Naskah kuno dari Timbuktu memiliki nilai sejarah yang tak ternilai, yakni penelitian ratusan tahun tentang Islam. Dahulu kala, Timbuktu adalah Pusat Studi Islam dan Al Quran di Afrika.

Tahun 2012, situs bersejarah di Mali Utara mulai dihancurkan kelompok ekstrimis. Untuk menyelamatkan dokumen penting itu, banyak naskah diselundupkan dari Timbuktu ke ibukota Bamako. Di sana, naskah disimpan di sebuah gedung apartemen, dalam kotak logam, menunggu untuk didigitalisasikan serta diawetkan.

Abdel Kader Haidara memimpin operasi penyelamatan. Pemilik perpustakaan keluarga ini tidak hanya menyelamatkan naskah-naskahnya sendiri, tetapi juga semua dokumen yang terancam mengalami kehancuran di Timbuktu.

Dalam sistem pengarsipan di Bamako, naskah didigitalisasi. Untuk mencapai tujuan ini, setiap halaman ditempatkan di bawah kamera, difoto, diperiksa dan kemudian dikatalogkan dalam arsip pusat. Raksasa internet Google telah menyatakan minatnya dalam penyimpanan naskah.

Digitalisasi memiliki dua tujuan: Melestarikan naskah untuk anak cucu, sebagai antisipasi naskah aslinya yang rentan cuaca di Bamako. Tujuan keduanya, agar naskah ini tersedia untuk masyarakat umum. Sebelum konflik terjadi tidak ada proyek digitalisasi dokumen.

Setelah digitalisasi, naskah disimpan dalam kotak bebas asam, di mana dokumen bisa disimpan secara permanen. Karena setiap naskah memiliki formatnya sendiri, semua karton untuk naskah haruslah buatan tangan.

Tak ada buku lagi di perpustakaan Mamma-Haidara. Banyak yang berpendapat bahwa naskah-naskah lebih aman berada di Bamako. Namun kalangan lain berpendapat berbeda, status pusat budaya kota Timbuktu tanpa naskah-naskah ini jadi terancam.

Institut Ahmed Baba dibangun dengan dana dari Aga Khan Foundation dan dengan dana dari Afrika Selatan serta Arab Saudi. Di sini, bukan hanya terdapat perpustakaan dan arsip, tetapi juga ada perangkat dan peralatan untuk pelestarian dan digitalisasi manuskrip.

Ketika kelompok Islam datang, mereka ingin menunjukkan kekuatan mereka ke hadapan dunia Barat. Buku-buku dikumpulkan dan beberapa naskah dibakar di halaman Institut Ahmed Baba di Timbuktu. Sekitar 4000 jurnal hilang begitu saja. Sisa pembakaran sekarang disimpan di institut - sebagai peringatan.

Konflik pada tahun 2012 tidak hanya berdampak bagi dunia wisata di Timbuktu, namun juga budaya. Tampaknya Timbuktu sekarang benar-benar kehilangan, karena ada di kota ini hampir tidak ada naskah tersisa. Apakah naskah-naskah ini akan kembali ke Timbuktu, tidak jelas.

Beberapa perpustakaan pribadi masih ada yang tersisa. Seorang warga Timbuktu, yang mewarisi dari kakeknya beberapa halaman naskah, dengan bangga memamerkan harta benda yang paling berharga.

Situasi politik tetap tegang di Mali dan tentara Mali terlalu lemah untuk menjamin keamanan. Tahun 2012, banyak penduduk melarikan diri dari Timbuktu dan belum kembali karena tak percaya perdamaian akan berlangsung kekal. Kota ini memiliki masa depan yang tak pasti.

Pintu bagi penerapan Syariah Islam di Aceh pertamakali dibuka oleh bekas Presiden Abdurrachman Wahid melalui UU No. 44 Tahun 1999. Dengan cara itu Jakarta berharap bisa mengikis keinginan merdeka penduduk lokal setelah perang saudara berkepanjangan. Parlemen Aceh yang baru berdiri tidak punya pilihan selain menerima hukum Syariah karena takut dituding anti Islam.

Anggaran penerapan Syariah Islam di Aceh ditetapkan sebesar 5% pada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBA). Nilainya mencapai hampir 700 milyar Rupiah. Meski begitu Dinas Syariat Islam Aceh setiap tahun mengaku kekurangan uang dan meminta tambahan anggaran. DSI terutama berfungsi sebagai lembaga dakwah dan penguatan Aqidah.

Sebanyak 22 milyar Rupiah mengalir ke lembaga polisi Syariah alias Wilayatul Hisbah. Lembaga yang berwenang memaksakan qanun Islam itu kini beranggotakan 1280 orang. Tugas mereka antara lain melakukan razia di ruang-ruang publik. Tapi tidak jarang aparat WH dituding melakukan tindak kekerasan dan setidaknya dalam satu kasus bahkan pemerkosaan.

Menurut Dinas Syariat Islam, pelanggaran terbanyak Syariah Islam adalah menyangkut Qanun No. 11 Tahun 2002 dan No. 14 Tahun 2003. Kedua qanun tersebut mengatur tata cara berbusana dan larangan perbuatan mesum. Kebanyakan pelaku adalah kaum remaja yang tertangkap sedang berpacaran atau tidak mengenakan jilbab. Untuk itu mereka bisa dikenakan hukuman cambuk, bahkan terhadap bocah di bawah umur

Kelompok HAM mengritik penerapan hukum Islam di Aceh tidak berimbang. Perempuan korban perkosaan misalnya harus melibatkan empat saksi laki-laki untuk mendukung dakwaannya. Ironisnya, jika gagal menghadirkan jumlah saksi yang cukup, korban malah terancam dikenakan hukuman cambuk dengan dalih perbuatan mesum. Adapun terduga pelaku diproses seusai hukum pidana Indonesia.

Perempuan termasuk kelompok masyarakat yang paling sering dibidik oleh Syariah Islam di Aceh. Temuan tersebut dikeluhkan 2013 silam oleh belasan LSM perempuan. Aturan berbusana misalnya lebih banyak menyangkut pakaian perempuan ketimbang laki-laki. Selain itu penerapan Syariat dinilai malah berkontribusi dalam sekitar 26% kasus pelecehan terhadap perempuan yang terjadi di ranah publik.

Ajakan pemerintah Aceh kepada penduduk untuk ikut melaksanakan Syariah Islam justru menjadi bumerang. Berbagai kasus mencatat tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat terhadap tersangka pelanggar Qanun. Dalam banyak kasus, korban disiram air comberan, dipukul atau diarak tanpa busana. Jumlah pelanggaran semacam itu setiap tahun mencapai puluhan, menurut catatan KontraS