Setelah melakukan vaksinasi COVID-19 terhadap lebih dari satu juta tenaga kesehatan (nakes) di tahap pertama, Indonesia akan melanjutkan program vaksinasinya dengan melaksanakan vaksinasi tahap kedua yang ditargetkan selesai Mei 2021 mendatang.

Berbeda dengan tahap pertama yang memprioritaskan nakes, di tahap kedua ini prioritas penerima vaksin yang ditargetkan pemerintah adalah kelompok lanjut usia (lansia) di atas 60 tahun dan petugas pelayanan publik, termasuk pedagang pasar, guru, tokoh agama, ASN, TNI Polri, petugas pariwisata, pemadam kebakaran, pekerja transportasi publik, atlit hingga wartawan dan pekerja media.

Untuk mengawali program vaksinasi di tahap kedua ini, pemerintah akan menggelar vaksinasi terhadap pedagang Pasar Tanah Abang yang ditunjuk sebagai pilot project di DKI Jakarta. Vaksinasi pedagang pasar ini akan digelar besok Rabu (17/02), demikian seperti disampaikan oleh Plt. Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu dalam konferensi pers secara virtual, Senin (15/2).

Vaksinasi untuk pedagang pasar akan berlangsung selama 6 hari dengan menargetkan sekitar 55 ribu pedagang pasar di Tanah Abang. “Kami harapkan ini akan bergulir untuk seluruh pedagang pasar yang ada di DKI Jakarta dan di seluruh Indonesia”, ujar Maxi.

Dalam vaksinasi tahap kedua ini, pemerintah menargetkan sekitar 38,4 juta penerima vaksin, yang terdiri dari 16,9 juta petugas pelayanan publik, dan 21,5 juta lansia.

Melihat besarnya target vaksinasi di tahap kedua dan ketersediaan vaksin yang masih terbatas, pemerintah menurut Maxi akan melakukan vaksinasi secara bertahap. “Kita mulai di 7 provinsi di Jawa dan Bali, yang juga merupakan zona merah dan jumlah pasien dan tingkat penyebaran tertinggi di Indonesia,” ujarnya.

Bagaimana ketersediaan vaksin?

Maxi mengatakan pemerintah telah membuat prioritas untuk ketersediaan vaksin di Indonesia. Meski tak merinci asal vaksinnya dari mana, Maxi mengatakan bahwa sampai dengan minggu kedua bulan Maret 2021, akan ada sekitar 18 juta vaksin yang tersedia untuk diberikan kepada 9 juta sasaran di tahap kedua. 70 persen dari ketersediaan vaksin ini akan didistribusikan untuk 7 provinsi Jawa-Bali, sementara sisanya sebanyak 30 persen akan didistribusikan untuk provinsi lain di seluruh Indonesia.

Dari catatan DW, Indonesia awalnya telah menerima vaksin dalam bentuk jadi dari Sinovac, Cina sebanyak 3 juta dosis. Vaksin ini diperuntukkan bagi sekitar 1,5 juta nakes di tahap pertama setelah izin penggunaan daruratnya dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Namun tidak hanya menerima vaksin jadi saja, Indonesia juga telah menerima vaksin dalam bentuk bahan baku dari Sinovac sekitar 26 juta dosis. Bahan baku vaksin ini kemudian diolah dan diproduksi oleh PT Bio Farma sebelum digunakan dalam program vaksinasi nasional.

Untuk vaksin hasil produksi Bio Farma ini, BPOM juga telah mengeluarkan Emergency Use of Authorization (EUA) alias izin penggunaan darurat. Hal itu diumumkan melalui konferensi pers virtual pada Selasa (16/2) oleh Kepala BPOM Penny K Lukito yang turut dihadiri oleh Direktur Utama PT Bio Farma Honesti Basyir.

Dalam kesempatan tersebut, Honesti mengaku bahwa di bulan Februari ini, akan ada sekitar 7,5 juta dosis vaksin COVID-19 yang siap didistribusikan untuk digunakan dalam program vaksinasi tahap kedua.

Menurut Honesti, sesuai dengan perjanjian kerja sama dengan Sinovac, akan ada sekitar 140 juta dosis bahan baku vaksin yang akan segera masuk ke Indonesia untuk selanjutnya diolah oleh PT Bio Farma.

“Sampai hari ini, kita sudah melakukan produksi 15 batch artinya 15 juta dosis sudah selesai diproduksi dan secara bertahap ini akan dilakukan load release oleh Badan POM,” ujarnya.

Meski sebagian besar ketersediaan vaksin di tanah air berasal dari Sinovac, Indonesia juga sejatinya membuka peluang untuk mengimpor vaksin jadi dari beberapa produsen vaksin lainnya.

Ada 7 jenis vaksin yang telah ditetapkan pemerintah untuk digunakan dalam program vaksinasi nasional, yaitu vaksin hasil produksi Bio Farma, Oxford-Astrazeneca, Sinopharm, Moderna, Novavax, Pfizer-BioNTech, dan Sinovac. Namun, Bio Farma saat ini masih memfokuskan kapasitas produksinya terhadap bahan baku vaksin dari Sinovac.

Evaluasi perbaikan untuk vaksinasi tahap kedua

Kepada DW, juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan, dr. Siti Nadia Tarmizi mengaku bahwa umumnya pendataan menjadi kendala dalam program vaksinasi di tahap pertama. Belajar dari hal ini, pemerintah kata Nadia mengubah sistem registrasi vaksinasi di tahap kedua. Tidak ada lagi sistem registrasi melalui sistem SMS notifikasi ataupun sistem aplikasi yang sempat dilakukan di tahap pertama.

“Jadi sudah langsung datang bawa NIK gitu sesuai nanti pengumuman, [misal] sekarang lansia sudah mulai dibuka, kita masuk ke lansia,” kata Nadia saat diwawancara DW, Selasa (16/2).

Kendala lain adalah masalah distribusi vaksin. Menurut Nadia, distribusi vaksin ke daerah-daerah terpencil, menjadi sulit karena kondisi geografis. Sebagai langkah antisipasi, PT Bio Farma menurutnya sudah menyiapkan kerja sama dengan pihak swasta untuk dapat mengirimkan vaksin langsung ke fasilitas kesehatan, seperti puskesmas dan rumah sakit di daerah.

Plt. Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dari Kementerian Kesehatan, Dr. dr. Maxi Rein juga mengungkapkan hal senada. Ia meyakinkan bahwa pemerintah telah mengkaji kesiapan ‘rantai dingin’ di masing-masing daerah untuk masalah distribusi vaksin.

“Sudah ada strategi dari Bio Farma masing-masing provinsi, di samping cold storage yang ada di dinas kesehatan, itu juga sudah akan membuat hub-hub, ada 70-an hub di seluruh Indonesia disesuaikan dengan jumlah sasaran sehingga dengan keyakinan distribusi vaksin ini akan berjalan dengan baik,” ujar Maxi.

Dapatkah vaksinasi rampung dalam setahun?

Lebih jauh, Nadia mengatakan bahwa yang menjadi tantangan dalam program vaksinasi nasional ke depan adalah bagaimana Indonesia dapat meningkatkan kecepatan vaksinasinya.

Mengingat ketersediaan vaksin di tanah air datang secara bertahap, menurut Nadia penting bagi masyarakat agar bisa bersabar menunggu informasi mengenai kapan mereka akan mendapatkan vaksinasi. Sementara, bagi sasaran penerima yang sudah ditunjuk, penting untuk segera memanfaatkan kesempatan tersebut tanpa ada keragu-raguan apalagi sampai menolak ikut dalam vaksinasi COVID-19 ini.

Kalau sekarang kecepatan vaksinasi baru sekitar 80 – 90 ribu penyuntikan per hari, Nadia mengungkapkan bahwa sampai dengan akhir Juni 2021, kecepatan vaksinasi ditargetkan dapat menembus angka 1 juta per hari.

Dalam kesempatan terpisah, Pakar Epidemiologi dari Universitas Airlangga, Windhu Purnomo, juga mengatakan bahwa untuk mewujudkan target dari Presiden Joko Widodo yang ingin merampungkan vaksinasi di Indonesia dalam waktu satu tahun, diperlukan tingkat vaksinasi sebanyak 1 juta per hari. Namun, ia menggarisbawahi pentingnya ketersediaan vaksin secara tepat waktu.

“Vaccination rate tentu tergantung dari yang paling penting adalah ketersediaan vaksin tepat waktu. Itu yang penting. Kalau satu tahun [target], berarti 30 juta dosis per bulan harus tersedia,” ujar Windhu saat diwawancara DW, Selasa (16/2).

Windhu berpandangan bahwa Indonesia tidak akan memiliki masalah terkait jumlah vaksinator guna mewujudkan target vaksinasi dalam setahun. Namun, yang juga perlu mendapat perhatian menurutnya adalah ketersedian lemari pendingin untuk vaksin yang membutuhkan penyimpanan dengan suhu lebih dingin dari Sinovac.

“Semua mestinya sudah diperhitungkan. Jadi berani menargetkan satu tahun itu berarti sudah tahu bahwa infrastrukturnya memadai atau tidak. Distribusi itu berarti cold chain-nya, ini yang penting. Kalau [lemari pendingin] untuk Sinovac ndak masalah, kita puluhan tahun sudah punya. Tapi kalau yang datang Moderna sama Pfizer itu saya tidak tahu, cold storage-nya kita sudah punya atau belum?” pungkas Windhu.

Saat dimintai tanggapan terkait target dari Presiden Joko Widodo, Nadia mengklaim bahwa program vaksinasi di Indonesia saat ini masih berjalan sesuai rencana. “Belum ada keterlambatan dari segi pengiriman vaksin dari luar negeri”, katanya.

gtp/hp