Untuk pertama kalinya, delegasi dari Jerman bertemu dengan perwakilan Taliban di Doha, Qatar, Senin (11/10/21).

Para pejabat yang ambil bagian dalam pertemuan itu adalah perwakilan khusus Jerman untuk Afganistan dan Pakistan, Jasper Wieck, dan Markus Potzel, duta besar yang ditunjuk Jerman untuk Afganistan.

Usai pertemuan, delegasi jerman menyebut pemerintahan Taliban – yang mengambil alih kekuasaan pada 15 Agustus silam - sebagai sebuah "realitas”.

Menurut sebuah pernyataan dari Kantor Kementerian Luar Negeri di Berlin, pertemuan delegasi Jerman dengan Taliban berfokus membahas "perjalanan keluar yang aman bagi warga Jerman dan warga Afganistan yang menjadi tanggung jawab Jerman serta penghormatan hak asasi manusia khususnya hak-hak perempuan dan isu-isu terkait keamanan lainnya.”

Pernyataan tersebut juga menyebut bahwa Taliban mengaku berkomitmen untuk melindungi diplomat asing dan organisasi bantuan kemanusiaan di Afganistan.

Seorang juru bicara Taliban mengatakan pada bulan lalu, kelompok itu menginginkan "hubungan diplomatik yang kuat dan resmi dengan Jerman.”

Uni Eropa susul Jerman berkomunikasi dengan Taliban

Setelah berbicara dengan delegasi Jerman, perwakilan Taliban diperkirakan akan mengadakan pembicaraan dengan perwakilan Uni Eropa (UE) yang juga digelar di Doha, Qatar, Selasa (12/10).

"Besok kami akan bertemu dengan perwakilan Uni Eropa. Kami mengadakan pertemuan yang positif dengan perwakilan negara lain,” kata penjabat menteri luar negeri Taliban, Amir Khan Muttaqi, Senin (11/02).

"Kami menginginkan hubungan positif dengan seluruh dunia. Kami percaya pada hubungan internasional yang seimbang. Kami meyakini hubungan yang seimbang semacam itu dapat menyelamatkan Afganistan dari ketidakstabilan,” tambahnya.

Juru bicara UE Nabila Massrali mengatakan, pembicaraan itu "adalah pertukaran informal di tingkat teknis, bukan pengakuan atas ‘pemerintahan sementara' Afganistan. "

Utusan AS juga diperkirakan akan hadir dalam pembicaraan tersebut.

PBB peringatkan keruntuhan ekonomi Afganistan

Sementara Taliban berusaha meningkatkan hubungannya dengan komunitas internasional, PBB justru memperingatkan Afganistan bahwa negara itu menghadapi ancaman kehancuran ekonomi.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres meminta dunia untuk segera "mengambil tindakan dan menyuntikkan likuiditas ke dalam ekonomi Afganistan”, mengingat banyak aset Afganistan di luar negeri dibekukan sejak Taliban berkuasa.

Di saat yang sama, ia juga mengecam Taliban terkait "janji-janji yang dilanggar” terhadap kaum perempuan.

"Saya mengingatkan agar Taliban menepati janji mereka kepada para perempuan dan anak-anak perempuan, dan memenuhi kewajiban mereka di bawah aturan hak asasi manusia internasional,” ujar Guterres dalam cuitan via Twitter. "Mustahil ekonomi dan masyarakat Afganistan bisa pulih tanpa keterlibatan perempuan,” pungkasnya.

Ketika Taliban memerintah Afganistan dari tahun 1996-2001, kelompok militan ini melarang hampir semua pendidikan untuk perempuan. Mereka juga memberlakukan hukuman yang ketat seperti hukum cambuk dan eksekusi mati di depan umum.

Sekarang setelah Taliban mendapatkan lagi kendalinya atas negara Hindukush itu, laporan bahwa perempuan Afganistan kembali dilarang untuk bekerja bahkan berolahraga makin marak bermunculan.

gtp/as (AFP, dpa)