Berapa milyar telah digelapkan Muammar Gaddafi dan disalurkan ke bank-bank di luar Libya, tampaknya tidak akan dapat diketahui dengan pasti. Menurut perkiraan, sekitar 80 sampai 150 milyar Dolar. Setidaknya sebagian harta ini dapat ditelusuri dan dibekukan. Sekarang dewan transisi nasional Libya menuntut penyerahan uang tersebut.

Bagi Markus Kaim ini adalah tuntutan yang legitim. Ia memimpin kelompok peneliti keamanan dalam Yayasan Ilmu Pengetahuan dan Politik Jerman. Ia berpendapat, uang yang digelapkan Gaddafi itu tidak perlu segera diserahkan. "Dana untuk pembangunan kembali di Libya saat ini tidak penting. Karena memiliki sumber minyak dan gas, Libya sebenarnya negara kaya. Selain itu, dua tuntutan lain sangat penting bagi pembangunan kembali dalam pekan-pekan mendatang, yaitu keamanan dan pembangunan institusi politik,“ demikian Kaim. 

Dana Sudah Lama Diperlukan

Hamadi El-Aouni, dosen ilmu politik dan ekonomi di Universitas Berlin berpendapat lain. Baginya, pengembalian uang yang digelapkan Gaddafi sudah harus dimulai beberapa waktu lalu. "Dewan transisi nasional sudah lama memerlukan uang. Pembayaran karyawan dan buruh sudah sangat sulit, juga pembiayaan ongkos belanja yang penting, dan lain-lain. Jadi sejujurnya, saya pikir, ini sudah harus di lakukan sejak dulu, dan harus berjalan lebih cepat serta lancar.“ 

Uang juga harus secepat mungkin disediakan agar bantuan kesehatan dapat diberikan. Demikian El Aouni sambil menambahkan, Libya sangat menderita akibat kurangnya peralatan medis. Demikian halnya dengan pertolongan dokter dan personal lainnya. Obat-obatan juga kurang.

Sejauh ini PBB membebaskan dana sejumlah 1,5 milyar Dollar dari kekayaan Gaddafi yang dibekukan di AS. Italia juga sudah menyatakan akan menyediakan dana 350 juta Euro bagi para pemberontak secepat mungkin. Dan itu bukannya tanpa niat tertentu, demikian pendapat Markus Kaim dari Yayasan Ilmu Pengetahuan dan Politik. Italia dan negara-negara lain tentu juga berusaha mempersiapkan diri bagi masa di mana pemerintahan baru mulai berkuasa di Libya, karena banyak kontrak sekarang dibicarakan kembali. Terutama di bidang penggalian minya dan gas. Oleh sebab itu banyak negara yang berharap, perusahaan-perusahaan minyak negaranya bisa memperoleh keuntungan. 

Eropa Ragu

Sebaliknya Uni Eropa sampai sekarang ragu memberikan uang rakyat yang digelapkan Gaddafi secepat mungkin. Latar belakangnya dijelaskan Joachim Hörster, anggota Komisi Politik Luar Negeri dan pakar Timur Tengah dalam parlemen Jerman Deutschen Bundestag. "Bisa saja, di bidang-bidang tertentu uang dibutuhkan, misalnya untuk penyediaan bahan pangan bagi rakyat, atau juga untuk penyediaan energi. Masalah menentukannya adalah, di Libya harus ada institusi yang menangani uang tersebut sesuai kebutuhan. Itu pertanyaan utama yang harus ada jawabannya, setelah itu baru dilihat kembali," demikian Hörster.

Di kalangan Uni Eropa ditelaah terlebih dahulu, apakah penyerahan uang tersebut kepada pemberontak benar-benar langkah yang bertanggungjawab. Bagi pakar politik Hamadi El-Aouni, uang itu milik rakyat Libya. Ia mengatakan, dewan transisi nasional sudah diakui hampir seluruh dunia sebagai wakil legitim rakyat Libya, karena itu mereka layak diberikan uang tersebut. Namun ia berpendapat, uang tersebut sebaiknya tidak diurus oleh dewan transisi nasional saja, melainkan disertai sebuah komisi PBB, yang bertugas mengawasi pengeluaran dan penggunaan uang itu.

Penetapan Kontrol?

Tetapi seberapa realistis usulannya itu? Apakah penggunaan uang itu di Libya dapat dikontrol? Anggota parlemen Jerman, Bundestag Joachim Hörster sangat skeptis. Menurutnya, semua pemerintahan akan kewalahan menghadapi tugas itu. Bahkan jika sekutu-sekutu di Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) sependapat dan mengambil langkah bersama, tidak bisa dijamin bahwa uang selalu sampai ke tempat yang benar.

Pakar politik keamanan Markus Kaim juga ragu. Ia berpendapat kemungkinan besar rakyat Libya akan menolak. Karena mereka telah memulai revolusi dan melanjutkannya sampai akhir. Jadi mereka tidak akan bersedia memenuhi tuntutan Barat untuk menunjukkan perhitungan anggaran mereka dan mematuhi mekanisme kontrol tertentu.

Oleh sebab itu banyak negara Barat masih ingin menunggu sebelum memberikan uang tersebut. Setidaknya, sampai pembayaran tersebut didukung PBB. Anggota parlemen Bundestag dari Partai Kristen Demokrat Joachim Hörster mengatakan, jika ada resolusi PBB mengenainya pengembalian uang itu dapat dilakukan tanpa ragu, karena sesuai dengan hukum internasional.

Perwakilan Legitim Rakyat Libya

Komisaris urusan hak asasi manusia dan bantuan kemanusiaan Jerman, Markus Löning mengatakan, pemerintah Jerman telah memberikan 100 juta Euro berbentuk kredit, yang dijamin dengan uang Gaddafi yang dibekukan di Jerman, kepada dewan transisi nasional Libya. Menurutnya, dewan transisi tersebut adalah sebuah instansi. Jerman dan negara-negara lain bekerjasama dengan mereka. Sekarang dewan tersebut adalah perwakilan legitim rakyat Libya.

Orang tidak dapat berharap, bahwa dalam situasi perang saudara ada pemerintah yang disahkan secara demokratis. Orang harus bekerjasama dengan mereka yang memikul tanggungjawab, dan menyatakan diri bertanggungjawab bagi Libya. Löning menyatakan, dukungan Jerman terutama bagi rakyat Libya, yang baru saja membebaskan diri dari diktator. Ia menambahkan, jika dewan transisi nasional sudah sepenuhnya mengendalikan negara itu, seluruh uang yang dibekukan di luar negeri harus diserahkan kembali.

Thomas Latschan/epd/dpa/deutschlandfunk/Marjory Linardy

Editor: Hendra Pasuhuk