Aksi makar Grup Wagner di Rusia dan dampaknya bagi kepemimpinan militer Moskow dalam perang di Ukraina tiba-tiba menjadi topik utama dalam KTT Uni Eropa UE) yang dimulai hari Kamis (29/6). Perwakilan dari semua 27 negara anggota akan bersidang di Brussel sampai hari Jumat ini.

Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg sebelumnya telah memperingatkan Uni Eropa dan Barat untuk tidak meremehkan Rusia setelah aksi Gup Wagner akhir pekan lalu, yang berkembang dengan cepat dan berakhir dengan mendadak juga. Pemimpin Wagner, Yevgeny Prigozhin, dan sebagian tentara pribadinya sekarang diberitakan berada di Belarus. Situasi mereka belum jelas, setelah Presiden Rusia Vladimir Putin menjanjikan mereka semua akan bebas dari tuntutan hukum.

Presiden Lithuania Gitanas Nauseda melihat ancaman terhadap negaranya makin besar sebagai akibat dari perkembangan terakhir, dan menyerukan penguatan lebih lanjut di sayap timur NATO. Pada hari Rabu (28/6), Gitanas Nauseda, yang akan menjadi tuan rumah KTT NATO berikutnya, melakukan perjalanan ke Kyiv untuk bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy.

Menteri Pertahanan Jerman, Boris Pistorius, sebelum berangkat ke Washington untuk kunjungan kerja telah menegaskan, Jerman siap menempatkan 4000 pasukannya di Lithuania sebagai jaminan keamanan.

Siapa yang berikutnya akan bergabung dengan Uni Eropa?

Prospek Ukraina bergabung dengan Uni Eropa juga dijadwalkan untuk dibahas pada KTT Uni Eropa hari ini dan besok. Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy tidak henti mendorong agar proses keanggotaan negaranya resmi dimulai sebelum akhir tahun.

Wakil menteri luar negeri Jerman Anna Lührmann mengatakan, Dewan Eropa harus "mengirim sinyal yang jelas bahwa kami mendukung Ukraina... bahwa kami mendukung Ukraina di jalan menuju kebebasan dan perdamaian. Dan juga di jalurnya menuju keanggotaan Uni Eropa," tegasnya.

Kepala negara dan pemerintahan UE tidak hanya akan berurusan dengan permintaan keanggotaan dari Ukraina, Moldova, dan Georgia, yang sudah disetujui tahun lalu. Mereka juga harus bergulat dengan proses aksesi enam negara Balkan Barat—yang telah berlangsung selama bertahun-tahun tanpa kemajuan. Menjelang KTT, diplomat UE mengatakan upaya sedang dilakukan untuk mempercepat prosesnya.

"Kami tidak ingin mengesampingkan negara-negara Balkan Barat," kata Menteri Negara Urusan Eropa dari Kroasia, Andreja Metelko-Zgombic. "Kami juga ingin melihat pesan yang kuat kepada enam mitra Balkan Barat, karena mereka harus dapat mengambil langkah nyata. Ini harus memungkinkan mereka untuk juga bergerak maju di jalur menuju Eropa."

Ketegangan antara Serbia dan Kosovo, yang dilihat Serbia sebagai provinsinya yang memisahkan diri, terus menjadi hambatan terbesar untuk mencapai tujuan tersebut. Penyelesaian konflik, yang sering meluas dalam kekerasan, juga akan dibahas pada pertemuan puncak UE. Namun, upaya sebelumnya dari Menteri Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell untuk menengahi tidak berhasil.

Strategi Cina dan kebijakan migrasi

Perang Rusia di Ukraina juga menggeser sejumlah agenda kebijakan luar negeri lainnya ke belakang. Di antaranya adalah kebutuhan untuk membahas sikap bersama UE terhadap Cina yang telah lama tertunda. Berbicara dengan DW, Francesca Ghiretti dari Mercator Institute for China Studies mengatakan, strategi semacam itu sebenarnya belum terwujud.

"Ada kerangka kerja, yang menggambarkan Cina sebagai mitra, saingan, dan pesaing. Kerangka kerja itu akan tetap ada, tidak akan ada revisi," katanya. "Apakah ada satu strategi? Tidak. Tidak ada strategi yang menyatukan 27 negara anggota secara koheren. Ada kepentingan yang berbeda, ada prioritas yang berbeda."

Di bidang politik migrasi, Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban dikhawatirkan tetap akan membuat masalah. Menjelang KTT, Orban mengatakan kepada tabloid Bild yang terbit di Jerman, bahwa dia tidak berniat membayar €20.000 untuk setiap migran yang ditolak Hungaria.

"Kami telah menghabiskan lebih dari €2 miliar untuk mempertahankan kawasan Schengen dari imigran ilegal. Kami belum mendapatkan satu sen pun dari Brussel, " kata Orban. PM Hungaria ini menilai, regulasi baru yang disepakati oleh menteri dalam negeri UE tiga minggu lalu masih terlalu lunak.

(hp/as)