Sekjen PBB Ban Ki Moon merupakan tokoh politik puncak kedua yang berkunjung ke Myanmar sesudah kedatangan petugas luar negeri Uni Eropa, Catherine Ashton (28/4), setelah dijalankannya program transparansi dan reformasi oleh pemerintah Myanmar.

Ban menyebutkan, ia akan mendesak pemerintah Myanmar untuk melekukan reformasi semakin luas dan menggelar perundingan damai dengan kelompok etnis yang membangkang. Sekjen PBB itu mengakui, kunjungan kali ini berbeda dengan lawatan tahun 2009, di saat Myanmar masih dikuasai junta militer di bawah jenderal Than Shwe. "Dulu amat sulit membujuk pimpinan rezim untuk membebaskan para tahanan politik", kenangnya.

Salah satu tahanan politik terpenting ketika itu adalah Aung San Suu Kyi. Di bawah pemerintahan presiden Thein Sein yang naik jabatan setahun lalu, tokoh oposisi Myanmar yang juga pemenang hadiah Nobel Perdamaian itu dibebaskan dan bahkan diizinkan menjadi kandidat serta terpilih sebagai anggota parlemen.

Namun menjelang keberangkatannya Ban mengatakan di New York, awal baru keterbukaan di Myanmar itu masih amat ringkih. Sekjen PBB itu diagendakan bertemu presiden Thein Shein Senin (30/4).

AS(rtr,afp,ap)