India mulai melaksanakan sensus digital penuh sejak 1 April, dengan mengerahkan lebih dari 3 juta petugas sensus dan membuka opsi bagi warga untuk mengisi data mereka sendiri melalui portal daring.

Pada tahap pertama, pemerintah akan fokus pada pendataan rumah dan kondisi hunian. Data yang dikumpulkan mencakup 33 parameter, mulai dari bahan bangunan, akses terhadap listrik dan air bersih, hingga kepemilikan aset seperti ponsel pintar dan kendaraan.

Setiap bangunan juga akan diberi penanda geografis untuk mendapatkan cakupan wilayah yang menyeluruh dan gambaran infrastruktur negara yang lebih akurat.

Tahap kedua yang dijadwalkan awal tahun depan akan berfokus pada data kependudukan, termasuk informasi demografis dan sosial-ekonomi, seperti usia, pendidikan, dan pekerjaan. Dengan pencatatan digital terhadap pola migrasi dan tingkat kelahiran, pemerintah berharap dapat menyusun profil komprehensif India, populasi terbesar di dunia.

Dalam sensus ini, salah satu hal yang juga menonjol adalah pendataan kasta secara menyeluruh di semua komunitas, konsep yang telah ada sejak 1931.

Kekhawatiran adanya agenda tersembunyi

Sejak 1 hingga 15 April, warga India diberi opsi untuk melaporkan sendiri data mereka.

Pemerintah menyebut fitur ini sebagai sistem berbasis web yang aman dan tersedia dalam 16 bahasa daerah. Untuk pertama kalinya, responden dapat mengisi data secara daring kapan pun sebelum kunjungan petugas.

"Sensus tetap menjadi alat penting bagi tata kelola, sekaligus basis perencanaan pembangunan India dalam satu dekade ke depan,” kata pemerintah.

Namun, bagi kelompok dengan literasi digital rendah, terutama di wilayah pedesaan, portal ini bisa menjadi hambatan. Data mereka tetap harus dikumpulkan oleh petugas, tetapi proses ini memiliki tantangan tersendiri.

Bahkan sebelum sensus dimulai, kritik sudah muncul soal kesiapan petugas. Terutama soal apakah mereka memiliki cukup waktu dan pelatihan untuk menangani jumlah rumah tangga yang sangat besar. Di sisi lain, ada kekhawatiran warga akan didorong mengisi data sendiri tanpa dukungan memadai atau informasi yang jelas.

Kekhawatiran utama para kritikus adalah potensi manipulasi data untuk kepentingan politik. Sebab, hasil sensus yang diperkirakan keluar pada 2027 akan menjadi masukan bagi beberapa keputusan paling sensitif secara politik yang dihadapi India, mulai dari sensus kasta hingga penataan ulang daerah pemilihan parlemen di masa mendatang. 

Masalah kepercayaan

Sensus terakhir dilakukan pada 2011. Dalam metode lama, potensi kecurangan tetap ada, tetapi dampaknya cenderung terbatas karena data dicatat secara manual dan diproses lebih lama.

Kini, dengan sistem digital, data akan langsung mengalir ke sistem pusat hampir secara real time. Sensus ini juga mengumpulkan data yang lebih sensitif, seperti kasta, agama, status ekonomi, dan migrasi. Ini meningkatkan risiko lebih lanjut, terutama jika data tersebut nantinya akan dibandingkan dengan basis data nasional lainnya.

"Risikonya bukan hal baru, tetapi digitalisasi mengubah skalanya. Yang dulu bersifat lokal kini bisa menjadi sistemik jika pengamanan gagal," kata mantan kepala komisioner pemilu India, S. Y. Quraishi, kepada DW.

"Peralihan ke sistem digital memang penting, tetapi persoalan utamanya adalah kredibilitas, bukan teknologi," kata Quraishi. Ia juga menyoroti "tingginya kepentingan politik" dalam isu seperti penataan daerah pemilihan, sebuah proses menentukan jumlah perwakilan untuk suatu negara bagian atau daerah pemilihan, serta kuota gender.

Keberhasilan sensus, kata Quraishi, akan lebih ditentukan oleh transparansi, audit, serta apakah prosesnya dipandang adil dan inklusif.

Ia juga memperingatkan bahwa pendataan kasta bisa memicu perubahan kebijakan kuota dan ketegangan sosial, sementara penataan ulang daerah pemilihan berpotensi memerparah kesenjangan representasi antara India utara dan selatan.

Minim pengalaman digital tingkatkan risiko penipuan

"Persoalannya bukan pada digitalisasi itu sendiri, tetapi apakah ada sistem pengamanan yang kuat dan transparan, serta kerangka akuntabilitas untuk memastikan integritas serta keamanan data," kata ekonom dari Indian Institute of Technology Delhi, Reetika Khera, kepada DW.

Sebelumnya, Khera sempat meneliti bagaimana sistem identitas biometrik nasional di India memengaruhi hak privasi serta penyaluran bantuan sosial bagi kelompok masyarakat paling miskin.

Berdasarkan data survei pemerintah terbaru, Khera menilai kesiapan digital masyarakat masih rendah.

"Sebagai contoh, kurang dari setengah perempuan di pedesaan (di atas usia 15 tahun) memiliki ponsel. Meski banyak yang bisa menggunakan aplikasi pembayaran, sangat sedikit yang terbiasa dengan aktivitas daring lain. Kurang dari 1% yang mengatakan paham online banking," ujar Khera kepada DW.

Menurutnya, kondisi ini menimbulkan pertanyaan tentang siapa yang benar-benar dapat berpartisipasi dalam pengisian data mandiri. 

Ia juga menyoroti risiko munculnya perantara atau pihak ketiga yang kerap membuka celah kecurangan, seperti yang terjadi dalam program lain yang mengandalkan partisipasi digital.

"Jika aktor semacam ini mulai menawarkan ‘jasa pengisian mandiri', mereka bisa menjadi titik lemah meskipun sudah ada perlindungan hukum dalam Undang-undang Sensus," tambahnya.

Arah baru politik India?

Perubahan ke sensus digital bukan sekadar pembaruan teknis, tetapi juga perubahan struktural dalam cara negara mendata dan memahami penduduknya. 

"Peralihan ke format digital memang berpotensi meningkatkan efisiensi, tetapi juga membuka kemungkinan data diproses dan dimanfaatkan lebih cepat, dengan pengawasan publik yang terbatas, sehingga dapat memengaruhi waktu penataan ulang daerah pemilihan di masa depan," kata Yamini Aiyar, peneliti tamu senior di Universitas Brown kepada DW.

"Penundaan panjang sejak 2021 akibat pandemi, ditambah dorongan agar hasil tersedia pada 2027, belum sepenuhnya dijelaskan, sehingga memunculkan pertanyaan soal tujuan dan urutan prosesnya," lanjutnya.

Menurut Aiyar, persoalannya bukan pada hasil akhir yang sudah ditentukan, melainkan kurangnya transparansi dalam hal waktu, proses, dan penggunaan data yang berisiko memperdalam kecemasan politik yang sudah ada terkait dampak sensus terhadap peta elektoral India.

"Kekhawatiran ini terutama terasa di negara bagian selatan, di mana ada kekhawatiran bahwa penataan ulang daerah pemilihan berdasarkan data populasi terbaru dapat menggeser representasi politik ke wilayah utara dan mengubah keseimbangan federal," tambahnya.

Tantangan skala besar India

Ekonom pembangunan Dipa Sinha menilai India sebenarnya sudah berpengalaman dalam pengumpulan data digital, misalnya melalui survei skala besar seperti National Sample Survey, sebuah sistem survei rumah tangga skala besar di India yang mengumpulkan data sosial-ekonomi untuk kebijakan dan perencanaan.

"Jadi, pada prinsipnya peralihan ini tidak bermasalah. Namun, skalanya belum pernah terjadi sebelumnya, apalagi setelah penundaan yang panjang, sehingga memunculkan kekhawatiran baru," kata Sinha kepada DW.

Ia menambahkan bahwa belum jelas mekanisme apa yang disiapkan untuk perlindungan data, privasi, dan koreksi kesalahan dalam program berbasis teknologi berskala besar seperti ini.

"Dalam sensus yang mengumpulkan informasi pribadi yang sangat sensitif, ketiadaan protokol yang jelas berisiko merusak kepercayaan publik," tutupnya.

Artikel ini pertama kali ditulis dalam bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Felicia Salvina

Editor: Arti Ekawati