Rohingya adalah etnis minoritas di Myanmar. Mereka hidup terutama di negara bagian barat Rakhine. Mereka tidak secara resmi diakui oleh pemerintah sebagai warga negara dan selama beberapa dasawarsa mayoritas Buddha di negara itu dituding berbagai kalangan telah melakukan diskriminasi dan kekerasan terhadap mereka.

Ribuan orang Rohingya dari Myanmar dan Bangladesh melarikan diri dari negara setiap tahunnya, dalam keadaan putus asa ke negara-negara mayoritas Muslim seperti Bangladesh, Malaysia dan Indonesia.

Sekitar 10 persen orang tanpa kewarganegaraan di dunia tinggal di Myanmar dan Rohingya. 1,1 juta jiwa imigran ilegal kini berada di Bangladesh. Pemerintah Myanmar mengatakan bahwa pihaknya siap untuk memberikan kewarganegaraan Muslim Rohingya jika mereka mengidentifikasi diri mereka sebagai orang Bengali. Rohingya keberatan.

2014, PBB menyambut reformasi politik dan ekonomi di Myanmar namun menyatakan "keprihatinan serius" atas penderitaan masyarakat Rohingya dan menuntut "kewarganegaraan penuh untuk minoritas Rohingya" dan mendesak agar mereka punya akses yang sama terhadap semua layanan negara. Myanmar, sejauh ini masih menolak memberikan kewarganegaraan kepada Rohingya.

Komisi Penasehat Rakhine yang dipimpin mantan sekjen PBB, Koffi Annan mencatat hambatan terbesar untuk perdamaian di Rakhine adalah masalah kewarganegaraan. Komisi itu meminta pemerintah Myanmar untuk "menetapkan strategi dan garis waktu yang jelas untuk proses verifikasi kewarganegaraan." Selain itu, pihak berwenang harus mengklarifikasi status orang-orang yang kewarganegaraannya belum diterima.

Pada tahun 2012, bentrokan antara kaum nasionalis Rohingya dan Buddhis menyebabkan puluhan orang tewas, memaksa puluhan ribu etnis Rohingya melarikan diri ke Bangladesh, Malaysia, Thailand dan Indonesia. Sekitar 200.000 orang - kebanyakan Rohingya - telah tinggal di kamp-kamp di Rakhine sejak bentrokan tahun 2012.

Oktober 2016, militan Rohingya menyerang beberapa pos pemeriksaan keamanan dan membunuh sejumlah petugas polisi. Pasukan keamanan Myanmar kemudian meluncurkan operasi kontra-terorisme melawan gerilyawan. Kelompok HAM seperti Human Rights Watch dan Amnesty International menuding operasi ini melibatkan pembunuhan, pemerkosaan sistematis, pembakaran rumah dan pengungsian penduduk setempat.

25 Agustus 2017, kekerasan pecah di Rakhine ketika sekitar 100 gerilyawan Muslim bersenjata menyerang petugas keamanan di perbatasan dengan Bangladesh. Pasukan keamanan Myanmar dan minoritas Muslim Rohingya saling tuduh. Desa-desa dibakar dan terjadi pembunuhan massal. Hampir 400 orang tewas, sebagian besar dari mereka adalah gerilyawan.

150.000-an orang Rohingya yang tinggal di kamp-kamp di Bangladesh, kebanyakan dalam kondisi kumuh. Namun semakin banyak pengungsi baru tiba. Banyak pengungsi terdampar di sungai Naf sepanjang perbatasan. Pihak berwenang Bangladesh mencegat, menahan dan memaksa warga sipil Rohingya kembali ke Myanmar meskipun pertempuran sedang berlangsung antara pasukan keamanan Myanmar dan milisi Rohingya.

International Crisis Group (ICG): Rohingya yang menyerang penjaga perbatasan Myanmar Oktober 2016 memiliki hubungan dengan Harakah al-Yakin (HaY), yang bertalian dengan Arab Saudi dan Pakistan. ICG mengatakan milisi Pakistan dan Afghanistan melatih penduduk desa Rakhine selama dua tahun sebelum serangan Oktober 2016. Kelompok ISIS menyerukan jihad melawan pihak berwenang dan mayoritas umat Buddha

Suu Kyi menghadapi dilema. Sebagai ikon hak asasi manusia - adalah tugasnya untuk meningkatkan suaranya untuk mendukung Rohingya dan mencela tindakan pemerintah dan mayoritas umat Buddha. Tapi Suu Kyi, yang merupakan pemimpin de facto Myanmar, tidak ingin kehilangan dukungan dari mayoritas umat Buddha karena menaikkan suaranya untuk mendukung Rohingya.

Indonesia dan Bangladesh telah meminta masyarakat internasional untuk mengambil tindakan.Beberapa demonstrasi telah dilakukan di Malaysia dan Indonesia terhadap dugaan "genosida Rohingya" di Myanmar. Selama beberapa tahun terakhir, perlakuan terhadap Rohingya juga menjadi isu utama di dunia Islam.

Sejarawan Boris Barth menyebutkan: istilah "genosida" harus digunakan dengan hati-hati: "Saya hanya akan menggunakannya jika jelas bahwa pemerintah bermaksud untuk melenyapkan sekelompok orang, atau bagian darinya."

Persepsi umum tentang konflik Rohingya di Myanmar adalah bahwa ini adalah masalah agama. Namun beberapa analis mengatakan bahwa krisis tersebut lebih didorong secara politis dan ekonomi. Siegfried O. Wolf, seorang direktur penelitian di Forum Demokrasi Asia Selatan (SADF) mengatakan ada aspek ekonomi dan politik untuk masalah ini juga. (Ed:Shamil Sham/ap/vlz)

Sering disebut sebagai minoritas paling teraniaya di dunia, eksistensi Rohingya di Myanmar ibarat bertepuk sebelah tangan. Mereka tidak diakui sebagai warga negara, tidak punya hak sipil dan terjajah di tanah sendiri. Hingga kini ratusan ribu kaum Rohingya telah melarikan diri ke Bangladesh, Thailand, Malaysia dan Indonesia.

Konflik antara etnis di Myanmar adalah warisan era kolonialisme. Sejak Inggris menduduki kawasan Arakan alias Rakhine 1825, ratusan ribu kaum muslim Bangali diangkut ke Rakhine untuk bekerja. Inggris juga membangun sistem Zamindari yang mengizinkan tuan tanah asal Bangladesh menduduki lahan-lahan milik masyarakat pribumi.

Membanjirnya buruh migran asal Chittagong mendorong pertumbuhan perekonomian kolonial di Rakhine. Namun masyarakat pribumi kian tersisih. Sejahrawan mencatat, saat itu mayoritas Buddha di Rakhine meyakini lahan dan lapangan kerja buat mereka dirampas oleh "kaum pendatang ilegal."

Pada dekade 1940an, sebagian warga muslim Rohingya mendeklarasikan kesetiaan pada Pakistan yang dipimpin Muhammad Ali Jinnah. Mereka bahkan mengundang Islamabad untuk menduduki Rakhine. Ketika ditolak, kelompok tersebut melancarkan gerakan jihad yang bertujuan membentuk negara Islam di utara Rakhine.

Ketegangan etnis di Rakhine meruncing setelah Inggris mempersenjatai kelompok muslim Rohingya untuk melawan pasukan Jepang selama Perang Dunia II. Celakanya pasukan yang diberi nama Chittagonian V Force itu lebih banyak meneror warga pribumi beragama Buddha yang cendrung mendukung Jepang. Puncaknya terjadi pada 1942 ketika warga Buddha terlibat saling bantai dengan gerilayawan Rohingya.

Setelah kemerdekaan, Myanmar tahun 1948 menetapkan Undang-Undang kewarganegaraan yang tidak mencantumkan Rohingya sebagai salah satu etnis yang diakui negara. Buntutnya etnis minoritas itu tidak mendapat kewarganegaraan dan semakin rentan terhadap diskriminasi.

Situasi di negara bagian Rakhine kian runyam menyusul Perang Kemerdekaan Bangladesh 1971 yang mendorong eksodus pengungsi ke Myanmar. Tahun 1975 Duta Besar Bangaldesh di Myanmar, Khwaja Mohammed Kaiser, mengakui ada sekitar 500.000 pengungsi Bangladesh yang melarikan diri ke Rakhine.

Negosiasi pemulangan pengungsi Bangladesh berlangsung alot antara dua pemerintah. Bangladesh ironisnya menolak mengakui sekitar 200.000 pengungsi yang telah dipulangkan oleh Myanmar. Setelah melewati perundingan panjang, Myanmar setuju menampung para pengungsi tersebut. Proses pemulangan pengungsi pada dekade 1990an yang berada di bawah pengawasan PBB itu berlangsung brutal.

Proses rekonsiliasi antara etnis Rohingya dan mayoritas Buddha di Rakhine berakhir pahit menyusul kerusuhan 2012. Dipicu oleh pemerkosaan dan pembunuhan perempuan Rakhine oleh tiga pria muslim, mayoritas Buddha menyisir kawasan muslim dan membantai 200 penduduk Rohingya. Lebih dari 100.000 ribu terpaksa mengungsi dan kebencian terhadap etnis Rohingya semakin membara di Myanmar.

Jurang antara mayoritas di Myanmar dengan minoritas muslim melebar seiring perang kemerdekaan yang dilancarkan kaum radikal Islam. Berbagai kelompok, antara lain Rohingya Solidarity Organisation (RSO), mengimpikan negara Islam tanpa kaum Buddha Myanmar. November 2016 silam sekitar 69 gerilayawan separatis Rohingya dan 17 aparat keamanan Myanmar tewas dalam aksi baku tembak di utara Rakhine