Kanselir Jerman Friedrich Merz kini gencar memberi wawancara. Belum jelas apakah karena dia genap setahun menjabat atau karena koalisi yang dipimpinnya sedang berada di ambang krisis. Kemungkinan besar, kedua hal itu saling terkait.

Dalam sebuah gelar wicara politik Caren Miosga di lembaga penyiaran publik Jerman, ARD, pada pekan lalu, Merz mengungkapkan bahwa di dalam partai konservatif Uni Kristen Demokrat (CDU) dan Uni Kristen Sosial (CSU), terdapat “rasa kecewa yang terus meningkat” terhadap berbagai kompromi yang harus disepakati dalam koalisi. Tingkat dukungan publik terhadap dirinya secara pribadi juga sangat rendah.

Krisis sejatinya sudah mewarnai masa kepemimpinan Merz bahkan sebelum ia resmi menjabat. Tercermin dari pemungutan suara di Bundestag pada 6 Mei 2025 yang mencatatkan peristiwa bersejarah dalam proses pengangkatannya sebagai kanselir.

Saat itu, untuk pertama kalinya dalam sejarah Republik Federal Jerman, kandidat kanselir tidak memperoleh mayoritas absolut yang dibutuhkan pada putaran pertama. Untuk menjadi kanselir ke-10 Jerman, Merz harus melalui pemungutan suara putaran kedua. Hal ini juga menunjukkan bahwa apa yang disebut sebagai “koalisi besar” kini tidak lagi benar-benar besar. Jumlah kursi koalisi di parlemen hanya cukup untuk menghasilkan mayoritas yang sangat tipis.

Reformasi yang dijanjikan tak terlaksana?

Pada musim panas setelah terpilih pada Mei tahun lalu, Merz sempat menjanjikan bahwa musim gugur pada akhir tahun 2025 akan menjadi “musim gugur reformasi”. Menurutnya, fokus akan diarahkan pada penataan ulang atau perubahan mendasar dalam kesejahteraan Jerman, termasuk pensiun, kesehatan, perawatan lansia, serta pengurangan birokrasi. Namun, dalam bulan-bulan berikutnya, tidak satu pun dari rencana tersebut yang benar-benar terwujud.

Yang relatif cepat diputuskan hanyalah dana khusus satu kali sebesar €500 miliar (sekitar Rp9.300 triliun) untuk infrastruktur dan netralitas iklim hingga tahun 2045. Dana ini ditujukan untuk proyek-proyek, seperti perbaikan jaringan kereta api dan pembangunan jembatan baru.

Kerja sama terutama antara Menteri Keuangan Lars Klingbeil, yang juga menjabat wakil kanselir dan salah satu pemimpin Partai Sosial Demokrat (SPD), dan Menteri Perekonomian Katherina Reiche (CDU) juga sering diwarnai perbedaan pandangan.

Salah satunya terkait upaya Reiche mendorong berbagai langkah yang akan membalikkan kebijakan pemerintahan sebelumnya yang menggabungkan kebijakan ekonomi dan perlindungan iklim. Pemerintahan periode 2021–2024 itu terdiri dari koalisi SPD, Partai Hijau yang pro-lingkungan, dan Partai Liberal Demokrat (FDP) yang pro-bisnis. Ketegangan lain juga berkaitan dengan meningkatnya seruan dari partai Reiche, CDU, untuk kembali menggunakan energi nuklir sipil, yang sebelumnya dihentikan secara bertahap oleh pemerintahan CDU/CSU di bawah Angela Merkel sejak 2011.

Dalam wawancara di ARD maupun wawancara besar dengan majalah mingguan Jerman, Der Spiegel, Merz terdengar seolah-olah menganggap bahwa justru CDU/CSU yang paling menanggung beban kompromi dalam koalisi. Tanpa merinci nama partainya, ia berbicara tentang “koalisi dengan satu mitra yang lebih besar dan satu mitra yang lebih kecil.” Ia juga menegaskan bahwa koalisi memerlukan “kompromi”, dan kompromi “tidak bisa berjalan satu arah saja.” Pernyataan Merz itu terdengar lebih seperti keluhan ketimbang peringatan tegas kepada partainya sendiri.

Sistem kesehatan perlu dipulihkan

Beberapa hari sebelum peringatan satu tahun masa jabatannya, koalisi memperkenalkan paket besar pertamanya: Rencana reformasi sistem kesehatan. Namun, belum ada keputusan final. Pembahasan selama beberapa bulan akan dilakukan lebih dulu di Bundestag, dan selama proses pembahasan itu berlangsung, perubahan masih sangat mungkin terjadi.

Pemimpin Redaksi Politik DW, Michaela Küfner, telah mendampingi dan mengamati Merz dalam berbagai kunjungan serta penampilan publiknya sepanjang tahun pertama ini. Ia menilai awal yang tersendat ini tidak sepenuhnya negatif.

Tahun pertama Merz, kata Küfner, memang tidak membuat Jerman menjadi lebih stabil, tetapi justru lebih fokus. “Sebagaimana Merz harus belajar memahami batas-batas kompromi dengan mitra koalisinya dan partainya sendiri, Jerman pun menyadari bahwa keadaan tidak bisa terus berjalan seperti sekarang tanpa reformasi struktural. Itu saja sudah merupakan sebuah kemajuan bagi masyarakat.”

Memandang ke luar negeri

Penting bagi pemerintahan koalisi Jerman untuk menunjukkan sikap bersatu dalam isu-isu utama, terutama di tengah tantangan kebijakan luar negeri saat ini. Kekhawatiran tentang runtuhnya Uni Eropa, berakhirnya aliansi pertahanan NATO, dan memburuknya hubungan transatlantik terus bermunculan. Gaya politik Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang kerap tidak terduga semakin memperbesar kekhawatiran tersebut.

Perjalanan kanselir atau menteri luar negerinya berfungsi untuk kepentingan strategis, baik di Eropa maupun di kawasan lain. Terlebih karena tahun pertama Merz begitu dibayangi oleh tindakan Trump. Pada November 2020, politikus CDU ini pernah menyatakan keyakinannya bahwa ia dan Trump akan “berhubungan dengan baik.” Namun, rasanya pernyataan itu sudah sangat lama berlalu, jauh lebih dari lima setengah tahun.

Merz mengunjungi Gedung Putih tiga kali dalam tahun pertamanya menjabat. Hingga beberapa hari lalu, ia tampak sebagai salah satu dari sedikit pemimpin Eropa yang memiliki hubungan dengan Trump dan bisa berbicara secara terbuka dengannya.

Namun, situasi berubah ketika Merz secara terbuka melontarkan kritik keras terhadap sikap Trump dalam perang Amerika Serikat dengan Iran. Saat mengunjungi sebuah sekolah menengah di Jerman bagian tengah, ia mengatakan bahwa pemerintah AS “jelas” tidak memiliki “strategi yang benar-benar meyakinkan” dan bahwa Iran telah “mempermalukan” AS dalam perundingan.

Trump pun menegur Merz melalui media sosialnya, Truth Social. Merz, kata Trump, tidak tahu apa yang sedang ia bicarakan dan seharusnya fokus mengurus “negaranya yang rusak.” Trump juga menyebut kondisi ekonomi Jerman buruk. Ia kemudian mengumumkan penarikan 5.000 tentara AS dari Jerman serta menaikkan tarif impor mobil dan truk dari Eropa, sebuah pukulan tambahan bagi industri otomotif yang sudah terpuruk.

Ini menjadi beban baru bagi sang kanselir, yang sampai belum lama ini masih sering menekankan bahwa ia rutin berbicara lewat telepon dengan Trump. Beberapa bulan lalu, Merz bahkan mengundang Presiden AS itu untuk mengunjungi sebuah kota di Rheinland-Pfalz, tempat asal leluhur Trump.

Ketegangan terbaru itu turut disinggung Merz dalam wawancara ARD. Merz menggambarkan situasi ini “sulit” dan mengatakan bahwa ia berharap “kita bisa keluar dari situasi ini.” Salah satu keyakinan dasarnya, tegas Merz, adalah bahwa “hubungan transatlantik sangat berharga bagi kita semua.”

Terkait Uni Eropa, Merz berusaha menumbuhkan optimisme meski situasinya tidak pasti. Ia menekankan pentingnya “menjaga Eropa tetap bersatu,” dan inilah alasan mengapa ia sering bepergian ke berbagai negara anggota Uni Eropa “berdasarkan keyakinan mendalam bahwa kita benar-benar harus menjaga keutuhan UE saat ini.”

Setiap hal ada konsekuensinya

Pemimpin Redaksi Politik DW, Küfner, melihat pola yang mulai terbentuk. Akibat kritik langsungnya terhadap Trump, Merz “sering harus membayar harga politik yang tinggi karena kecerobohan ucapannya sendiri.”

Menurut Küfner, pertanyaannya kini adalah: “Apakah kanselir ini, dengan bakat yang tidak biasa dalam mencetak gol bunuh diri secara politik, mampu menerjemahkan keahlian ekonominya yang diakui menjadi tindakan politik nyata?”

Bagi Küfner, satu hal menjadi semakin jelas: “Dalam situasi dunia saat ini, ada satu hal yang paling tidak mampu ditanggung Jerman dan Eropa, runtuhnya pemerintahan Jerman sekali lagi.”

Artikel ini awalnya ditulis dalam bahasa Jerman

Diadaptasi dari bahasa Inggris oleh Hani Anggraini

Editor: Prihardani Purba