Anutin Charnvirakul dari Partai Bhumjaithai berhasil memenangkan 293 dari total 499 suara di Parlemen mengalahkan rival terbesarnya Natthapong Ruengpanyawut (Partai Rakyat) dan menjadi Perdana Menteri baru Thailand.

Sebelumnya, Anutin berhasil memanfaatkan peluang kemunduran Partai Pheu Thai yang sebelumnya mendominasi suara parlemen dengan memilih membubarkan koalisi parlemen dan bermanuver membentuk pemerintahannya sendiri.

Pengadilan Thailand dalam kurun waktu kurang lebih satu tahun telah memberhentikan dua perdana menteri terpilihnya.

Tidak hanya mendapat dukungan pihak pro-militer dan pro-monarki, pria berusa 59 tahun ini juga meraih kemenangan lewat dukungan gelombang nasionalisme yang muncul akibat konflik perbatasan dengan Kamboja. Konflik perbatasan  yang terjadi di penghujung tahun lalu telah menewaskan puluhan orang di kedua pihak dan membuat lebih dari satu juta lainnya mengungsi.

Miliarder dengan pendekatan populis

PM Thailand Anutin Charnvirakul adalah keturunan konglomerat konstruksi Sino-Thai Engineering, perusahaan konstruksi yang selama beberapa dekade berhasil mendapatkan kontrak proyek besar pemerintah, termasuk untuk bandara utama Bangkok dan gedung parlemen.

Ayahnya, Chavarat Charnvirakul, pernah menjabat sebagai perdana menteri sementara Thailand saat krisis politik global melanda di tahun 2008 dan kemudian menjabat sebagai menteri dalam negeri selama tiga tahun.

Anutin, insinyur industri lulusan New York, memulai karir politiknya dengan bergabung dengan partai Thai Rak Thai di tahun 1996. Saat partai tersebut dibubarkan pada tahun 2007, ia sempat dilarang berpolitik selama lima tahun.

Selama tidak aktif di dunia politik, ia belajar menerbangkan pesawat, dan mengumpulkan armada kecil pesawat pribadi yang digunakan untuk mengirimkan organ donor ke rumah sakit untuk transplantasi.

Selain tiga pesawat senilai lebih dari 21 juta dolar AS (Rp 325 miliar), aset yang dilaporkan per Desember 2025 mencakup dua kapal, beberapa mobil mewah, dan aset lainnya yakni sekitar dua lusin koleksi jimat Budha senilai sekitar 2,8 juta dolar AS (Rp 43,4 miliar).

Di tahun 2012 ia kembali berpolitik dan melanjutkan kepemimpinan ayahnya di Partai Bhumjaithai. Partai Bhumjaithai dengan fleksibilitas politiknya telah bergabung dalam beberapa koalisi pemerintahan. Anutin pernah menjadi wakil bagi tiga perdana menteri pendahulunya, termasuk Paetongtarn dari Partai Pheu Thai.

Sebelumnya Anutin menjabat sebagai menteri menteri kesehatan di bawah pemerintahan militer, mengelola respons pandemi di Thailand yang sangat bergantung pada sektor pariwisata. Ia pun menjadi sorotan global ketika di tahun 2022 setelah melegalkan ganja guna mendorong pertumbuhan ekonomi.

Tiga bulan setelah menjabat sebagai perdana menteri tahun lalu menggantikan Paetongtran Shinawatra yang diberhentikan oleh pengadilan Thailand, Anutin membubarkan parlemen dan menyerukan pemilu, sebuah langkah yang terbukti sangat berhasil.

Anutin berhasil maraup suara populis dari penampilannya yang sederhana dan dekat dengan rakyat. Ia sering tampil di media sosial sedang memasak atau memainkanmusik pop thailand era tahun1980an. Pendekatan ini diterima baik dengan pemilih Thailand yang memandangnya sebagai sosok yang efektif, independen, dan berbeda dengan pewaris elit lainnya.

Apakah Anutin dapat membawa stabilitas politik yang telah lama diharapkan ke Thailand?

Napon Jatusripitak, seorang ilmuwan politik di Institut ISEAS–Yusof Ishak di Singapura, mengatakan bahwa pengaruh Bhumjaithai di kedua kamar parlemen serta dukungan institusional terhadap Anutin meningkatkan peluang stabilitas politik jangka menengah.

"Orang-orang memiliki alasan kuat untuk percaya bahwa pemerintahan ini bisa bertahan,” kata Jatusripitak, merujuk pada posisi Bhumjaithai saat ini dan fakta bahwa oposisi negara tersebut "sangat terfragmentasi.”

Anutin kini akan menghadapi sejumlah isu mendesak, terutama konflik yang sedang berlangsung dengan Kamboja, namun yang lebih penting adalah ekonomi Thailand yang tersendat.

Selain masalah yang sudah ada, Thailand juga menghadapi tantangan eksternal mengelola dampak dari konflik yang semakin meluas antara AS, Israel, dan Iran di Timur Tengah.

Sehari setelah serangan Israel dan AS terhadap Iran, yang memicu perang yang telah membuat pasar global bergejolak, Anutin berjanji untuk "mengubah krisis Timur Tengah ini menjadi peluang bagi Thailand”.

Namun, negara ini tidak lepas dari tantangan kenaikan harga bahan bakar dan gangguan pasokan.

Analis politik Yuttaporn Issarachai dari Sukhothai Thammathirat University Thailand mengatakan bahwa agenda utama pemerintah Thailand telah bergeser ke arah tantangan eksternal, termasuk dampak ekonomi dari konflik di Timur Tengah.

"Sejauh ini, kabinet gagal menghasilkan langkah-langkah tegas untuk menurunkan biaya bahan bakar, hanya menawarkan solusi ‘tambal sulam' seperti bekerja remote dari rumah,” katanya kepada AFP.

Hambatan besar lainnya adalah sengketa perbatasan yang terus memanas antara Thailand dan Kamboja, yang sempat memuncak pada bulan Desember.

Meskipun gencatan senjata masih berlaku, kedua negara belum menyelesaikan perselisihan yang tersisa terkait perbatasan bersama sepanjang 800 kilometer (500 mil).

Bhumjaithai telah berjanji untuk membangun tembok perbatasan baru, menutup jalur penyeberangan, dan merekrut sekitar 100.000 tentara sukarelawan untuk memperkuat keamanan.

Selama masa jabatan pertama Anutin sebagai perdana menteri di pemerintahan sebelumnya, ia dengan cepat memberi wewenang kepada angkatan bersenjata Thailand untuk mengambil tindakan apa pun yang dianggap perlu guna mempertahankan kendali atas perbatasan.

Editor: Yuniman Farid