi kekuatan tunggal di parlemen.
Foto: picture-alliance/AP Images
Kematian Demokrasi
Sejak itu Nazi menggiatkan propaganda dan presekusi terhadap kaum Yahudi. Hitler yang meleburkan perangkat partai dengan lembaga negara dengan cepat mempreteli parlemen dan struktur demokrasi warisan Republik Weimar. Menjelang Perang Dunia II, NSDAP menggunakan strategi propaganda yang sama untuk membibit kebencian terhadap negara asing.
Foto: General Photographic Agency/Getty Images
8 foto1 | 8
Memilih yang terbaik
Tulisan Magnis banyak mengindikasikan keyakinannya pada doktrin Katholik, "Minus Malum," yang mewajibkan memilih yang terbaik di antara pilihan-pilihan buruk.
"Artinya, meski juga tak memuaskan, pilihlah yang lebih baik di antara keduanya. Jangan mendukung yang lebih tidak baik dibanding calon satunya dengan cara abstain! Dalam suatu pemilu, kita tak memilih yang terbaik, melainkan berusaha memastikan yang terburuk jangan terpilih," tulis Romo dalam editorial tersebut.
Tulisan Magnis itu dijawab jurnalis senior Made Supriatma lewat tulisan lain di laman Indoprogress. Menurutnya pandangan Magnis "sempit" dalam konteks partisipasi warga negara dan tudingannya bernada hipernasionalistik, serupa dengan anggapan "kita susah payah membangun negara ini, tapi Anda membangkang."
Dia juga menolak anggapan bahwa memilih adalah satu-satunya bentuk kepedulian kepada negara. "Apalagi dengan melihat betapa beracunnya kampanye politik yang dilancarkan kedua belah pihak – dengan hoaxes, agitasi, dan provokasi untuk hal-hal yang sangat remeh dan murahan – maka siapa sesungguhnya yang lebih merusak Republik ini? " tulisnya.
rzn/as
Prahara Mei 1998
Mei 1998 menjadi arus balik dalam sejarah demokrasi di Indonesia. Tapi bulan berdarah itu hingga kini masih menyisakan sejumlah pertanyaan tak terjawab perihal keterlibatan militer.
Foto: Juni Kriswanto/AFP/Getty Images
Kebangkitan Mahasiswa
Mai 1998 menandai perputaran sejarah Indonesia. Berawal dari ketidakpuasan rakyat atas kenaikan harga kebutuhan pokok, mahasiswa mulai bergerak memrotes pemerintahan Suharto. Saat itu presiden kedua Indonesia itu baru saja terpilih secara aklamasi oleh parlemen untuk ketujuh kalinya. MPR berdalih, kepemimpinan Suharto dibutuhkan di tengah krisis moneter yang melanda.
Foto: picture-alliance/dpa
Protes dari Kampus
Bibit protes sebenarnya sudah bermunculan sejak pengangkatan Suharto sebagai Presiden RI pada Maret 1998. Namun karena sebatas di wilayah kampus, aksi tersebut masih dibiarkan oleh militer. Kendati begitu bentrokan dengan aparat keamanan tetap tak terelakkan.
Foto: Getty Images/AFP/R. Gacad
Titik Api di Sumatera
Awalnya cuma sekelompok kecil mahasiswa yang berdemonstrasi menentang pemilihan ulang Suharto. Namun ketika pemerintah menaikkan harga barang pokok pada 4 Mai, rakyat kecil pun ikut terlibat. Penjarahan pertama muncul di Medan yang tidak berlangsung lama, tapi menjalar ke berbagai daerah.
Foto: Getty Images/AFP/P. Richards
Bara di Jakarta
Pada 9 Mei, sehari setelah kerusuhan Medan berakhir, Jakarta mulai bergolak. Tapi Suharto terbang ke Kairo untuk menghadiri KTT G15. Dia pulang lebih dini saat kerusuhan di Jakarta memasuki fase paling mematikan. Pada 12 Mei, 10.000 mahasiswa berkumpul di kampus Trisakti. Saat itu empat mahasiswa, Elang Mulia Lesmana, Hafidhin Royan, Hery Heriyanto dan Hendriawan Sie tewas tertembak peluru polisi.
Foto: picture-alliance/AP Images
Protes dari Luar Negeri
Peristiwa berdarah di Indonesia juga disimak oleh aktivis kemanusiaan asing dan mahasiswa Indonesia di mancanegara. Berbagai aksi protes digelar di Australia, Jerman, Belanda, Inggris (gambar), Swedia, Perancis dan Amerika Serikat.
Foto: Getty Images/AFP/J. Eggitt
Bergerak ke Senayan
Hingga tanggal 13 Mei kepolisian masih berupaya membarikade kampus-kampus di Jakarta untuk mencegah mahasiswa keluar. Sebagian yang berhasil menerobos, berkumpul di berbagai titik untuk kemudian bergerak ke arah Senayan. Momentum terbesar adalah ketika ribuan mahasiswa menduduki gedung MPR/DPR.
Foto: picture-alliance/dpa
Api di Klender
Termakan amarah lantaran mendengar kabar mahasiswa yang tewas ditembak, massa kembali melakukan aksi penjarahan di beberapa sudut kota. Yang terparah terjadi di kawasan Klender, di mana massa membarikade dan membakar gedung Yogya Department Store. Sekitar 1000 orang yang terjebak di dalam tewas seketika.
Foto: picture-alliance/dpa
Akhir Pahit Orde Baru
Aksi pendudukan mahasiswa terhadap gedung MPR/DPR dan tekanan internasional memaksa Presiden Suharto undur diri dari jabatannya. Diktatur yang berkuasa selama 32 tahun itu menyisakan republik yang carut marut oleh kasus korupsi dan pelanggaran HAM. Sesaat setelah pengunduran diri Suharto, Wapres B.J. Habibie memulai 517 hari perjalanannya membawa Indonesia kembali ke pangkuan demokrasi.
Foto: picture alliance/CPA Media
Saling Tuding di TNI
Tragedi 1998 menyisakan pertanyaan besar buat TNI. Bekas Pangkostrad, Prabowo Subianto diduga ikut mendalangi kerusuhan, berdasarkan temuan tim Gabungan Pencari Fakta. Bekas Jendral bintang tiga itu kemudian dipecat oleh Presiden Habibie menyusul isu kudeta yang disebarkan Panglima ABRI Wiranto. Prabowo sebaliknya menuding Wiranto lah yang mengeluarkan perintah agar TNI menyulut kerusuhan berdarah