Tradisi pemakaman jenazah di dunia berbeda-beda. Demikian pula tradisi yang dipegang teguh suku Dani di pelosok Papua. Mereka menggunakan metode pengasapan untuk mengawetkan jenazah nenek moyangnya.

Di Desa Wogi, Wamena, kepala suku Dani, Eli Mabel tampak mengangkat jasad leluhurnya Agat Mamete Mabel, yang diawetkan. Jenazah yang digendong ini merupakan kepala suku yang pernah memimpin Desa Wogi di Wamena, sekitar 250 tahun yang lalu.

Jasad yang diawetkan nyaris utuh meskipun telah dilakukan berabad lalu. Tampak jenazah Agat Mamete Mabel yang diawetkan seperti mumi ini, terlihat kecil, menggelap dan menyusut, akibat proses pengawetan jenazah.

Meskipun kini sudah tak lagi melakukan pengawetan jenazah dengan teknik pengasapan, suku Dani masih menyimpan beberapa mumi yang diyakini sudah berusia ratusan tahun. Mereka menyimpannya sebagai bentuk penghormatan mendalam terhadap para leluhur mereka.

Suku Dani terus melestarikan tradisi adat mereka. Misalnya perang antarsuku yang merupakan bagian dari seremonial adat. Seperti antara suku Lani dan Yali. Atraksi ini menarik perhatian para wisatawan mancanegara.

Warga suku Dani dan suku-suku lain di sekitarnya diketahui berada di Lembah Baliem sekitar ratusan tahun lalu. Banyak eksplorasi di dataran tinggi pedalaman Papua dilakukan. Salah satu di antaranya ekspedisi Lorentz pada tahun 1909-1910. Namun kontak pertama dilakukan pakar Amerika Serikat, Richard Archbold, saat melakukan ekspedisi ke bumi Papua pada tahun 1938. Ed ap/vlz (berbagai sumber)

Presiden Joko Widodo menjadi kepala negara pertama yang memahami perlunya perubahan di tubuh TNI. Ia memerintahkan pergeseran paradigma di Papua, "bukan lagi pendekatan keamanan represif, tetapi diganti pendekatan pembangunan dengan pendekatan kesejahteraan." Diyakini, kiprah TNI menjaga kesatuan RI justru banyak melahirkan gerakan separatisme.

Sejak Penentuan Pendapat Rakyat 1969 yang banyak memicu keraguan, Papua berada dalam dekapan militer Indonesia. Sejak itu pula Jakarta menerapkan pendekatan keamanan buat memastikan provinsi di ufuk timur itu tetap menjadi bagian NKRI. Tapi keterlibatan TNI bukan tanpa dosa. Puluhan hingga ratusan kasus pelanggaran HAM dicatat hingga kini.

Tudingan terberat ke arah mabes TNI di Cilangkap adalah rasionalisasi pembunuhan warga sipil di Papua. Theys Hiyo Eluay yang ditemukan mati tahun 2001 silam adalah salah satu korban. Pelakunya, anggota Komando Pasukan Khusus, mendapat hukuman ringan berkat campur tangan bekas Kepala Staf TNI, Ryamizad Ryacudu yang kini jadi Menteri Pertahanan. "Pembunuh Theys adalah pahlawan," katanya saat itu

Berulangkali aksi TNI memprovokasi konflik dan kerusuhan. Desember 2014 silam aparat keamanan menembak mati empat orang ketika warga Paniai mengamuk lantaran salah satu rekannya dipukuli hingga mati oleh TNI. Provokasi berupa pembunuhan juga dilakukan di beberapa daerah lain di Papua. Faktanya nasionalisme Papua berkembang pesat akibat tindakan represif TNI, seperti juga di Aceh dan Timor Leste

Diperkirakan hingga 200.000 orang meninggal dunia dan hilang selama 24 tahun pendudukan Indonesia di Timor Leste. Sejak operasi Seroja 1975, Timor Leste secara praktis berada di bawah kekuasaan TNI, meski ada upaya kuat Suharto buat membangun pemerintahan sipil.

Kegagalan pemerintahan sipil Indonesia di Timor Leste berakibat fatal. Pada 12 November 1991, aksi demonstrasi mahasiswa menuntut referendum dan kemerdekaan dijawab dengan aksi brutal oleh aparat keamanan. Sebanyak 271 orang tewas, 382 terluka, dan 250 lainnya menghilang.

Sejak pembantaian tersebut Indonesia mulai dihujani tekanan internasional buat membebaskan Timor Leste. Australia yang tadinya mendukung pendudukan, berbalik mendesak kemerdekaan bekas koloni Portugal itu. PBB pun mulai menggodok opsi misi perdamaian. Akhirnya menyusul arus balik reformasi 1998, penduduk Timor Leste menggelar referendum kemerdekaan tahun 1999 yang didukung lebih dari 70% pemilih.

Pendekatan serupa dianut TNI menyikapi kebangkitan nasionalisme Aceh, meski dengan akhir yang berbeda. Perang yang dilancarkan oleh Gerakan Aceh Merdeka, dijawab dengan teror terhadap pendukung dan simpatisan organisasi pimpinan Hasan Tiro itu. Namun berbagai aksi keji TNI justru memperkuat kebencian masyarakat Aceh terhadap pemerintah Indonesia.

Dua kali Jakarta mendeklarasikan Aceh sebagai Daerah Operasi Militer, antara 1990-1998 dan 2003-2004. Amnesty International mencatat, perang di Aceh sedikitnya menelan 15.000 korban jiwa, kebanyakan warga sipil. TNI dituding bertanggungjawab dalam banyak kasus pelanggaran HAM, antara lain penyiksaan dan pemerkosaan, tapi hingga kini tidak ada konsekuensi hukum.

Perang di Aceh berakhir dramatis. Di tengah eskalasi kekerasan pada masa darurat militer, bencana alam berupa gempa bumi dan Tsunami menghantam provinsi di ujung barat Indonesia itu. Lebih dari 100.000 penduduk tewas. Tidak lama kemudian semua pihak yang bertikai sepakat berdamai dengan menandatangani perjanjian di Helsinki, 2005.