Apakah penerapan tarif untuk melintasi Selat Malaka, jalur perairan sempit yang menghubungkan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, bisa menjadi bisnis yang menguntungkan? Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa sempat melontarkan gagasan itu pada akhir April lalu. "Jika kita membaginya menjadi tiga bagian antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura, itu bisa jadi sesuatu yang luar biasa, bukan?" katanya.

Purbaya kemudian mengklarifikasi bahwa pernyataan itu tidak sepenuhnya serius, setelah Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa Indonesia mendukung kebebasan navigasi dan tidak akan mengenakan tarif bagi kapal yang melintas di selat yang membentang di antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura tersebut.

Meski demikian, komentar itu memunculkan kekhawatiran akan kemungkinan lalu lintas maritim dimanfaatkan sebagai alat tekanan geopolitik, bukan hanya di Selat Hormuz tetapi juga di jalur perairan strategis lainnya. "Penutupan Selat Hormuz telah memaksa para pembuat kebijakan di Asia untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan seputar keamanan titik-titik krusial maritim lainnya," tulis kantor berita Reuters.

Selat Malaka menjadi perhatian khusus. Jalur ini merupakan rute pelayaran terpenting yang menghubungkan Asia Timur dengan Timur Tengah dan Eropa, yang mencakup sekitar 22% dari perdagangan maritim internasional.

Bahaya pengaruh geopolitik

Namun, ada isu-isu lain yang juga perlu diperhatikan selain pembajakan dan konflik regional. Pada November tahun lalu, Center for Strategic and International Studies (CSIS) telah memperingatkan tentang ancaman baru ini. 

Bahkan aktor non-negara kini mampu secara serius mengganggu arus perdagangan global, menurut lembaga think tank tersebut, sambil mengutip serangan yang dilakukan oleh milisi Houthi di Laut Merah. Banyak perusahaan pelayaran kini menghindari jalur Terusan Suez dan memilih rute yang lebih panjang melalui Tanjung Harapan, yang berdampak signifikan terhadap rantai pasokan dan harga barang.

Ahli ilmu politik Nikolaus Scholik, mantan kolonel di angkatan darat Austria dan penasihat senior di Institut Austria untuk Kebijakan Eropa dan Keamanan (AIES), berpendapat bahwa hal ini merupakan tanda-tanda terjadinya perubahan mendasar dalam keseimbangan kekuatan geopolitik.

"Saat ini kita sedang merasakan konsekuensi dari perkembangan di mana negara-negara tertentu meyakini bahwa mereka dapat secara legal mendominasi selat-selat maritim yang strategis,” katanya kepada DW. Ia menambahkan, situasi akan sangat berbahaya jika selat seperti Hormuz, Malaka, atau Taiwan berubah menjadi alat pengaruh geopolitik.

Christian Wirth, analis Asia di German Institute for International and Security Affairs (SWP), sependapat. "Apakah sebuah selat sangat rentan pada dasarnya bergantung pada tiga faktor: Perjanjian transportasi, rute alternatif yang potensial, dan situasi politik di wilayah sekitarnya,” katanya kepada DW. Semakin penting sebuah rute dan semakin sulit untuk dilewati, maka semakin besar pula nilai strategisnya.

"Kembalinya peran geografi"

Selat Hormuz, yang menjadi jalur utama bagi sebagian besar ekspor minyak dan gas dunia, tampak sangat rentan saat ini. Namun, Scholik mengingatkan bahwa kita tidak boleh hanya memusatkan perhatian pada Teluk Persia. "Dalam situasi seperti ini, Selat Taiwan akan menjadi lebih signifikan daripada Selat Hormuz," katanya, merujuk pada potensi konflik antara Cina dan Taiwan. Menurutnya, sebagian besar perdagangan Asia melewati Selat Taiwan seperti halnya Selat Malaka.

International Institute for Strategic Studies (IISS) baru-baru ini menulis bahwa geopolitik saat ini tengah mengalami "return of geography." Selat seperti Hormuz, Bab el-Mandeb, atau Taiwan tidak lagi sekadar jalur geografis, melainkan semakin menjadi alat strategis kekuatan geopolitik. IISS menilai keterhubungan dunia yang sangat erat telah menciptakan ketergantungan baru, dan juga cara-cara baru untuk memberikan tekanan.

Dalam hukum internasional, situasinya sangat jelas. "Prinsip lalu lintas bebas berlaku untuk selat maritim yang memiliki kepentingan internasional,” kata Wirth. "Ini berarti bahwa kapal, bahkan kapal perang, diizinkan untuk melintas tanpa hambatan ... melalui selat yang diklasifikasikan sebagai perairan internasional.”

Blokade terhadap selat internasional akan menjadi pelanggaran serius terhadap hukum internasional, kata Wirth. Konvensi PBB tentang Hukum Laut bahkan menjamin kapal perang untuk melintasi dengan aman perairan pesisir yang didefinisikan sebagai wilayah negara-negara yang berbatasan dengan selat tersebut. Tarif atau pungutan secara kategoris tidak diperbolehkan. Tarif hanya boleh dikenakan pada jalur air buatan seperti Terusan Suez atau Terusan Panama.

Rapuhnya hukum maritim

Namun, menurut Scholik, persoalan sesungguhnya terletak pada realitas politik. "Hukum internasional hanya dapat berfungsi jika negara-negara yang terlibat bersedia mematuhinya." Hal itu tidak selalu terjadi, misalnya saja dalam sengketa terbaru di Laut Cina Selatan. Cina mengabaikan putusan Mahkamah Arbitrase Internasional yang memenangkanFilipina.

Pada saat yang sama, para ahli mengingatkan agar kekuatan militer konvensional tidak dilebih-lebihkan. "Saat ini, Anda tidak lagi membutuhkan angkatan laut yang besar untuk mengganggu lalu lintas di selat secara signifikan," kata Scholik. Menurutnya, Iran telah menunjukkan bagaimana kapal cepat kecil, rudal, atau drone dapat memberikan tekanan besar.

Namun, Wirth menilai blokade sebuah selat juga membawa risiko besar bagi negara yang melakukannya sebab bisa menimbulkan kerugian ekonomi. Jika terjadi eskalasi di Selat Taiwan atau Selat Malaka, Cina juga akan terkena dampak besar.

Di Asia Tenggara sebenarnya terdapat beberapa jalur alternatif, seperti Selat Sunda di antara Sumatra dan Jawa, atau Selat Lombok di antara Lombok dan Bali. Jalur alternatif ini memang lebih panjang dan mahal, tetapi perdagangan global tidak akan sepenuhnya berhenti jika Selat Taiwan atau Selat Malaka diblokade, kata Wirth.

Titik rawan jalur perdagangan dunia

Meski demikian, kedua ahli sepakat bahwa ekonomi global semakin rentan. Scholik menyoroti prinsip "just in time" dalam rantai pasok modern. Banyak perusahaan hampir tidak menyimpan stok barang dalam jumlah besar, sehingga gangguan singkat sekalipun dapat memicu kerugian ekonomi secara global.

Karena itu, Center for Strategic and International Studies memperingatkan bahwa Selat Hormuz bukanlah pengecualian, melainkan gejala dari persoalan yang lebih besar. Ekonomi global modern bergantung pada segelintir titik sempit jalur maritim, yang jika terganggu dapat memicu dampak global.

Inilah sebabnya mengapa perdebatan soal Selat Malaka berdampak jauh melampaui Asia Tenggara. Reaksi keras Singapura, Malaysia, dan Indonesia terhadap usulan pungutan transit menunjukkan betapa menggiurkannya penggunaan kendali geografis sebagai pengaruh politik maupun ekonomi. Namun pada saat yang sama, perdebatan itu juga memperlihatkan bahwa mempertanyakan kebebasan navigasi dapat menjadi ancaman serius bagi ekonomi dunia.

Artikel ini pertama kali ditulis dalam bahasa Jerman

Diadaptasi oleh Fika Ramadhani

Editor Melisa Lolindu