Pemerintah Indonesia akan kembali mengirimkan sampel virus flu burung kepada badan kesehatan dunia WHO. Kesepakatan itu dicapai dalam pertemuan antara Menteri Kesehatan dengan Pejabat senior WHO , Jumat malam di Jakarta. Namun, menurut Menteri Kesehatan, Siti Fadillah Supari, pengiriman kembali sampel virus itu, baru akan dilakukan setelah disepakati sebuah mekanisme baru. Fadilah Supari menyebut, mekanisme itu semacam perjanjian pengiriman bahan atau Material Transfer Agreement MTA yang selama ini diberlakukan di Indonesia.

“Mekanisme baru yang fair dan adil, dan kita mempunyai akses yang menguntungkan bagi negara berkembang dan menderita. Dalam resolusi WHO memang ada insentif tapi insentif itu berarti macem macem bisa, berbentuk uang, Capasity building atau transfer of teknologi. yang jelas kita tidak dicuekin lagi. Selama ini negara yang mempunyai virus tau taunya ada negara lain yang membuat vaksi dan itu tidak fair”

Menurut pejabat Senior WHO, David Heyman, mekanisme baru mengenai aturan transfer sampel virus itu, akan diputuskan dalam konferensi flu burung negara negara se-Asia Pasifik bulan Maret mendatang. Dalam konferensi itu, juga akan dibicarakan kemungkinan kerjasama perusahaan lokal untuk memproduksi vaksin flu burung. Indonesia berharap adanya insentif harga vaksin, bagi negara yang mengirimkan sampel virus. Namun menurut Heymann, WHO tidak bisa menjamin hal itu.

“WHO tidak bisa menjamin itu (harga). Kami hanya bisa menjamin bahwa kami akan bekerja sama dengan Departemen Kesehatan Indonesia dan semua negara berkembang untuk membentuk sebuah mekanisme yang menjamin ketersediaan vaksin flu burung. Kami sangat berharap bisa mengembangkan mekanisme itu. Semua tergantung pada kerja keras, negosiasi dan hasil saat ini."

Delegasi Badan Kesehatan Dunia datang ke Indonesia setelah Jakarta menghentikan pengiriman sampel virus kepada WHO. Langkah itu diambil, sebagai protes Indonesia atas apa yang dinilai sebagai komersialisasi vaksin dari spesimen virus yang dikirim Indonesia. Penghentian kiriman ini dilakukan setelah sebuah perusahaan Australia mendaftarkan hak cipta vaksin flu burung strain Indonesia. Jakarta kemudian mensyaratkan, agar sampel yang dikirim, disertai perjanjian yang melarang untuk dikomersilkan. Sayangnya, ketentuan WHO, tidak memungkinkan hal itu, atas nama keamanan kesehatan dunia.