Shein Diduga Jual Produk Ilegal dan Tak Lindungi Konsumen
18 Februari 2026
Komisi Eropa menempuh langkah hukum untuk memproses kasus Shein yang dinilai melanggar Undang-Undang Layanan Digital atau Digital Services Act (DSA). Perusahaan retail fesyen asal Cina yang sebagian besar menjalankan bisnis secara online tersebut diduga “desainnya yang membuat adiktif, sistem rekomendasi yang tidak transparan, serta penjualan produk ilegal, termasuk memperdagangkan boneka seks yang bentuknya menyerupai anak.
Shein bisa diminta untuk mengubah praktik bisnisnya. Bila tidak, Shein harus membayar denda yang cukup besar apabila mereka diputus bersalah.
Hingga saat ini, cabang eksekutif Uni Eropa, yang terdiri dari 27 negara anggota, mengatakan belum bisa memastikan berapa lama proses penyelidikan akan berlangsung. Sejauh ini, mereka menekankan bahwa mereka hanya mengumumkan penyelidikan mendalam, bukan menyatakan adanya pelanggaran.
Apa yang akan jadi fokus investigasi ini?
Komisi Eropa menyatakan bahwa penyelidikan akan berfokus pada beberapa area, terutama:
- Bagaimana sistem Shein membatasi penjualan produk ilegal di Uni Eropa, “termasuk konten yang dapat dikategorikan sebagai materi pelecehan seksual terhadap anak, seperti boneka seks yang bentuknya menyerupai anak-anak."
- Risiko terkait dengan “desain platform yang bersifat adiktif,” seperti pemberian hadiah untuk mendorong pengguna terus aktif, dan upaya Shein menenak risiko tersebut.
- “Transparansi sistem rekomendasi” yang digunakan untuk menyarankan konten dan produk kepada pengguna.
Skandal penjualan boneka seks yang menyerupai anak-anak pertama kali mencuat pada November 2025, bersamaan dengan dibukanya toko baru Shein di Paris. Di tengah aksi protes di Prancis, pemerintah Paris mendesak Uni Eropa untuk menyelidiki kemungkinan adanya pelanggaran yang dilakukan perusahaan tersebut.
Shein juga dikritik karena adanya senjata ilegal, seperti senjata api, pisau, dan parang, yang dijual di platformnya.
Pemerintah Prancis sempat berusaha memblokir akses ke situs Shein di Prancis sebagai respons, tetapi pengadilan menolak langkah itu dan meminta Komisi Eropa memulai penyelidikan sesuai aturan Digital Services Act (DSA).
Sementara itu, Komisi Eropa menyatakan bahwa fitur desain yang diduga bersifat adiktif “bisa berdampak negatif terhadap kesejahteraan pengguna dan perlindungan konsumen secara daring."
Terkait sistem rekomendasi Shein, aturan DSA mewajibkan perusahaan tersebut untuk mengungkapkan parameter utama yang digunakan, serta membentuk sistem yang memungkinkan pengguna agar “setidaknya memiliki satu opsi yang mudah diakses dan tidak didasarkan pada profil pengguna untuk setiap sistem rekomendasi."
Shein berbasis di Irlandia yang bertarif pajak rendah
Coimisiún na Mean, koordinator Layanan Digital untuk Irlandia, akan dilibatkan dalam penyelidikan. Hal tersebut karena Republik Irlandia merupakan basis operasional Shein di Uni Eropa.
Banyak perusahaan multinasional, terutama perusahaan teknologi yang tidak memerlukan kantor fisik untuk ritel atau manufaktur di kota besar, memilih beroperasi di Irlandia karena sistem pajak perusahaan yang relatif longgar.
Pendapatan global Shein pada 2024 diperkirakan sekitar US$38 miliar (sekitar Rp641,5 triliun), di tengah ekspansi internasional yang pesat sejak perusahaan itu memindahkan kantor pusat globalnya dari Cina ke Singapura. Langkah ini diambil atas pertimbangan regulasi dan keuangan agar mempermudah perusahaan berekspansi secara global.
Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris
Diadaptasi oleh Joan Aurelia Rumengan
Editor: Tezar Aditya