3/4 warga Muslim kelahiran Jerman memakai bahasa Jerman sebagai bahasa ibunya. Di antara para imigran, hanya 1/5 yang mengaku bahasa Jerman sebagai bahasa pertama. Semakin lama suatu generasi di suatu negara, maka semakin baik kemampuan bahasanya. Tren ini terlihat di seluruh Eropa. Di Jerman, 46% Muslim mengaku bahasa nasional mereka adalah bahasa Jerman. Bandingkan di Austria 37% dan Swiss 34%.

Studi yang dirilis Religion Monitor (2017) mengungkap 87% Muslim Swiss mengisi waktu luang mereka dengan menjalin relasi secara teratur dengan warga non-Muslim. Di Jerman dan Perancis hasilnya 78%, sementara di Inggris 68% dan Austria 62%. Sebagian besar Muslim dari generasi terkini secara konstan menjalin kontak dengan warga non-Muslim, terlepas dari berbagai rintangan yang muncul di masyarakat.

96% Muslim Jerman merasa terkoneksi dengan negara yang mereka tinggali. Persentase setinggi ini juga dirasakan warga Muslim di Perancis, namun persentase tertinggi dimiliki Swiss dengan perolehan 98%. Terlepas dari sejarahnya yang sejak lama dikenal memiliki institusi yang terbuka terhadap keragaman budaya dan agama, hanya sedikit Muslim (89%) yang mengaku memiliki hubungan dekat dengan Inggris.

Muslim dari keluarga imigran memiliki komitmen religius yang tinggi, yang terus dipertahankan lintas generasi. 64% Muslim yang tinggal di Inggris menyebut diri mereka "sangat religius". Perbandingan Muslim yang saleh di antara negara di Eropa yakni Austria 42%, Jerman 39%, Perancis 33% dan Swiss 26%.

36% Muslim kelahiran Jerman meninggalkan bangku sekolah pada umur 17 tahun, tanpa melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi. Di Austria proporsinya mencapai 39%. Di Perancis, dengan sistem pendidikan yang lebih setara, warga Muslim memiliki hasil pendidikan yang lebih baik. Hanya satu dari sepuluh siswa Muslim yang meninggalkan sekolah sebelum mencapai usia 17 tahun.

60% Muslim yang pindah ke Jerman sebelum tahun 2010 memiliki jam kerja penuh-waktu, sementara hanya 20% yang memiliki kerja paruh-waktu. Persentase ini sama bagi non-Muslim. Warga Muslim Jerman memiliki peluang kerja yang lebih tinggi dibandingkan negara lainnya di Eropa. Angka pengangguran di Perancis di antara warga Muslim mencapai 14%, lebih tinggi 8% dibandingkan dengan warga non-Muslim.

Satu dari empat non-Muslim di Austria mengaku tidak mau tinggal bersebelahan dengan Muslim. Persentase di Inggris juga cukup tinggi, mencapai 21%. Di Jerman, 19% responden non-Muslim menyebut mereka tidak menerima Muslim sebagai tetangga. Angkanya tak jauh berbeda di Swiss 17% dan Perancis 14%. Di antara golongan minoritas lainnya, Muslim adalah kelompok sosial yang paling banyak ditolak.

Seluruh informasi terkait bagaimana integrasi Muslim di Eropa dirilis oleh Yayasan Bertelsmann dengan judul riset ‘‘Muslims in Europe - Integrated but not accepted?’ Kesimpulan diperoleh berdasarkan survei yang dilakukan terhadap lebih dari 10.000 orang di Jerman, Austria, Swiss, Perancis dan Inggris. Pengungsi Muslim yang tiba di Eropa sebelum tahun 2010 tidak termasuk dalam kelompok responden.

Adalah Yusuf al-Nabhani yang mendirikan Hizb Tahrir di Yerusalem tahun 1953 sebagai reaksi atas perang Arab-Israel 1948. Tiga tahun kemudian tokoh Islam Palestina itu mendeklarasikan Hizb Tahrir sebagai partai politik di Yordania. Namun pemerintah Amman kemudian melarang organisasi baru tersebut. Al Nabhani kemudian mengungsikan diri ke Beirut.

Dalam bukunya Al Nabhani mengritik kekuatan sekular gagal melindungi nasionalisme Palestina. Ia terutama mengecam penguasa Arab yang berjuang demi kepentingan sendiri dan sebab itu mengimpikan kekhalifahan yang menyatukan semua umat Muslim di dunia dan berdasarkan prinsip Islam, bukan materialisme.

Tidak heran jika Hizb Tahrir sejak awal bermasalah dengan Demokrasi. Pasalnya prinsip kedaulatan di tangan rakyat dinilai mewujudkan pemerintahan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sesuai hukum Allah. Menurut pasal 22 konstitusi Khilafah yang dipublikasikan Hizb Tahrir, kedaulatan bukan milik rakyat, melainkan milik Syriah (Hukum Allah).

Hizb Tahrir Indonesia pernah mendesak TNI untuk melakukan kudeta. “Wahai tentara, wahai polisi, wahai jenderal-jenderal tentara Islam, ini sudah waktunya membela Islam, ambil kekuasaan itu, dan serahkan kepada Hizbut Tahrir untuk mendirikan khilafah!” tegas Ketua DPP HTI Rokhmat S Labib di hadapan simpatisan HTI pada 2014 silam.

Buat HT, asas kebebasan sipil seperti yang terkandung dalam prinsip Hak Azasi Manusia merupakan produk "ideologi Kapitalisme" yang berangkat dari prinsip "setiap manusia mewarisi sifat baik, meski pada dasarnya manusia hanya menjadi baik jika ia menaati perintah Allah."

Kekhalifahan menurut HT mengandung sejumlah prinsip demokrasi, antara lain asas praduga tak bersalah, larangan penyiksaan dan anti diskriminasi. Namun masyarakat diharamkan memberontak karena "Syariah Islam mewajibkan ketaatan pada pemegang otoritas atas umat Muslim, betapapun ketidakadilan atau pelanggaran terhadap hak sipil yang ia lakukan," menurut The Ummah’s Charter.

Pluralisme dalam kacamata Hizb Tahrir sangat berbahaya, lantaran "merusak Aqidah islam," kata bekas Jurubicara HTI Muhammad Ismail Yusanto, 2010 silam. Perempuan juga dilarang menduduki kekuasaan tertinggi seperti gubernur atau hakim, meski diizinkan berbisnis atau meniti karir. "Pemisahan jender adalah fundamental", tulis HT dalam pasal 109 konstitusi Khilafah. (Ed: rzn/ap)

Banyak keluarga tergiur dengan janji kekalifatan Islamic State alias ISIS di Suriah dan Irak yang ditawarkan lewat internet. Harapan mendapat pendidikan dan layanan kesehatan gratis, upah tinggi dan jalani keislaman kekhalifahan mendorong gadis Indonesia memboyong keluarganya ke Suriah.

Keluarga Nurshardrina Khairadhania, bahkan sampai menjual rumah, kendaraan dan perhiasan untuk membiayai perjalanan mereka ke Raqqa, Suriah. Sesampainya di sana, kenyataan tak sesuai harapan. Tiap perempuan muda dipaksa menikahi gerilayawan ISIS. Semntara yang pria wajib memanggul senjata dan berperang. Nur dan bibinya masuk dalam daftar calon pengantin yang disiapkan buat para gerilyawan.

Beberapa bulan setelah menderita di Raqqa, Nur dan keluarganya melarikan diri dengan membayar penyelundup buat keluar dari wilayah ISIS. Neneknya meninggal dunia, pamannya tewas dalam sebuah serangan udara dan beberapa anggota keluarga lainnya dideportasi sejak baru tiba di Turki. Bersama ibu, adik dan sanak saudara yang lainnya Nur berhasil masuk kamp pengungsi Ain Issa, milik militer Kurdi.

Para WNI pria yang lari dari ISIS pertama-tama diamankan militer Kurdi dan diinterogasi. Setelah perundingan panjang, kini mereka dipulangkan ke Indonesia dan jalani program deradikalisasi yang disiapkan pemerintah. Menyesal! Tinggal kata tersebut yang bisa dilontarkan.

Banyak relawan dari Indonesia yang ingin menjadi jihadis atau pengantin jihadis, untuk mengejar 'surga' yang dijanjikan Islamic State di Suriah atau Irak. Namun menurut mereka yang ditemui adalah 'neraka'

Dalam wawancara dengan Associated Press, Nur menceritakan perilaku jihadis ISIS tidak sesuai kaidah Islam yang ia pahami. "ISIS melakukan represi, tak ada keadilan dan tak ada perdamaian. Warga sipil harus membayar semua hal, listrik, layanan keseahatan dan lainnya. Sementara jihadis ISIS mendapatkannya secara gratis."

Banyak kalangan yang tergolong naif atau garis keras atau gabungan keduanya bergabung dengan ISIS, pada akhirnya menyerahkan diri atau ditangkap aparat keamanan. Pejabat Kurdi di Raqqa menyebutkan proses itu interogasi diperkirakan berlangsung hingga enam bulan, sebelum diambil keputusan bagi yang bersangkutan.

Banyak warga negera-negara lain yang juga terbuai janji ISIS. Termasuk dari Jerman. Majalah mingguan Jerman Der Spiegel melaporkan bulan Juli 2017, sejumlah perempuan Jerman yang bergabung dengan ISIS dalam beberapa tahun terakhir, termasuk gadis berusia 16 tahun dari kota kecil Pulsnitz dekat Dresden, menyesal bergabung dengan ISIS. Ed (ap/as/berbagai sumber)