Enam bulan lalu Denmark mendapatkan citra buruk di Eropa. Tepatnya pertengahan tahun lalu pemerintahan konservatif-liberal Denmark memberlakukan kembali pemeriksaan di perbatasan. Itu dilakukan meski Denmark merupakan negara anggota Perjanjian Schengen. Di wilayah Schengen, yaitu sebagian besar wilayah Uni Eropa dan beberapa non Uni Eropa, pemeriksaan di perbatasan dilakukan dalam situasi khusus.

Waktu itu Joseph Daul, ketua fraksi demokrat kristen di Parlemen Eropa mengomentari kebijakan itu dengan sinis, "Saya sangat menentang sistem ini, tentu, tapi ingin saya katakan, kebodohan harus dijawab dengan kebodohan. Jika kami benar-benar ingin melindungi teman Denmark kami, maka komisi sekarang harus mengeluarkan visa untuk semua warga Denmark jika mereka bepergian ke negara Eropa lainnya, untuk melindungi mereka."

Koalisi pemerintahan demokrat sosial yang baru terpilih kuartal terakhir tahun lalu mencabut kembali sistem pemeriksaan perbatasan di Denmark. Suasana kembali pulih menjelang giliran Denmark menjadi ketua Dewan Kepresidenan Uni Eropa. PM Helle Thorning-Schmidt untuk pertama kalinya dalam sejarah Denmark mengangkat seorang menteri urusan Eropa dan dengan begitu mengisyaratkan bahwa mereka akan menerapkan kebijakan ramah Eropa. Ketua Dewan Kepresidenan sebelumnya, Polandia, sangat antusias ketika mendapat giliran, namun ternyata kurang memberikan pengaruh pada politik Eropa waktu itu. Karena saat ini yang tercatat hanya fakta tentang krisis Euro.

Menteri urusan Eropa Denmark, Nicolai Wammen, baru-baru ini di Brussel mengatakan bahwa negaranya mendapat giliran di dewan kepresidenan yang tersulit, "Kami yakin, bahwa kerjasama antar anggota Uni Eropa sangat penting dalam menghadapi tantangan bersama ini. Krisis akan menentukan arah program dan kami akan melakukan yang terbaik dalam menonjolkan Eropa. Kami menganggapnya sebagai tugas kunci Denmark sebagai ketua dewan kepresidenan, sebagai pemersatu negara zona Euro dan non zona Euro."

Denmark sendiri bukan termasuk zona Euro. "Ini mungkin bagus," kata Kanselir Jerman Angela Merkel beberapa pekan lalu dalam pertemuan dengan PM Denmark Helle Thorning-Schmidt. Merkel menyebut Denmark bisa menjadi „perantara.“ Namun seberapa penting peranan ketua dewan kepresidenan? Perjanjian Lisabon mengatur bahwa kepala pemerintahan negara yang menjadi ketua dewan kepresidenan sama sekali tidak punya peranan. Uni Eropa memiliki presiden Dewan Uni Eropa yang saat ini dijabat Herman van Rompuy. Bobot di Eropa juga berpindah. Merkel dan mitra terdekatnya, Presiden Perancis Nicolas Sarkozy, selalu mengambil alih semua kebijakan menyangkut krisis Euro.

Krisis mata uang Euro dan krisis utang Uni Eropa juga menjadi tantangan bagi Denmark. Belum lagi ketegangan yang meningkat dalam tubuh Uni Eropa. Dalam KTT Uni Eropa terakhir sebagian besar anggota menandatangani perjanjian untuk lebih disiplin dan lebih ketat mengawasi sektor keuangan. Inggris menyatakan tidak ingin ikut serta, sementara Swedia dan Denmark belum menentukan keputusannya. Menteri urusan Eropa Denmark Nicolai Wammen menegaskan bahwa pimpinan tetap dipegang oleh Herman van Rompuy. Denmark sebagai Ketua Dewan Kepresidenan Uni Eropa akan aktif terlibat dalam prosesnya, meski masalah krisis Euro merupakan pengecualian.

Tidak mudah bagi Denmark dalam melaksanakan gilirannya kali ini, apalagi posisinya sekarang tidak begitu berpengaruh di Eropa. Sebagian pihak di Eropa menyayangkannya, namun sebagian lagi juga senang karena itu berarti tidak perlu bergantung pada tiap-tiap negara dan pemerintah.

Christoph Hasselbach/Luky Setyarini

Editor: Hendra Pasuhuk