Presiden Sri Lanka menolak seruan Sekjen PBB untuk mencabut pembatasan bagi pengiriman bantuan internasional ke kamp-kamp pengungsi yang penuh sesak. Alasannya, militer harus menyelesaikan tugas menyaring ratusan ribu pengungsi Tamil.

Pernyataan Presiden Mahinda Rajapaksa hari Minggu (24/05) ini merupakan reaksi atas seruan Sekjen PBB Ban Ki-moon yang mengunjungi negara itu Sabtu kemarin.

Ban meminta akses penuh bagi organisasi-organisasi bantuan untuk memasuki kamp-kamp pengungsi. Hampir 300 ribu etnis Tamil yang mengungsi dikumpulkan di kamp-kamp itu selama tahap akhir perang antara tentara pemerintah melawan pemberontak Macan tamil.

Kunjungan satu hari Ban bermaksud menekan pemerintah untuk meringankan apa yang digambarkan oleh organisasi bantuan sebagai krisis kemanusiaan di kamp-kamp yang dioperasikan oleh negara. Pengungsi sangat membutuhkan makanan, air bersih dan sanitasi. Hal itu disaksikan sendiri oleh Ban.

"Saya sangat sedih, dan sangat tersentuh pada apa yang saya saksikan. Saya sudah bepergian ke seluruh dunia dan melihat tempat-tempat serupa, tetapi ini adalah pemandangan paling megerikan yang pernah saya lihat", kata Ban kepada CNN hari Minggu (24/05).

Bertolak belakang dengan pernyataan Ban, pejabat Kementrian Luar Negeri Sri Lanka, Palitha Kohona, mengatakan kepada Al Jazeera, Minggu (24/05), bahwa layanan bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi terjamin.

"Mereka punya cukup makanan. Setiap orang mendapat makan tiga kali sehari. Ada bantuan medis, dan mungkin hal-hal tertentu tidak ada. Tapi jelas yang kurang di kamp-kamp itu bukan soal makanan atau pelayanan medis", tandas Kohona.

Pemerintah Sri Lanka menggambarkan kamp-kamp itu sebagai 'desa yang sejahtera' dan akan membantu mereka kembali ke daerah masing-masing, sesegera mungkin. Tetapi, aktivis Tamil menyebutnya sebagai kamp kosentrasi dimana penghuninya terkurung di balik kawat berduri.

Puluhan ribu warga sipil tewas selama serangan tentara Sri Lanka terhadap macan Pembebasan Tamil Eelam (LTTE). Kedua pihak saling menyalahkan atas jatuhnya korban sipil.

Militer dituduh menyerang dengan peralatan berat tanpa mengindahkan keselamatan rakyat sipil, sementara pemberontak tamil dituduh menggunakan warga sipil seabgai tameng hidup.

Komisaris Tinggi PBB Urusan HAM Navi Pillay mengatakan, kedua pihak kemungkinan sama-sama bersalah, melakukan kejahatan perang.

ML/RP/afp/dpa/rtr