Aksi demonstrasi dua kubu pecah di Seoul pada Rabu (03/12). Baik para pendukung mantan presiden Yoon Suk Yeol maupun pendukung penggantinya, Lee Jae-myung, turun ke jalan saat Korea Selatan menandai satu tahun sejak Yoon mengeluarkan deklarasi darurat militer yang hanya bertahan singkat. Peristiwa itu telah memicu krisis politik di Korsel.

Dua belas bulan terakhir merupakan masa yang berat bagi politik Korea Selatan, dengan Yoon ditangkap dan kini diadili atas sejumlah dakwaan, termasuk penyalahgunaan kekuasaan. Istrinya, Kim Keon Hee, juga tengah diselidiki atas tuduhan korupsi.

Banyak pihak lain dalam lingkaran politik Yoon juga telah didakwa, diberhentikan, atau sedang menghadapi penyelidikan, hal yang sama berlaku bagi para pemimpin militer senior yang mendukung keputusan Yoon untuk memberlakukan darurat militer.

Presiden Lee, di sisi lain, meraih suara mayoritas besar dalam pemilu umum bulan Juni, yang memungkinkannya menghentikan penyelidikan korupsi yang sebelumnya diarahkan kepadanya. Ia juga sibuk merombak lembaga-lembaga pemerintah dengan cara yang menurut para pengkritik menguntungkan pemerintahannya.

Partai konservatif Partai Kekuatan Rakyat (People Power Party)- PPP kini dipimpin oleh Jang Dong-hyeok, dan tampaknya tidak mampu menandingi Partai Demokrat (DP) pimpinan Lee. Bandul kekuasaan politik telah bergerak tegas ke arah Lee dan partainya, tetapi sebagian warga Korea Selatan khawatir pergeseran itu terjadi terlalu jauh dan terlalu cepat.

Konservatif Korea Selatan di persimpangan

"PPP tidak pernah benar-benar memutuskan hubungan dengan Yoon dan, dalam arti itu, telah kehilangan banyak wibawanya sebagai partai oposisi utama,” ujar Hyobin Lee, seorang profesor di Universitas Sogang, Seoul. "Meski begitu, dukungan terhadap partai itu mencapai 37,5% pada 1 Desember, dan itu menunjukkan dua hal: Pertama, masih ada kelompok besar yang tidak menganggap langkah darurat militer Yoon sebagai kesalahan; dan kedua, bahkan di antara mereka yang menganggap itu salah, banyak konservatif merasa tidak punya pilihan lain jika mereka tidak mendukung PPP saat ini,” ujarnya kepada DW.

Profesor Lee mengatakan kecil kemungkinan PPP akan "hancur,” meski Yoon tumbang, karena partai itu satu-satunya partai konservatif yang layak. Ia percaya bahwa "masyarakat secara bertahap akan melupakan krisis darurat militer itu.”

Namun dari posisinya yang kuat, Presiden Lee berupaya keras memastikan hal itu tidak terjadi.

Pada hari Rabu (03/12), pemerintah mengumumkan bahwa peringatan kudeta akan dijadikan "Hari Kedaulatan Rakyat,” untuk memperingati saat rakyat "melindungi tatanan konstitusional” dan menegaskan kembali prinsip-prinsip demokrasi.

"Kekeradahan mereka yang mencoba menghancurkan tatanan konstitusional, bahkan merencanakan perang demi ambisi pribadi, harus dibawa ke pengadilan,” tandas Lee. Dalam pidatonya memperingati peristiwa tersebut, Lee mengatakan upaya itu mengancam memberikan kerusakan "yang tak dapat diperbaiki” pada demokrasi Korea Selatan.

PPP masih mencari cara menangani isu tersebut. Dalam laporan eksklusif yang terbit Selasa (02/12), surat kabar konservatif Chosun Ilbo melaporkan bahwa para pemimpin partai memutuskan untuk mengeluarkan pernyataan permintaan maaf pada Rabu (03/12). "Kami sangat menyesalkan kegagalan kami mencegah Darurat Militer Darurat sebelumnya dan dengan tulus meminta maaf kepada publik,” tulis editorial itu. Partai itu juga akan berjanji untuk "memutus hubungan dengan mantan Presiden Yoon Suk Yeol.”

Lee meraih tren positif dalam jajak pendapat

Meski PPP mengecam Lee sebagai "tirani,” sang presiden tengah berada di puncak popularitas, dengan tingkat dukungan sekitar 54%. "Ia populer sebagian karena ia bekerja keras, tetapi yang lebih penting, karena ia dianggap kompeten,” papar Profesor Lee. "Gaya kepemimpinannya yang karismatik dalam mendorong kebijakan menarik banyak pemilih. Bahkan di kalangan konservatif, kemampuannya mengamankan kesepakatan kapal selam bertenaga nuklir dari (Presiden AS Donald) Trump membuatnya sulit untuk diabaikan.”

Namun Korea Selatan tetap menjadi masyarakat yang sangat terbelah berdasarkan gender, usia, dan ideologi politik. Sebuah jajak pendapat di harian JoongAng Ilbo pada 1 Desember menunjukkan 77% rakyat merasa polarisasi memburuk selama 12 bulan terakhir.

Demokrat semakin mengkonsolidasikan kekuasaan?

Kim Sang-woo, mantan politisi Kongres Korea Selatan untuk Politik Baru yang berhaluan kiri, dan kini anggota yayasan Perdamaian Kim Dae-jung, mengatakan kepada DW bahwa PPP harus mengatasi "ketidakmampuan” beberapa waktu terakhir. Ia menambahkan bahwa PPP seharusnya menjadi penyeimbang bagi Partai Demokrat yang ia khawatirkan sedang mengkonsolidasikan kekuasaan atas tiga cabang pemerintahan. Dominasi parlemen DP dan reformasi birokrasi negara yang telah mereka jalankan, menurut Kim, turut memperkuat kendali DP.

"Satu-satunya lembaga yang masih menahan dominasi Partai Demokrat adalah yudikatif, dan saya tidak yakin berapa lama mereka bisa menahan tekanan,” katanya. "Secara pribadi, saya merasa demokrasi Korea Selatan berada dalam bahaya serius.”

"Masyarakat kita sangat terbelah, dengan sekitar 20% pemilih berada di kanan ekstrem, sekitar 30% di kiri ekstrem, dan sisanya di tengah,” ujar Kim. "Banyak dari mereka yang berada di tengah mulai berpaling dari politik karena muak dengan semua partai, tetapi itu adalah sikap yang sangat berbahaya.”

Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Ayu Purwaningsih

Editor: Rizki Nugraha