Krisis mata uang Euro membayangi masa jabatan kepresidenan Dewan Uni Eropa (UE) untuk 6 bulan ke depan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah UE, kepresidenan dipimpin negara anggota yang tergantung pada bantuan finansial Eropa.

Beberapa hari menjelang mulai menjabat kepemimpinan, pemerintah Siprus mengajukan permohonan bantuan dana talangan. Sama dengan Spanyol, Siprus terutama memiliki masalah perbankan. Bank-bank Siprus menumpuk utang dalam jumlah amat besar.

Janis Emmanouilidis, pakar Siprus dan Yunani pada think tank atau tangki pemikir European Policy Centre di Brussel menyebut adanya "kaitan kuat antara Siprus dan Yunani, terutama dalam sektor perbankan. Bank-bank Sipürus menderita kerugian besar akibat restrukturisasi utang Yunani." Namun detilnya, terutama mengenai jumlah bantuan yang diminta dan persyaratannya masih belum dijelaskan.

Uang dari Moskow

Padahal beberapa bulan lalu Siprus sudah menerima bantuan dari pihak lain. Desember lalu Rusia memberikan kredit sebesar 2, 5 miliar Euro. UE menilai, bantuan pihak ketiga bisa membawa ketergantungan negara penerima terhadap negara pemberi bantuan.

Tetapi, Ioannis Kasoulides, anggota parlemen Eropa dari Siprus tidak melihat adanya sisi negatif dalam hal itu. Pada pemilu putaran penentuan tahun 2008, Kasoulide dari kubu demokrat Kristen dikalahkan Dimitris Christofias, dari partai Komunis.

Selanjutnya Kasoulides mengatakan, meskipun ia lawan politik dari Presiden Christiofias dan kerap mengkritik kebijakannya, ia berpendapat bahwa pinjaman dari Rusia itu diberikan dengan maksud mendapat imbalan sesuatu dari Siprus.

Kenapa Siprus menerima bantuan dari Rusia? Pakar Siprus Yunani, Emmanouilidis menyebut adanya hubungan sejarah budaya yang eksis sejak ratusan tahun dan tradisi Kristen Ortodoks. Selanjutnya dikatakan, terutama kepentingan ekonomi yang memainkan peran di sini.

"Ada investor Rusia yang menanam modal di Siprus dan juga menyimpan uangnya di sekor perbankan negeri ini. Karena itu ada alasan-alasan kuat, kenapa Moskow membantu Siprus," tambah Emmanouilidis.

Perundingan dengan Turki dibekukan

Siprus tidak hanya negeri mendapat giliran memegang jabatan kepresidenan UE yang menerima bantuan dari dana penyelamatan dan mempunyai presiden dari partai komunis, tetapi juga satu-satunya anggota yang negaranya terbagi.

Secara hukum Siprus diterima menjadi anggota UE tahun 2004, tetapi secara de fakto ini hanya berlaku bagi bagian selatan Siprus yang berbahasa Yunani. Bagian utara Siprus diduduki pasukan Turki tahun 1974 dan sejak itu menamakan dirinya Republik Turki Siprus Utara. Tetapi Siprus Utara diakui sebagai sebuah negara hanya oleh Turki saja. Dan sebaliknya, Republik Siprus tidak diakui oleh Turki yang menutup pelabuhan dan bandaranya bagi warga Siprus Yunani dan menolak kebijakan bea cukai bersama di Siprus.

Kebijakan politik tersebut juga berdampak pada jabatan kepresidenan dewan UE. Pasalnya, pemerintah di Ankara yang notabene melakukan perundingan untuk memasuki keanggotaan UE, berencana memboikot semua aktivitas terkait isu Turki yang akan dipimpin oleh Siprus di Dewan UE.

Martin Schulz, pemimpin parlemen Eropa, menilai hal ini bermasalah. Ia mengatakan, adalah mustahil jika sebuah negara yang ingin menjadi anggota UE tidak mengakui negara yang sudah menjadi anggota UE dan hendak menghentikan semua aktivitasnya di UE selama kepresidenan Siprus Yunani.

Schulz: Bila perlu UE dukung warga Siprus

Namun UE tentunya tak dapat memaksa Turki. Anggota parlemen Eropa Ioannis Kasoulides tidak khawatir: "Ini keputusan mereka. Saya pikir, ini akan merugikan mereka, tapi itu keputusan mereka."

Presiden Siprus Christofias tentu melihat ancaman boikot. Tetapi ia mengatakan: "Kami bersedia melanjutkan dialog untuk penyelesaian masalah Siprus, juga disaat giliran menjabat presiden UE, dan tentunya dengan syarat bahwa pihak lain menginginkan hal itu".

Bagaimanah jika ketegangan diplomatik memuncak? Kepada Christofias di Brussel baru-baru ini, Presiden parlemen Eropa Schulz memastikan. "Jika Turki mengembangkan aktivitas atau melaksanakan kebijakan yang tidak dapat saya akui saat ini, UE pasti akan mendukung warga Siprus." Tetapi ia juga memperingatkan agar tidak bertindak berlebihan karena UE punya minat besar untuk mencapai kerjasama yang rasional dengan Turki.

Penyatuan kembali sebagai sasaran jangka panjang

Presiden Christofias di Brusselsekali lagi menegaskan tujuan upaya dialog dengan pihak Turki. Upaya terakhir yang serius adalah rencana reunifikasi dari Kofi Annan pada tahun 2004 saat masih menjabat sebagai Sekjen PBB. Annan gagal karena mayoritas besar warga Siprus Yunani menolak rencana itu.

Ioannis Kasoulides yang menyetujui rencana Annan itu mengatakan, ia saat itu sangat kecewa. Dan bila melihat kondisi saat ini, ia pun tidak melihat akan ada kesepakatan. Selanjutnya dikatakan, rencana Annan gagal karena rakyat Siprus saat itu khawatir, Turki tidak akan memenuhi kewajibannya.

"Kalau kita mengubah status quo, kita akan melakukannya, karena Turki diharapkan akan menerima bahwa masalah sudah selesai. Artinya Turki akan menarik milternya dari Siprus dan mengijinkan warga Siprus untuk berfungsi sebagai negara yang lebih mandiri dan berdaulat."

Tetapi itu hanya impian masa depan. Selama masa jabatan kepresidenan Siprus di UE, dialog internal Siprus diperkirakan akan sangat dipingggirkan, dan tampaknya kebisuan akan tetap mendominasi hubungan antara Siprus dan Turki.

Christoph Hasselbach/Christa Saloh-Foerster

Editor: Agus Setiawan