Jerman berhati-hati menanggapi serangan Amerika Serikat (AS) di Venezuela dan ancaman Presiden Donald Trump untuk merebut Grinlandia dari sekutu Eropa, Denmark. Kenapa Berlin terkesan "melempem" di hadapan AS?
Unjuk rasa di Berlin menyusul serangan AS ke Venezuela, tapi para politisi Jerman merespons dengan hati-hatiFoto: Zaira Biagini/ZUMA/picture alliance
Iklan
Juru bicara pemerintah Jerman merespons pertanyaan wartawan dengan hati-hati pada hari Senin (05/01). Selama hampir 40 menit, juru bicara Kementerian Luar Negeri Jerman Kathrin Deschauer dan juru bicara pemerintah Sebastian Hille menjawab pertanyaan tentang Venezuela di Konferensi Pers Federal di Berlin.
Mengapa Kanselir Friedrich Merz dan Menteri Luar Negeri Johann Wadephul dari Uni Demokrat Kristen (CDU) konservatif tidak menyebut tindakan militer AS pada hari Sabtu (03/01) sebagai pelanggaran hukum internasional, wartawan ingin tahu, seperti yang diyakini banyak ahli. Pada hari Sabtu tersebut, tentara AS menangkap pemimpin Venezuela Nicolas Maduro dalam operasi militer di ibu kota Venezuela dan membawanya ke AS untuk menghadapi tuduhan narkoterorisme.
Hille membacakan pernyataan yang mengkritik keras pemimpin yang ditangkap, "Maduro telah membawa negaranya ke perairan berbahaya dalam beberapa tahun terakhir." Pernyataan itu juga mengatakan bahwa masa jabatan Maduro sebagai presiden adalah hasil dari pemilu yang dimanipulasi, yang merupakan salah satu alasan mengapa Jerman tidak pernah secara resmi mengakui pemerintahan Maduro.
Juru bicara pemerintah Jerman itu pun kemudian menyatakan, "Kanselir menekankan bahwa semua pihak, termasuk AS, harus menghormati hukum internasional. Ini berlaku secara eksplisit untuk kedaulatan negara dan integritas wilayah." Kata-kata ini dipilih dengan hati-hati untuk menghindari secara eksplisit menuduh AS melanggar hukum internasional.
Inilah Menteri-menteri di Kabinet Merz
Pemerintah federal Jerman yang baru adalah koalisi partai CDU, CSU dan SPD. Para menteri yang terpilih dalam kabinet pimpinan Merz ini tak lain adalah mitra terdekat Kanselir Merz dan pemimpin SPD, Lars Klingbeil.
Foto: Christian Mang/REUTERS
Kanselir: Friedrich Merz (CDU)
Pengacara berusia 69 tahun, Friedrich Merz, akan menghadapi tantangan besar dalam hal kebijakan dalam dan luar negeri. Perekonomian Jerman terpuruk, dan partai sayap kanan AfD terus menguat. Pemimpin CDU ini ingin meningkatkan ekonomi dan membatasi migrasi. Yang utama, dia harus "memperbaiki diri", karena belum pernah ada kanselir yang tidak sepopuler Friedrich Merz.
Foto: Uwe Koch/HMB-Media/IMAGO
Menteri Keuangan: Lars Klingbeil (SPD)
Pemimpin SPD ini tidak hanya mengambil alih Departemen Keuangan tapi juga sebagai wakil kanselir. Hal ini membuat pria berusia 47 tahun ini menjadi tokoh sentral SPD meski hasil pemilihan umum begitu buruk bagi partainya. Klingbeil berlatarbelakang ilmu politik, sosiologi dan sejarah. Ia telah menjadi anggota parlemen sejak 2005. Ini adalah pengalaman pertama Klingbeil di pemerintahan.
Foto: Moritz Frankenberg/dpa/picture alliance
Menteri Pertahanan: Boris Pistorius (SPD)
Boris Pistorius adalah satu-satunya menteri petahana dari SPD. Ia 'rutin duduk' peringkat teratas daftar politisi paling populer Jerman. Pria berusia 65 tahun ini telah menjabat menhan sejak Januari 2023 dan memiliki reputasi tinggi di dunia militer Jerman. Pistorius ingin membuat pasukannya “siap berperang” lagi dan direncanakan akan menerima miliaran euro yang diperlukan untuk ini.
Foto: Anna Ross/dpa/picture alliance
Menteri Luar Negeri: Johann Wadephul (CDU)
Johann Wadephul, 62 tahun, telah menjadi anggota Parlemen sejak tahun 2009. Doktor hukum dan mantan tentara ini memiliki koneksi internasional yang baik dan dianggap diplomatis dan pragmatis. Ia memiliki banyak kesamaan dengan Friedrich Merz. Keduanya kemungkinan akan bersama menjalankan kebijakan luar negeri, karena setelah 60 tahun, Kanselir dan Menlu kini kembali dijabat CDU.
Foto: Political-Moments/IMAGO
Menteri Dalam Negeri: Alexander Dobrindt (CSU)
Politisi CSU, Alexander Dobrindt, pernah menjabat sebagai Menteri Transportasi di era Angela Merkel. Sebagai Mendagri, sosiolog berusia 54 tahun ini menginginkan pendekatan yang lebih keras terhadap tema migrasi: pengetatan perbatasan, penangguhan penyatuan kembali keluarga, deportasi ke Suriah dan Afganistan. Ia menentang kewarganegaraan ganda dan persamaan hak bagi pasangan homoseksual.
Foto: Bernd Elmenthaler/IMAGO
Menteri Ekonomi dan Energi: Katherina Reiche (CDU)
Bagi ahli kimia berusia 51 tahun, Katherina Reiche, ini a merupakan kembalinya ke dunia politik. Ia menjadi anggota Bundestag pada usia 25 tahun. Pada tahun 2015, perempuan asal Jerman Timur 'banting stir' ke dunia bisnis dan menjadi CEO Westenergie AG (E.ON Group). Tahun 2020, ia ditunjuk sebagai Ketua Dewan Hidrogen Nasional, yang memberikan masukan kepada pemerintah Jerman.
Foto: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance
Menteri Digital dan Modernisasi : Karsten Wildberger
Penunjukkan Karsten Wildberger ini adalah kejutan besar. Dengan gelar doktor di bidang fisika, Wildberger sempat berkarir di posisi kepemimpinan internasional, antara lain di Boston Consulting, T-Mobile dan E.ON. Pria berusia 56 tahun ini adalah direktur MediaMarktSaturn, jaringan retail elektronik terbesar di Eropa.
Foto: Malte Ossowski/SvenSimon/picture alliance
Menteri Tenaga Kerja dan Sosial: Bärbel Bas (SPD)
Bärbel Bas mulai dikenal saat menjabat sebagai Presiden Bundestag pada tahun 2021. Dengan ijazah sekolah menengah dan pelatihan sebagai asisten kantor, jalannya menuju jabatan politik tertinggi tidaklah mudah. Namun wanita berusia 57 tahun dari Duisburg ini gigih dalam kariernya. Kini ia memimpin kementerian dengan anggaran terbesar.
Foto: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance
Menteri Hukum: Stefanie Hubig (SPD)
Politisi Partai Sosial Demokrat berusia 56 tahun ini menjabat sebagai Menteri Pendidikan di Rhineland-Pfalz sejak tahun 2016. Ia adalah doktor hukum dari Frankfurt am Main pernah menjabat sebagai sekretaris negara bagian dari tahun 2014 hingga 2016. Sebelum berkarier di dunia politik, Hubig bekerja sebagai jaksa penuntut umum dan hakim.
Foto: Jürgen Heinrich/IMAGO
Menteri Riset, Teknologi, dan Antariksa: Dorothee Bär (CSU)
Dorothee Bär, 47 tahun, telah menjadi anggota Bundestag Jerman sejak tahun 2002 dan merupakan salah satu wakil ketua fraksi CDU/CSU di Bundestag. Ia telah menjadi salah satu wakil pemimpin partai CSU sejak 2017. Dari tahun 2018 hingga 2021, ia adalah Komisaris Digitalisasi Pemerintah Federal era Merkel. Untuk pertama kalinya, perjalanan luar angkasa menjadi topik dalam sebuah kementerian.
Foto: Emmanuele Contini/IMAGO
Menteri Pendidikan dan Keluarga: Karin Prien (CDU)
Karin Prien dianggap sebagai politisi pendidikan paling terkemuka di CDU. Penasihat hukum berusia 59 tahun ini telah menjadi Menteri Pendidikan di Schleswig-Holstein sejak tahun 2017. Prien dianggap berpendirian teguh dan tidak sungkan dalam berdebat. Ia lahir dan tumbuh besar di Belanda, tempat kakek-neneknya melarikan diri dari Nazi. Bahasa Belanda adalah bahasa ibu Prien.
Foto: Jens Schicke/IMAGO
Menteri Kerjasama Ekonomi dan Pengembangan Nasional: Reem Alabali-Radovan (SPD)
Ilmuwan politik, putri dari orang tua asal Irak dan lahir di Moskow, Rusia, Radovan adalah satu kejutan dalaf daftar menteri dari SPD. Perempuan Jerman Timur berusia 35 tahun ini sebelumnya menjabat sebagai Komisioner Pemerintah Federal untuk Integrasi dan Anti-Rasisme di Kantor Kanselir. Ia telah menjadi anggota Bundestag sejak 2021.
Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance
Menteri Kesehatan: Nina Warken (CDU)
Perempuan berusia 45 tahun ini sudah menjadi anggota CDU sejak menjadi mahasiswa hukum dan telah menjadi anggota Bundestag sejak tahun 2013. Meski sudah lama fokus pada kebijakan-kebijakan negara, kini penasihat hukum ini harus segera membiasakan diri dengan kebijakan kesehatan.
Foto: Arnulf Hettrich/IMAGO
Menteri Pertanian: Alois Rainer (CSU)
“Sekarang kita punya Leberkäs (makanan khas Bayern), bukan tahu” - dengan kalimat ini, pemimpin CSU Markus Söder memperkenalkan Menteri Pertanian Federal Alois Rainer, 60 tahun. Rainer adalah ahli daging profesional yang menjalankan bisnis keluarga dan sebuah penginapan di hutan Bayern. Ia telah menjadi anggota Bundestag sejak 2013, menangani masalah anggaran dan transportasi.
Foto: Christoph Hardt/Geisler-Fotopress/picture alliance
Menteri Transportasi: Patrick Schnieder (CDU)
Sebagai menteri transportasi, Patrick Schnieder akan memiliki sesuatu yang akan membuat rekan-rekannya iri: banyak uang. Sebagian besar dari dana khusus sebesar 500 miliar euro untuk infrastruktur akan dialokasikan untuk rute-rute transportasi yang rusak. Pengacara berusia 56 tahun ini telah menjadi anggota Bundestag sejak tahun 2009.
Foto: dts Nachrichtenagentur/IMAGO
Menteri Lingkungan Hidup: Carsten Schneider (SPD)
Sebelumnya, perlindungan lingkungan dan iklim bukan fokus pria berusia 49 tahun ini. Pria asal Thuringia ini adalah seorang bankir, telah menjadi anggota Bundestag sejak tahun 1998 dan dengan cepat dikenal sebagai ahli keuangan dan anggaran untuk fraksinya. Jabatan terakhir yang ia pegang adalah sebagai Komisaris untuk Eropa Timur di Kantor Kanselir.
Perempuan berusia 37 tahun dari Trier ini beralih dari dunia bisnis ke politik. Setelah belajar bisnis, ia mendirikan dan mengelola perusahaan rintisan. Ia masuk ke Bundestag tahun 2021. Ia dianggap bersahaja, penuh semangat dan berorientasi pada hasil - kualitas yang akan ia perlukan di kantor barunya. Krisis perumahan adalah salah satu masalah terbesar di Jerman.
Foto: Harald Tittel/dpa/picture alliance
Kantor Kanselir: Thorsten Frei (CDU)
Pengacara berusia 52 tahun, Thorsten Frei, bisa dibilang orang kepercayaan Friedrich Merz yang paling penting. Dia telah menjadi anggota Bundestag sejak 2013. Sebelumnya adalah seorang politisi di Jerman bagian selatan. Frei memiliki pengetahuan yang luas tentang berbagai topik. Sebagai kepala kantor kanselir, ia harus mengantisipasi dan menyingkirkan masalah dan jebakan bagi Merz sejak dini.
Foto: Bernd Elmenthaler/IMAGO
Menteri Negara Bidang Kebudayaan dan Media: Wolfram Weimer
Sejarawan berusia 60 tahun dengan gelar doktor ini telah menulis buku-buku non-fiksi seperti "Das konservative Manifest"(“Manifesto Konservatif") dan "Sehnsucht nach Gott" (“Kerinduan akan Tuhan”). Sebelum mendirikan perusahaan penerbitan, ia pernah bekerja sebagai jurnalis di harian FAZ dan Die Welt, menjadi pemimpin redaksi Cicero dan Focus
Foto: -/teutopress/picture alliance
19 foto1 | 19
Bagaimana Jerman merespons penangkapan Maduro oleh AS?
Akhir pekan lalu, Jerman juga terlibat dalam upaya merumuskan respons dan penilaian Eropa terhadap keputusan pemerintah AS untuk menangkap Maduro. Hasilnya adalah sebuah pernyataan yang dirilis pada hari Minggu (04/01) dan ditandatangani oleh 26 negara UE, tidak termasuk Hongaria.
Dalam pernyataan itu, kepala urusan luar negeri UE Kaja Kallas menyerukan kepatuhan terhadap hukum internasional. Kehendak rakyat Venezuela tetap menjadi satu-satunya cara bagi Venezuela untuk memulihkan demokrasi, tambahnya.
UE telah berulang kali menyatakan bahwa Maduro tidak memiliki legitimasi sebagai presiden yang dipilih secara demokratis.
Kanselir Merz menghindari membuat pernyataan jelas. Pada hari Sabtu (03/01), Merz menulis di X: "Situasi hukum terkait intervensi AS kompleks. Kami meluangkan waktu untuk mempertimbangkannya."
Ia menambahkan bahwa prinsip hukum internasional harus diterapkan dalam hubungan antarnegara, "Tidak boleh ada ketidakstabilan politik di Venezuela saat ini. Penting untuk memastikan transisi yang tertib menuju pemerintahan yang disahkan melalui pemilu."
Sementara, pada Senin (05/01) pagi, Menteri Luar Negeri Wadephul sekali lagi membela kanselir Merz. Di radio publik Deutschlandfunk, ia mengatakan bahwa "Maduro memimpin rezim yang tidak adil, 8 juta orang telah meninggalkan negara itu. Ada tahanan politik."
Ia menambahkan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menggambarkan situasi hak asasi manusia di Venezuela sebagai sangat kritis dan bahwa proses hukum sedang berlangsung terhadap Venezuela di Pengadilan Kriminal Internasional. Wadephul mengatakan Maduro bukan presiden yang sah secara legitimasi dan bahwa kepentingan geopolitik AS juga memainkan peran dalam serangan tersebut.
Penerbangan Deportasi Pertama AS Tiba di Venezuela
01:09
This browser does not support the video element.
Delcy Rodriguez ambil alih sebagai Presiden Interim Venezuela
Pernyataan ini dikritik karena dianggap terlalu lemah oleh beberapa politisi oposisi Jerman, yang menggambarkan aksi militer yang akhirnya membawa Maduro ke New York sebagai pelanggaran hukum internasional yang jelas.
Katharina Dröge, pemimpin parlemen Partai Hijau, mengatakan "Intervensi AS adalah pelanggaran hukum internasional. Apa yang menghentikan kanselir untuk menyatakannya dengan jelas?"
Ia menambahkan: "Dalam situasi ini, tetap low profile adalah strategi yang bisa menjadi bencana, Tuan Merz."
Wakil Kanselir dan Menteri Keuangan Lars Klingbeil, yang juga menjadi ketua bersama Partai Sosial Demokrat (SPD) yang condong tengah-kiri, menyebut peristiwa di Venezuela "sangat mengkhawatirkan," menambahkan bahwa "Maduro memimpin rezim otoriter yang bertahan dalam kekuasaan melalui kekerasan dan penindasan."
"Namun, ini tidak bisa menjadi alasan untuk mengabaikan hukum internasional," katanya.
Partai Alternatif untuk Jerman (AfD) yang sayap kanan menggambarkan aksi AS di Venezuela sebagai bagian dari "penyelarasan ulang politik global."
Iklan
Eropa membutuhkan AS dalam konflik Ukraina
Mengapa Merz dan Wadephul tidak mengatakan ini dengan begitu jelas saat ini menjadi bahan spekulasi di kalangan politik Berlin. Merz akan bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron dan pemimpin UE lainnya di KTT Paris. Perwakilan dari Ukraina dan AS juga akan hadir. Seperti yang sering terjadi sebelumnya, fokus akan pada prospek perdamaian di Ukraina, di mana jaminan keamanan Amerika Serikat akan sangat penting.
Apakah itu sebabnya Jerman tidak ingin ada "bentrokan” dengan Trump soal Venezuela?
Armin Laschet (CDU), Ketua Komite Urusan Luar Negeri Bundestag, menyatakan bahwa "kebijakan luar negeri itu rumit. Anda harus mempertimbangkan realitas dunia."
Ia menambahkan bahwa jika orang Eropa menuntut Trump terkait insiden tersebut, hasilnya kemungkinan besar akan kehilangan pengaruh dalam kebijakan Ukraina.
Dengan kata lain, pemerintah Jerman tampaknya percaya bahwa saat ini bukan waktunya untuk memanas-manasi hubungan dengan AS soal Venezuela, tetapi fokus pada mencapai hasil terbaik di Ukraina.
Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen memperingatkan AS agar tidak mencoba menganeksasi GreenlandFoto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix/AFP
Ambisi AS kuasai Grinlandia jadi ancaman di tubuh NATO
Sementara itu, ketegangan lain muncul di lingkup NATO dan Arktik setelah Presiden AS Donald Trump kembali menyerukan agar Grinlandia, yang merupakan wilayah otonom Denmark, berada di bawah kendali Washington.
Menyusul pernyataan itu, Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen, memperingatkan bahwa pengambilalihan Grinlandia oleh AS dapat berarti akhir dari aliansi militer NATO.
"Segala sesuatunya akan berhenti" jika terjadi serangan AS terhadap negara NATO lain. Para pemimpin Eropa mendukung Frederiksen tetapi menekankan bahwa AS tetap "mitra penting".
Pada hari Selasa (06/01), Frederiksen merilis pernyataan bersama dengan pemimpin Jerman, Prancis, Italia, Polandia, Spanyol, dan Inggris, menegaskan bahwa sekutu Eropa meningkatkan upaya "untuk menjaga keamanan Arktik dan mencegah ancaman."
"Situasinya bukan seperti bahwa Amerika Serikat bisa menaklukkan Grinlandia. Itu tidak benar. Oleh karena itu, kita tidak boleh panik. Kita harus memulihkan kerja sama baik yang pernah kita miliki," kata Nielsen saat berbicara di ibu kota Grinlandia, Nuuk.
Dalam unggahan media sosial pada hari Senin, ia meminta Trump menghentikan "fantasi" tentang aneksasi Grinlandia.
"Cukup sekarang. Jangan ada tekanan lagi. Jangan ada sindiran lagi. Tidak ada fantasi aneksasi lagi. Kita terbuka untuk dialog," katanya.
"Namun, ini harus terjadi melalui saluran yang tepat dan dengan menghormati hukum internasional."
Dukungan sekutu dan kepentingan AS di Arktik
Dalam pernyataan bersama dengan Frederiksen, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Kanselir Jerman Friedrich Merz, Perdana Menteri Italia Meloni, Perdana Menteri Polandia Donald Tusk, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez, dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyatakan dukungan mereka untuk Denmark dan Grinlandia.
"Keamanan Arktik tetap menjadi prioritas utama bagi Eropa dan sangat penting bagi keamanan internasional dan transatlantik," bunyi pernyataan bersama tersebut.
"Kami dan banyak sekutu lainnya telah meningkatkan kehadiran, aktivitas, dan investasi kami untuk menjaga Arktik tetap aman dan mencegah ancaman," tambahnya.
Meski ketujuh pemimpin menekankan bahwa Washington "adalah mitra penting dalam upaya ini."
Kembali Berkuasa, Trump Bikin Kebijakan Baru yang Kontroversial
Setelah dilantik kembali pada 20 Januari 2025, Donald Trump memperkenalkan kebijakan kontroversial seperti tarif tinggi, pembekuan dana internasional, hingga perubahan kebijakan luar negeri yang memicu ketegangan global.
Foto: Evan Vucci/AP Photo/picture alliance
Deportasi migran ilegal
Dalam pidato pelantikannya, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan niat mendeportasi 'jutaan dan jutaan' migran ilegal. Pada minggu pertama Trump menjabat, hampir 2.400 migran ditangkap ICE, terutama yang pernah terjerat kasus hukum. Kongres AS juga telah meloloskan Lakes Riley Act, yang memungkinkan penahanan migran tanpa status sah untuk kejahatan berat dan pelanggaran ringan.
Foto: Isaac Guzman/AFP
AS mundur dari Perjanjian Paris
Pada hari pertama menjabat, Trump mengeluarkan perintah eksekutif untuk menarik AS dari Perjanjian Paris, yang kedua kalinya ia lakukan. Tindakan ini menuai kontroversi. "Emisi AS berperan besar dalam menentukan apakah kita bisa tetap di bawah batas 2 derajat dan 1,5 derajat," kata Laura Schäfer dari LSM lingkungan dan HAM, Germanwatch.
Foto: JIM WATSON/AFP
Hengkang dari WHO
Trump menarik Amerika Serikat keluar dari WHO. Para ahli memperingatkan langkah ini akan menghambat penanganan wabah penyakit dan masalah kesehatan global. Namun, resolusi kongres mengharuskan pemberitahuan satu tahun dan pelunasan kewajiban sehingga perintah ini baru berlaku penuh Januari 2026. Trump juga menghentikan transfer dana AS ke WHO, yang berdampak pada pendanaan organisasi tersebut.
Foto: Maksym Yemelyanov/Zoonar/picture alliance
Ganti nama Teluk Amerika
Presiden Trump menandatangani dekret untuk mengganti nama Teluk Meksiko menjadi Teluk Amerika dan mengembalikan nama Gunung Denali di Alaska menjadi McKinley. Dalam posting di X pada 27 Januari 2025, Google menyatakan akan mengikuti praktik lama untuk menerapkan perubahan nama lokasi sesuai pembaruan resmi pemerintah yang merujuk pada Geographic Names Information System (GNIS).
Foto: Roberto Schmidt/AFP/Getty Images
Rencana setop hibah dan pinjaman federal
Pada Senin (27/01), Trump menginstruksikan badan-badan federal untuk menghentikan sementara pencairan hibah dan pinjaman federal di seluruh AS. Kebijakan ini dianggap mengancam program vital seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan bantuan bencana. Namun, seorang hakim federal memblokir sementara rencana tersebut beberapa menit sebelum kebijakan dijadwalkan berlaku pada Selasa (28/01) malam.
Foto: Jim Watson/AFP/Getty Images
Larang atlet transgender di olahraga perempuan
Trump menandatangani perintah eksekutif yang melarang atlet transgender berkompetisi dalam olahraga perempuan dan anak perempuan, Rabu (05/02). Langkah ini merupakan bagian dari serangkaian tindakan untuk membatasi hak LGBTQ+. Perintah ini juga menyatakan bahwa negara hanya akan mengakui dua jenis kelamin, pria dan perempuan. Sekolah yang melanggar aturan ini berisiko kehilangan dana federal.
Foto: Andres Caballero-Reynolds/AFP
Pembekuan dana USAID ke 130 negara
Keputusan Presiden Trump untuk menangguhkan dana bantuan USAID telah menghentikan proyek-proyek di sekitar 130 negara, termasuk Indonesia, berdampak dramatis pada jutaan orang dan pekerja bantuan. Trump menuduh USAID melakukan pemborosan, dengan menulis di Truth Social, "Sepertinya miliaran dolar telah dicuri di USAID.” Namun, ia tidak memberikan bukti apa pun.
Foto: Sofia Toscano/colprensa/dpa/picture alliance
Satgas DOGE untuk efisiensi
Satuan Tugas Department of Government Efficiency (DOGE) dibentuk Presiden AS Donald Trump untuk merombak sistem birokrasi federal. DOGE, yang dipimpin oleh Elon Musk, bertujuan mengurangi peraturan, pengeluaran, dan staf pemerintah. Banyak pihak mengkritik minimnya transparansi dalam perekrutan tim DOGE dan mempertanyakan jika tim tersebut telah melalui pemeriksaan terkait kesesuaian dan keamanan.
Foto: Andrew Harnik/Getty Images via AFP
Keinginan AS ambil alih Gaza
Presiden Trump mengusulkan agar AS mengambil alih Jalur Gaza. Usulan ini disampaikan saat kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke AS, Selasa (04/02). "AS akan mengambil alih Jalur Gaza dan kami juga akan melakukan sebuah pekerjaan. Kami akan memilikinya. Dan bertanggung jawab untuk membongkar semua bom berbahaya yang belum meledak dan senjata lainnya di tempat tersebut," kata Trump.
Foto: Khalil Ramzi/REUTERS
Kenaikan tarif impor baja dan alumunium
Trump mengumumkan tarif 25% untuk impor baja dan aluminium, berlaku Maret 2025. Kebijakan ini bertujuan "membuat Amerika kaya kembali," kata dia. Namun, banyak ekonom menolak asumsi ini, dan menyatakan justru merugikan semua pihak. Tarif dimaksudkan melindungi produsen dalam negeri, tetapi industri AS masih bergantung pada impor logam, yang dapat meningkatkan biaya produksi dan memicu inflasi.
Foto: IMAGO/Newscom / AdMedia
10 foto1 | 10
Kenapa Trump berambisi rebut Grinlandia?
Pada hari Minggu, Trump menegaskan kembali pandangannya bahwa Grinlandia harus berada di bawah kendali AS, sehari setelah Presiden Venezuela Nicolas Maduro ditangkap dalam serangan AS dan dibawa ke New York untuk diadili.
"Kami membutuhkan Grinlandia," kata Trump kepada wartawan, menekankan bahwa hal ini diperlukan untuk "keamanan nasional" Washington dan mengklaim bahwa pulau itu dikelilingi "oleh kapal-kapal Cina dan Rusia."
Trump sebelumnya pernah menawarkan untuk membeli wilayah ini, sambil tidak menutup kemungkinan menggunakan kekuatan militer untuk mengambil alih.
Grinlandia memiliki cadangan minyak, mineral penting, dan sumber daya lain yang besar. Wilayah ini juga bisa menjadi semakin penting secara ekonomi dalam beberapa dekade mendatang karena pembukaan jalur pelayaran Arktik baru akibat mencairnya es kutub.
Grinlandia sudah menjadi basis militer AS, dan Kopenhagen menyatakan kesiapan untuk memungkinkan penempatan pasukan tambahan AS.
Pada hari Senin, penasihat senior Trump, Stephen Miller, menggambarkan Grinlandia sebagai "koloni Denmark," dan menambahkan, "Tidak ada yang akan berperang secara militer melawan Amerika Serikat mengenai masa depan Grinlandia."