Sri Mulyani: Sikap Anti Cina Digerakkan "Beberapa Orang"
2 November 2017
Menteri Keuangan Sri Mulyani dihadapkan pada pertanyaan pelik mengenai kebangkitan sikap anti Cina dan fundamentalisme agama ketika bertemu investor di Hong Kong. Dia meyakinkan Indonesia berkomitmen terhadap keragaman.
Foto: picture-alliance/AA/S. Corum
Iklan
Ada yang tidak lazim ketika seorang menteri keuangan harus berbicara mengenai kebangkitan fundamentalisme agama di panggung politik ketika mencoba mengundang investor asing. Tapi hal itu yang dilakukan Sri Mulyani ketika diundang dalam pertemuan dengan Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB) di Hong Kong, Selasa (1/11).
Dia memperingatkan betapa ketegangan agama bisa berujung fatal bagi perekonomian Indonesia.
"Dalam kompetisi yang sangat ketat ini, mereka yang ingin memenangkan pemilu bisa menggunakan retorika apapun untuk menebar janji dan menciptakan jurang yang lebih dalam antara masyarakat, seperti yang Anda lihat di Amerika Serikat dan banyak negara lain," tuturnya kepada harian Financial Times di sela-sela pertemuan dengan Bank Investasi Infrastruktur Asia di Hong Kong.
Terutama meningkatnya sentimen anti Cina setelah Pilkada DKI Jakarta 2017 dianggap berpotensi mendorong investor menunda ekspansi bisnis di Indonesia. Tahun lalu Indonesia menyerap dana senilai 2,7 miliar Dollar AS dalam bentuk investasi langsung dari Cina. Negeri tirai bambu itu kini berada di posisi kedua setelah Singapura sebagai sumber investasi asing terbesar di Indonesia.
Sri Mulyani menilai sikap antipati terhadap investasi Cina digerakkan oleh "beberapa orang" yang ingin menutup pintu terhadap dunia luar. "Jika ada masalah dalam politik bahwa Indonesia semakin tidak ramah, itu digerakkan oleh beberapa orang yang berpikir Indonesia bisa menjadi bangsa yang homogen," jawabnya ketika ditanya harian Hong Kong, South China Morning Paper.
Umat yang Terbelah: Pandangan Mayoritas Muslim Tentang Syariah dan Negara
Apakah Al-Quran dan Syariah Islam harus menjadi konstitusi di negara muslim? Inilah hasil jajak pendapat yang digelar Pew Research Centre di delapan negara sekuler berpenduduk mayoritas muslim
Foto: Ahmad Gharabli/AFP/Getty Images
Malaysia
Hasil jajak pendapat Pew Research Centre tahun 2015 silam mengungkap lebih dari separuh (52%) penduduk muslim Malaysia mendukung pandangan bahwa konstitusi negara harus mengikuti Syariah Islam secara menyeluruh. Sementara 17% mewakili pandangan yang lebih moderat, yakni ajaran Al-Quran hanya sebagai acuan tak resmi penyelenggaraan negara. Sisanya (17%) menolak pengaruh agama pada konstitusi.
Foto: Getty Images/M.Vatsyayana
Pakistan
Dari semua negara berpenduduk mayoritas muslim, Pakistan adalah yang paling gigih menyuarakan penerapan Syariah Islam sebagai konstitusi negara. Sebanyak 78% kaum muslim mendukung pandangan tersebut. Hanya 2% yang mendukung sekularisme dan menolak pengaruh agama dalam penyelenggaraan negara.
Foto: Reuters/P.Rossignol
Turki
Pengaruh Kemalisme pada masyarakat Turki masih kuat, kendati politik agama yang dilancarkan partai pemerintah AKP. Hanya sebanyak 13% kaum muslim yang mendukung Syariah Islam sebagai konstitusi, sementara mayoritas (38%) mewakili pandangan moderat, yakni Al-Quran sebagai acuan tak resmi. Uniknya 36% penduduk tetap setia pada pemisahan agama dan negara.
Foto: Getty Images/C. McGrath
Libanon
Mayoritas kaum muslim Libanon (42%) yang memiliki keragaman keyakinan paling kaya di dunia menolak pengaruh agama pada konstitusi. Adapun 37% penduduk mendukung Al-Quran sebagai acuan tak resmi penyelenggaraan negara. Hanya 15% yang menuntut penerapan Syariah Islam secara menyeluruh.
Foto: J.Eid/AFP/Getty Images
Indonesia
Hingga kini Indonesia masih berpedoman Pancasila. Tak heran jika 52% kaum muslim menolak penerapan menyeluruh Syariah Islam. Namun mereka mendukung pandangan bahwa prinsip Al-Quran harus tercerminkan dalam dasar negara. Sebanyak 22% penduduk menginginkan Syariah sebagai konstitusi dan 18% menolak pencampuran antara agama dan negara.
Foto: Getty Images/O. Siagian
Yordania
Penduduk muslim di Yordania tergolong yang paling konservatif di dunia. Sebanyak 54% menginginkan Syariah Islam sebagai landasan negara. Sementara 38% menolak Syariah, namun mendukung pandangan bahwa konstitusi tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Hanya 7% yang memihak Sekularisme sebagai prinsip dasar negara.
Foto: S. Samakie
Nigeria
Sebagian besar kaum muslim Nigeria (42%) lebih mendukung faham Sekularisme ketimbang Syariah Islam. Di negeri yang sering dilanda konflik agama itu hanya 22% yang mengingingkan Syariah Islam sebagai konstitusi. Sementara 17% mewakili pandangan moderat, dan puas pada konstitusi yang tidak melanggar hukum Islam.
Foto: DW/Stefanie Duckstein
Palestina
Tahun 2011 hanya 38% penduduk Palestina yang mendukung Syariah sebagai konstitusi, pada 2015 jumlahnya berlipatganda menjadi 65%. Sementara 23% mewakili pandangan yang lebih moderat terkait penerapan Syariah. Hanya 8% yang menolak agama mencampuri urusan negara. (rzn/hp - Pew Research Centre, Economist)
Foto: Reuters/I. A. Mustafa
8 foto1 | 8
Media-media internasional terutama menyoroti kiprah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang lihai menempatkan politik identitas buat merajut dukungan di kalangan pemilih Muslim. Pidato "pribumi harus menjadi tuan di negeri sendiri" yang ia sampaikan di upacara pelantikannya itu dikhawatirkan semakin membumbui sikap anti Cina dan non-muslim di Indonesia.
Ironisnya fenomena semacam itu diramalkan dalam kesimpulan studi mengenai dampak fundamentalisme agama di Asia yang dibuat Friedrich Ebert Stiftung delapan tahun silam. "Bangsa yang lumpuh oleh fundamentalisme agama cendrung memiliki rapor buruk dalam pertumbuhan Produk Domestik Brutto, peningkatan daya beli dan Indeks Pertumbuhan Manusia. Negara-negara ini mengalami kemunduran dalam kebebasan fundamental dan hak-hak perempuan."
Namun Sri Mulyani meyakini Indonesia tidak akan jatuh ke jerat yang sama. "Kami memiliki komitmen yang kuat dan tidak bisa ditawar lagi terhadap keragaman. Artinya kami harus menghormati perbedaan," ujarnya. "Kami bukan negara konflik, kami bukan negara yang penuh kekerasan," imbuh Sri.
Tujuh Fakta Syariah Islam di Aceh
Sejak diterapkan lebih dari satu dekade silam Syariah Islam di Aceh banyak menuai kontroversi. Hukum agama di Serambi Mekkah itu sering dikeluhkan lebih merugikan kaum perempuan. Benarkah?
Foto: AP
Bingkisan dari Jakarta
Pintu bagi penerapan Syariah Islam di Aceh pertamakali dibuka oleh bekas Presiden Abdurrachman Wahid melalui UU No. 44 Tahun 1999. Dengan cara itu Jakarta berharap bisa mengikis keinginan merdeka penduduk lokal setelah perang saudara berkepanjangan. Parlemen Aceh yang baru berdiri tidak punya pilihan selain menerima hukum Syariah karena takut dituding anti Islam.
Foto: Getty Images/AFP/O. Budhi
Kocek Tebal Pendakwah Syariah
Anggaran penerapan Syariah Islam di Aceh ditetapkan sebesar 5% pada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBA). Nilainya mencapai hampir 700 milyar Rupiah. Meski begitu Dinas Syariat Islam Aceh setiap tahun mengaku kekurangan uang dan meminta tambahan anggaran. DSI terutama berfungsi sebagai lembaga dakwah dan penguatan Aqidah.
Foto: Getty Images/U. Ifansasti
Polisi Agama di Ruang Publik
Sebanyak 22 milyar Rupiah mengalir ke lembaga polisi Syariah alias Wilayatul Hisbah. Lembaga yang berwenang memaksakan qanun Islam itu kini beranggotakan 1280 orang. Tugas mereka antara lain melakukan razia di ruang-ruang publik. Tapi tidak jarang aparat WH dituding melakukan tindak kekerasan dan setidaknya dalam satu kasus bahkan pemerkosaan.
Foto: Getty Images/AFP/C. Mahyuddin
Kenakalan Berbalas Cambuk
Menurut Dinas Syariat Islam, pelanggaran terbanyak Syariah Islam adalah menyangkut Qanun No. 11 Tahun 2002 dan No. 14 Tahun 2003. Kedua qanun tersebut mengatur tata cara berbusana dan larangan perbuatan mesum. Kebanyakan pelaku adalah kaum remaja yang tertangkap sedang berpacaran atau tidak mengenakan jilbab. Untuk itu mereka bisa dikenakan hukuman cambuk, bahkan terhadap bocah di bawah umur
Foto: Getty Images/AFP/C. Mahyuddin
Cacat Hukum Serambi
Kelompok HAM mengritik penerapan hukum Islam di Aceh tidak berimbang. Perempuan korban perkosaan misalnya harus melibatkan empat saksi laki-laki untuk mendukung dakwaannya. Ironisnya, jika gagal menghadirkan jumlah saksi yang cukup, korban malah terancam dikenakan hukuman cambuk dengan dalih perbuatan mesum. Adapun terduga pelaku diproses seusai hukum pidana Indonesia.
Foto: Getty Images/AFP/C. Mahyuddin
Petaka buat Perempuan?
Perempuan termasuk kelompok masyarakat yang paling sering dibidik oleh Syariah Islam di Aceh. Temuan tersebut dikeluhkan 2013 silam oleh belasan LSM perempuan. Aturan berbusana misalnya lebih banyak menyangkut pakaian perempuan ketimbang laki-laki. Selain itu penerapan Syariat dinilai malah berkontribusi dalam sekitar 26% kasus pelecehan terhadap perempuan yang terjadi di ranah publik.
Foto: picture-alliance/epa/N. Afrida
Pengadilan Jalanan
Ajakan pemerintah Aceh kepada penduduk untuk ikut melaksanakan Syariah Islam justru menjadi bumerang. Berbagai kasus mencatat tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat terhadap tersangka pelanggar Qanun. Dalam banyak kasus, korban disiram air comberan, dipukul atau diarak tanpa busana. Jumlah pelanggaran semacam itu setiap tahun mencapai puluhan, menurut catatan KontraS
