Tema konjungtur ekonomi, perang melawan korupsi, penciptaan lapangan kerja dan kualitas pendidikan mendominasi kampanye pemilu parlemen. Timor Leste. Sebanyak 750.000 warga pemilik hak pilih dipanggil untuk menentukan 65 wakilnya di parlemen nasional di Dili.

Warga masih trauma akibat pendudukan Indonesia (1975-1999). Statistik menyebutkan sepertiga populasi Timor Timur meninggal akibat kerusuhan dan pemberontakan. Setelah merdeka 2002 dan periode transisi 3 tahun di bawah administratur PBB, sebuah parlemen demokratis dibentuk. Semua partai politik merasa wajib menjaga perdamaian dan perujukan.

Para pendukung partai koalisi Fretilin dan CNRT yang memerintah Timor Leste sejak 2012 bersemangat gelar kampanye. Parlemen bertugas selama 5 tahun dan dipilih langsung secara demokratis.

Xanana Gusmao, presiden pertama Timor Leste dan kini ketua partai Kongres Nasional Pembangunan Kembali - CNRT yang memerintah dalam koalisi. Mantan pejuang kemerdekaan Timor Timur ini pada 1992 divonis hukuman seumur hidup oleh pemerintah Indonesia saat pendudukan. Tahun 1999 setelah referendum kemerdekaan, Xanana bisa kembali ke Timor Timur.

Timor Leste termasuk daftar negara termiskin di dunia dengan pendapatan per kapita 2.400 Dolar per tahun. Sekitar 90 persen pendapatan pajak di negara yang mayoritas warganya beragama Katolik ini, berasal dari industri perminyakan. Pemerintahan baru hadapi tantangan berat untuk membangun sektor pertanian, perikanan dan turisme.

Partai KHUNTO yang didirikan 2011 gagal tembus "treshold" 3 persen dalam pemilu 2012. Ketua partai Armanda Berta dos Santos berambisi lakukan terobosan dan bisa lolos ke parlemen. Angket terbaru tujukkan partai KHUNTO bisa raih 4 persen suara.

Taur Matan Ruak memangku jabatan presiden Timor Leste hingga Mei 2017 dan tidak lagi mencalonkan untuk masa jabatan kedua. Ambisinya dengan kendaraan partai yang baru didirikan Partai Pembebasan Rakyat-PLP, ia bisa ikut pemilu parlemen, Targetnya jadi perdana menteri yang punya kewenangan definitif. Pasalnya jabatan presiden di Timor Leste lebih banyak sebagai jabatan politik simbolis.

Partisipasi pemilih dalam pemilu parlemen diharap sama tingginya dengan keikutsertaan saat pemilu presiden Maret lalu (foto). Pemilu perlemen Timor Leste digelar Sabtu 22 Juli dan pengumuman resmi hasil final dijadwalkan awal Agustus. Penulis: Hao Gui/Jörg Meier (as/ap)

Tidak ada kekuatan tempur lain milik TNI yang memancing imajinasi heroik sekental Kopassus. Sejak didirikan pada 16 April 1952 buat menumpas pemberontakan Republik Maluku Selatan, satuan elit Angkatan Darat ini sudah berulangkali terlibat dalam operasi mengamankan NKRI.

Dalam strukturnya yang unik, Kopassus selalu beroperasi dalam satuan kecil dengan mengandalkan serangan cepat dan mematikan. Pasukan elit ini biasanya melakukan tugas penyusupan, pengintaian, penyerbuan, anti terorisme dan berbagai jenis perang non konvensional lain. Untuk itu setiap prajurit Kopassus dibekali kemampuan tempur yang tinggi.

Nama Kopassus pertamakali dikenal oleh dunia internasional setelah sukses membebaskan 57 sandera dalam drama pembajakan pesawat Garuda 206 oleh kelompok ekstremis Islam, Komando Jihad, tahun 1981. Sejak saat itu Kopassus sering dilibatkan dalam operasi anti terorisme di Indonesia dan dianggap sebagai salah satu pasukan elit paling mumpuni di dunia.

Segudang prestasi Kopassus membuat prajurit elit Indonesia itu banyak dilirik negeri jiran untuk mengikuti latihan bersama, di antaranya Myanmar, Brunei dan Filipina. Tapi tidak selamanya Kopassus cuma diterjunkan dalam misi rahasia. Tidak jarang Kopassus ikut membantu penanggulangan bencana alam di Indonesia, seperti banjir, gempa bumi atau bahkan kebakaran hutan.

Namun begitu Kopassus bukan tanpa dosa. Selama gejolak di Timor Leste misalnya, pasukan elit TNI ini sering dikaitkan dengan pelanggaran HAM berat. Tahun 1975 lima wartawan Australia diduga tewas ditembak prajurit Kopassus di kota Balibo, Timor Leste. Kasus yang kemudian dikenal dengan sebutan Balibo Five itu kemudian diseret ke ranah hukum dan masih belum menemukan kejelasan hingga kini.

Jelang runtuhnya ejim Orde Baru, Kopassus mulai terseret arus politik dan perlahan berubah dari alat negara menjadi abdi penguasa. Pasukan elit yang saat itu dipimpin oleh Prabowo Subianto ini antara lain dituding menculik belasan mahasiswa dan menyulut kerusuhan massal pada bulan Mei 1998.

Diperkirakan lebih dari 300 wanita dan anak di bawah umur mengalami perkosaan dan hingga 12.000 orang tewas selama operasi militer TNI di Aceh antara 1990-1998. Sebagaimana lazimnya, prajurit Kopassus berada di garda terdepan dalam perang melawan Gerakan Aceh Merdeka itu. Sayangnya hingga kini belum ada kelanjutan hukum mengenai kasus pelanggaran HAM di Aceh.

Papua adalah kasus lain yang menyeret Kopasus dalam jerat HAM. Berbagai kasus pembunuhan aktivis lokal dialamatkan pada prajurit baret merah, termasuk diantaranya pembunuhan terhadap Theys Eluay, mantan ketua Presidium Dewan Papua. Tahun 2009 silam organisasi HAM, Human Rights Watch, menerbitkan laporan yang berisikan dugaan pelanggaran HAM terhadap warga sipil oleh Kopassus.