Presiden Prabowo Subianto berbicara mengenai perbaikan sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada). Ia mencontohkan negara Malaysia hingga India yang memilih gubernur lewat DPRD.
Prabowo bicara perlunya perbaikan sistem pemilihan. Ia mengatakan sistem Pilkada saat ini terlalu mahal. Ia meminta semua partai politik harus berani mengakui ituFoto: Presidential Secretariat Media Bureau
Iklan
Hal itu diungkap Prabowo Subianto dalam sambutannya di HUT ke-60 Golkar yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC) Sentul, Bogor, Kamis (12/12). Prabowo mengaku tertarik dengan pemikiran Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia yang menyatakan perlu adanya perbaikan sistem demokrasi.
"Saya sangat tertarik pemikiran ketum Golkar, menurut saya hari ini yang paling penting, yang disampaikan Partai Golkar tadi, bahwa kita semua merasakan demokrasi yang kita jalankan ada suatu, ada beberapa hal yang harus kita perbaiki bersama-sama," kata Prabowo.
Prabowo bicara perlunya perbaikan sistem pemilihan. Ia mengatakan sistem Pilkada saat ini terlalu mahal. Ia meminta semua partai politik harus berani mengakui itu.
"Menurut saya kita harus perbaiki sistem kita, dan kita tidak boleh malu untuk mengakui bahwa kemungkinan sistem ini terlalu mahal, dari wajah yang menang pun saya lihat lesu juga, yang menang lesu, apalagi yang kalah," ujarnya.
"Kita harus berani mengoreksi diri karena itu saya menghargai bahwa ketum saudara (Bahlil) itu jeli, saya katakan beliau ini cerdas makanya anak Indonesia nanti harus banyak makan ikan," lanjut Prabowo.
Fakta dan Data Pilkada Serentak 2024
Indonesia melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara serentak pada hari Rabu, 27 November 2024. Pilkada 2024 merupakan pilkada terbesar sepanjang sejarah. Berikut informasi selengkapnya.
Foto: Rangga Firmansyah/AP Photo/picture alliance
Pilkada terbesar sepanjang sejarah
Pelaksanaan pilkada serentak di Indonesia mulai dilaksanakan secara parsial sejak 2015 dan 2018. Pilkada serentak juga digelar di sejumlah wilayah pada 2020 ketika pandemi COVID-19. Kendati demikian, Pilkada 2024 menjadi pemilihan kepala daerah terbesar sepanjang sejarah. Pemilihan digelar di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.
Foto: Sonny Tumbelaka/AFP/Getty Images
Dominasi pemilih perempuan di Pilkada 2024
Jumlah perempuan dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada serentak 2024 melampaui 50 persen atau melebihi pemilih laki-laki. Komisioner KPU Iffa Rosita mengatakan berdasarkan data tersebut, suara kalangan perempuan bisa menjadi faktor penentu. Bawaslu juga berkomitmen untuk menjaga dan memastikan ruang yang aman bagi perempuan agar dapat berpartisipasi dalam pilkada tanpa intimidasi dan kekerasan.
Foto: Adek Berry/AFP/Getty Images
Jumlah pemilih Pilkada 2024 berdasarkan usia
KPU menyampaikan terdapat 203 juta orang yang terdaftar sebagai pemilih di Pilkada serentak 2024. Dari jumlah itu, 25,69% di antaranya masuk kategori umur generasi Z, 33% merupakan generasi Milenial, 27,04% generasi X, 12,67% baby boomer, serta 1,34% pre-boomer. Adapun jumlah pemilih disabilitas mencapai 0,47% dari total jumlah pemilih.
Foto: WILLY KURNIAWAN/REUTERS
Provinsi mana dengan DPT terbanyak?
KPU Provinsi Jawa Barat menetapkan DPT pada Pilkada Jabar 2024 sebanyak 35.925.960 orang atau lebih banyak dari DPT Pemilu 2024. Jika dibandingkan dengan Jawa Tengah, KPU Provinsi Jateng menetapkan jumlah penduduk yang masuk DPT pada Pilgub Jateng 2024 sebanyak 28.427.616 orang. Sementara pada DPT yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Jawa Timur pada Pilgub 2024 sebanyak 31.280.418 pemilih.
Foto: Binsar Bakkara/AP Photo/picture alliance
Tidak ada pemilihan gubernur di DIY
Hanya Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang tidak menyelenggarakan pemilihan gubernur. Berbeda dengan 37 provinsi lainnya, Gubernur DIY dipilih melalui pengukuhan sesuai UU No.13/2012 tentang Keistimewaan DIY. Kasultanan Yogyakarta mengajukan Sultan Hamengku Buwono yang bertahta sebagai calon gubernur. Posisi wakil gubernur, Kadipaten Pakualaman mengajukan Adipati Paku Alam yang bertahta.
Foto: Caesarianda Kusumawati/DW
Anggaran Pilkada 2024 mencapai Rp37,43 triliun
Per 20 November 2024, Kementerian Keuangan melaporkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp37,43 triliun untuk mendukung pelaksanaan Pilkada 2024. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk pembiayaan logistik dan administrasi, pelatihan dan sosialisasi, pengawasan dan keamanan, teknologi informasi dan sistem pemilihan, hingga pengawasan dan audit.
Foto: Masyudi S. Firmansyah/AP Photo/picture alliance
Jadwal Pilkada serentak 2024
Pelaksanaan pemilihan kepala daerah digelar secara serentak di seluruh wilayah pada hari Rabu, 27 November 2024. Masyarakat memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, hingga Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sementara perhitungan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara dilakukan pada 27 November 2024 hingga 16 Desember 2024. (Berbagai Sumber)
Foto: Yasuyoshi Chiba/AFP/Getty Images
7 foto1 | 7
Prabowo mendorong adanya perbaikan sistem Pilkada. Ia lalu menyinggung Ketua DPR Puan Maharani yang hadir dalam acara tersebut. Ia mengajak semua pelaku politik untuk memikirkan banyaknya anggaran habis untuk pelaksanaan Pilkada.
"Tapi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik, apalagi ada Mbak Puan kawan-kawan dari PDIP, kawan dari partai lain, mari kita berpikir apakah sistem ini berapa puluh triliun habis dalam satu dua hari," ujarnya.
Prabowo mencontohkan negara tetangga Malaysia, Singapura, India yang hanya memilih DPRD. Setelah itu, DPRD lah yang memilih gubernur.
"Saya lihat negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, ya sudah DPRD itulah milih gubernur atau bupati," ujarnya.
Prabowo mengatakan hal itu sangat efisien dan tidak mengeluarkan anggaran lagi. Ia lantas bertanya kepada para ketum partai yang hadir, apakah bisa diputuskan saat ini.
"Efisien nggak keluar duit, uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi. Ini sebetulnya banyak ketua umum ini sebetulnya bisa kita putuskan malam ini juga, bagaimana?" ujar Prabowo. (rs)
