Dana pensiun yaitu tunjangan yang diterima seseorang setelah tidak lagi bekerja atau masuk usia pensiun, sudah bertahun-tahun menjadi topik yang alot di Jerman. Kini Kanselir Jerman, Friedrich Merz (Partai CDU) kembali memantik perdebatan panas atas topik tersebut.

Perbanyak jaminan hari tua lewat dukungan perusahaan dan investasi pribadi

"Asuransi pensiun wajib hanya akan menjadi jaminan dasar untuk masa tua. Jaminan tersebut tidak akan cukup lagi untuk memenuhi kualitas hidup seseorang dalam jangka panjang," kata Merz dalam sebuah acara yang diselenggarakan oleh Asosiasi Perbankan Jerman di Berlin pekan lalu.

Oleh karena itu, diperlukan dana pensiun tambahan dari perusahaan tempat seseorang bekerja atau skema dana pensiun privat yang dibayarkan sendiri, tegas Kanselir Jerman tersebut, "Dalam skala yang jauh lebih besar lagi dari yang kita miliki saat ini, yang sebagian besar bersifat sukarela.”

Hal ini akan mengarah pada peningkatan penggunaan saham dan bentuk investasi lainnya di masa depan. Strategi yang cukup kontroversial, karena rentannya pasar saham terhadap fluktuasi harga. Keuntungan hari ini bisa menjadi kerugian di keesokan harinya dan sebaliknya.

Komite Jaminan Pensiun diharap dapat merumuskan solusi

Menteri Tenaga Kerja dan Sosial Jerman Bärbel Bas (SPD) mengkritik tajam pernyataan Kanselir Federal terkait jaminan pensiun dalam acara TV "Maischberger”. Merz telah "memberikan kesan seolah-olah seseorang harus mengamankan jaminan pensiunnya sendiri (secara privat). Banyak orang memahami pernyataan Merz seolah-olah mereka ” tidak akan mendapat jaminan pensiun yang layak”.

Perselisihan mengenai jaminan pensiun antara partai-partai koalisi yang berkuasa (CDU/CSU) dan Partai Sosial Demokrat (SPD) mungkin merupakan pertanda dari gejolak yang berpotensi 'meluap'. Akhir Juni, sebuah komite jaminan pensiun yang dibentuk oleh koalisi tersebut akan menyerahkan rekomendasinya.

Semakin sedikit orang yang bekerja, semakin banyak pensiunan

Awalnya, poin utama dari seluruh model jaminan pensiun yang berkelanjutan adalah dengan mempertimbangkan dua sisi. Perkembangan populasi dan rata-rata hidup seseorang setelah pensiun. Tingkat kelahiran yang rendah memiliki dampak finansial yang serius di Jerman dan juga di negara-negara lainnya karena semakin sedikit orang yang bekerja yang membayar iuran untuk jaminan pensiun wajib negara, sementara jumlah pensiunan terus meningkat.

Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) telah menganalisa sistem pensiun di 38 negara anggotanya dalam studi berjudul "Pensions at a Glance”. Temuan utamanya adalah beragamnya strategi politik yang digunakan negara-negara dan banyaknya poin berbeda yang menyulitkan perbandingan.

Tunjangan pensiun bersih di Jerman, di bawah rata-rata OECD

Jika besaran pensiun bersih dibandingkan dengan penghasilan terakhir setelah dikurangi pajak dan jaminan sosial, Jerman berada di peringkat menengah dengan angka 53%. Jumlah ini jauh di bawah rata-rata OECD, yakni 61%. Negara-negara Eropa berpenduduk padat lainnya seperti Prancis dan Italia mencapai angka antara 70% - 80%

Negara-negara dengan angka yang lebih rendah dibandingkan Jerman, yakni Estonia, Lituania, dan Irlandia, memiliki jaminan pensiun negara di bawah 40%. Sedangkan negara-negara seperti Belanda, Portugal, dan Turki, memiliki jaminan pensiun negara mencapai 90%.

Dalam simulasi sistem OECD, Indonesia memiliki besaran pensiun bersih sekitar 51–55%. Angka ini mencerminkan desain sistem jaminan pensiun bagi pekerja formal (seperti BPJS Ketenagakerjaan) namun tidak mencakup pekerja sektor informal.

Bekerja lebih panjang di AS dan Jepang

Menurut penilaian OECD, salah satu faktor penting dalam pembiayaan pensiun adalah pada usia berapa seseorang benar-benar mengakhiri masa kerja mereka.

Di Jerman, saat ini rata-rata orang pensiun pada usia sedikit di atas 64 tahun, sehingga hampir tiga tahun lebih awal dari yang diatur undang-undang untuk semua kelompok kelahiran mulai tahun 1964. Siapa pun yang pensiun lebih awal, biasanya akan menerima dana pensiun yang lebih sedikit.

Di beberapa negara, orang sudah harus bekerja hingga usia 67 tahun. Di antaranya adalah Amerika Serikat dan Jepang, yang menempati peringkat pertama dan keempat dalam daftar ekonomi terbesar di dunia.

OECD menyatakan bahwa wajar jika meningkatnya angka harapan hidup turut meningkatkan usia pensiun di beberapa negara.

Iuran pensiun yang lebih tinggi di Prancis dan Italia

Besaran iuran pensiun bervariasi secara signifikan di berbagai negara. Menurut data OECD, di Prancis besaran iuran tersebut sekitar 30% dari penghasilan, sedangkan di Italia bahkan mencapai 33%. Jerman berada jauh di bawah angka tersebut, yaitu 18,6%. Iuran ini dibayarkan masing-masing setengahnya oleh pekerja dan pemberi kerja.

Di Indonesia, besaran iuran pensiun jauh lebih rendah, yaitu sekitar 8,7 persen dari penghasilan ke sistem BPJS. 8,7% tersebut mencakup jaminan pensiun dan tabungan hari tua. Iuran tersebut juga dibagi antara pekerja dan pemberi kerja.

Salah satu aspek yang semakin menjadi sorotan adalah kemiskinan di usia lanjut. Di Jerman, risiko ini terutama mengancam mereka yang berpenghasilan rendah selama masa kerja dan hampir tidak dapat menyisihkan uang untuk tabungan pensiun pribadi. Di Denmark, pemerintah berusaha mengatasi hal ini dengan program pensiun dasar yang dibiayai dari pajak.

Pensiunan Jerman Timur rentan akan kemiskinan

Ada perbedaan terkait jaminan pensiun dari Jerman Timur dan Barat. Orang-orang yang tinggal dan bekerja di Jerman Timur atau Republik Demokratik Jerman (DDR) sebelum runtuhnya tembok Jerman di tahun 1990, menerima jaminan pensiun yang jauh lebih sedikit. Penyesuaian jaminan pensiun di Jerman Timur ini dilakukan bertahap menyesuaikan jaminan pensiun yang berlaku di Jerman Barat. Penyesuaian baru selesai di tahun 2025, 35 tahun setelah reunifikasi.

Oleh karena itu, kemiskinan di usia tua berpotensi lebih sering menimpa warga Jerman Timur. Alasan lainnya adalah karena ekonomi terencana di bawah DDR, masyarakat Jerman Timur tidak memiliki kesempatan, untuk berinvestasi dalam dana pensiun. Di bawah sistem komunisme saat itu tidak ada pasar saham seperti halnya di bawah kapitalisme.

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman

Diadaptasi oleh Sorta Caroline

Editor: Ayu Purwaningsih