Pekan lalu, media pemerintah Myanmar melaporkan bahwa eks pemimpin Aung San Suu Kyi (80) telah dipindahkan dari penjara ke tahanan rumah setelah menghabiskan lebih dari lima tahun di balik jeruji besi. Peraih Nobel Perdamaian yang memimpin Naypyidaw sebagai penasihat negara antara 2016 hingga 2021 tersebut ditahan sejak kudeta militer pada Februari 2021.

Dia sebelumnya menjalani hukuman di lokasi yang dirahasiakan di ibu kota Myanmar terkait serangkaian tuduhan, termasuk korupsi, kecurangan pemilu, dan pelanggaran aturan kerahasiaan negara. Pendukung Aung San Suu Kyi menilai klaim tuduhan tersebut sebagai rekayasa untuk menyingkirkannya dari politik.

Aung San Suu Kyi merupakan seorang aktivis yang dikenal dunia dan putri dari pahlawan kemerdekaan Myanmar, Jenderal Aung San. Dia sempat berselisih dengan pemerintahan Myanmar saat itu selama puluhan tahun dan menghabiskan hampir 15 tahun dalam tahanan antara 1989 dan 2010. Ketika dibebaskan pada 2010, dia disambut secara internasional sebagai momen bersejarah bagi Myanmar dan menjadikan Aung San Suu Kyi sebagai salah satu simbol perlawanan damai yang paling dikenal di dunia.

Partainya, National League for Democracy (NLD) atau Liga Nasional Demokrasi, juga mengalami represi intens di bawah pemerintahan militer sebelumnya. Pada 2015, partai tersebut meraih kemenangan telak dalam pemilihan umum dan diizinkan memerintah, yang menjadikan Aung San Suu Kyi sebagai pemimpin sipil tertinggi.

Namun, reputasi internasional Suu Kyi hancur setelah dia membuat komentar yang dianggap membela kelompok militer negara Myanmar dan menepis kekejaman terhadap minoritas Muslim Rohingya.

Di dalam negeri, dia juga dikritik karena lambatnya reformasi, terbatasnya kemajuan dalam hak-hak minoritas etnis, dan cengkeraman intens dari pihak militer dalam politik Myanmar.

Kudeta jadi pintu perang saudara di Myanmar

Setelah Partai NLD meraih kemenangan telak pada akhir 2020, militer mengeklaim adanya kecurangan pemilu dan meresponsnya dengan tindakan kudeta. Keputusan itu membuat Myanmar terjerumus dalam perang saudara yang kompleks.

Data dari PBB menunjukkan hampir 8.000 orang tewas dan sekitar 3,6 juta mengungsi sejak 2021. Meskipun Junta Militer berupaya menampilkan citra tentang stabilitas di Myanmar, konflik masih tetap berlanjut.

Pada 30 April 2026, Junta Militer memberikan amnesti kepada 1.519 tahanan, termasuk 11 warga negara asing, sebagai bagian dari pembebasan tahunan rutin dalam rangka perayaan hari keagamaan Buddha.

Pengampunan lainnya diberikan pada awal April, termasuk kepada Win Myint, sosok yang menjabat sebagai presiden selama masa pemerintahan NLD.

Sinyal untuk ASEAN?

Pada Desember 2025 dan Januari 2026, Junta Militer menyelenggarakan pemilu di Myanmar. Pelaksanaan tersebut mendapat penolakan dari pihak opsisi, pemerintah Barat, dan kelompok pembela hak asasi manusia (HAM), serta dianggap tidak bebas dan adil.

Semasa pemilihan, Partai NLD besutan Aung San Suu Kyi dilarang ikut serta. Saat itu Junta Myanmar tidak dapat menyelenggarakan pemungutan suara di banyak wilayah yang dikuasai oposisi, sehingga Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan yang didukung militer mendominasi proses tersebut.

Kendati demikian, pemilu tersebut tetap membuka jalan bagi Min Aung Hlaing, pemimpin junta, untuk tampil sebagai presiden pemerintahan baru. Dengan cara ini, militer mendapat topeng sipil sambil berusaha merangkul kembali mitra-mitra regionalnya.

Sebagian besar pengamat melihat pemindahan Aung San Suu Kyi ke tahanan rumah sebagai bagian dari upaya diplomatik tersebut, khususnya dalam perspektif untuk Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).

Beberapa negara anggota, terutama Thailand, telah mendorong blok negara Asia Tenggara ini untuk sepenuhnya menjalin kembali hubungan dengan pemerintahan militer baru Naypyidaw setelah ASEAN menangguhkan sebagian partisipasi Myanmar dari pertemuan penting kenegaraan pada 2021.

Filipina, yang menjadi ketua ASEAN tahun 2026, mengambil posisi yang lebih ambigu.

"Pengumuman ini datang tepat sebelum KTT ASEAN di Filipina, menunjukkan bahwa otoritas di Myanmar mungkin telah mengatur waktu langkah ini untuk mendapatkan ruang manuver lebih besar dalam ASEAN," kata Moe Thuzar, peneliti senior dan koordinator Program Studi Myanmar di ISEAS–Yusof Ishak Institute yang berbasis di Singapura, kepada DW.

Namun, Thuzar mengingatkan bahwa Aung San Suu Kyi masih dalam tahanan, bahkan setelah dipindahkan ke rumahnya, dan masih memiliki sisa hukuman penjara beberapa tahun lagi. Kemudian, Partai NLD masih tetap dilarang dan kepemimpinan partai dihancurkan dengan serangkaian penangkapan, pengasingan, dan represi.

Pengamat menilai hal itu tidak menghentikan Junta Myanmar untuk menggunakan status tersebut sebagai nilai tawar.

"Narasi-narasi seperti ini memang menyebar, dan saya telah mendengar diplomat dari negara-negara ASEAN menyajikan langkah-langkah seperti ini sebagai sesuatu yang patut dicatat, berpotensi menandakan kesediaan militer untuk terlibat, meskipun realitas yang mendasarinya tetap tidak berubah," kata Kristina Kironska, asisten profesor di Palacky University Olomouc, kepada DW.

Seruan pembebasan tanpa syarat untuk Aung San Suu Kyi

Keputusan untuk memindahkan Aung San Suu Kyi ke tahanan rumah adalah "langkah bermakna" menuju "proses politik yang kredibel," kata juru bicara Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam sebuah pernyataan.

Amerika Serikat (AS) sebelumnya telah menyerukan pembebasan segera dan tanpa syarat bagi Aung San Suu Kyi. Namun belakangan, muncul rumor bahwa Washington sedang mencari cara untuk memperluas akses ke mineral tanah jarang yang melimpah di Myanmar, yang mungkin melibatkan kesepakatan dengan rezim tersebut.

Kementerian Informasi Myanmar baru-baru ini mengontrak Roger Stone, pelobi lama dan sekutu Presiden Donald Trump, untuk mewakili pemerintahan militer Myanmar di Washington.

Uni Eropa (UE) pekan lalu memperpanjang sanksi ekstensifnya terhadap bisnis dan individu yang berkaitan dengan militer selama 12 bulan lagi dan tetap bersikeras bahwa hanya reformasi demokratis menyeluruh di Myanmar yang akan mengubah kebijakannya. Blok tersebut juga menegaskan kembali tuntutan mereka untuk pembebasan Aung San Suu Kyi setelah berita pemindahannya ke tahanan rumah.

"Kami menyerukan penghormatan penuh terhadap kesejahteraan fisik dan mentalnya, akses teratur ke keluarga dan penasihat hukum, dan menegaskan kembali tuntutan kami untuk pembebasannya secara penuh serta semua tahanan politik yang tersisa," kata juru bicara Uni Eropa dalam sebuah pernyataan.

Campur tangan Cina ikut dalam pemindahan Aung San Suu Kyi?

Sementara itu, muncul laporan bahwa Beijing mungkin telah menekan Naypyidaw untuk melonggarkan penahanan terhadap Aung San Suu Kyi.

Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi mengunjungi Myanmar pada 25 April 2026 dan ada laporan yang belum terkonfirmasi bahwa dia bertemu dengan Aung San Suu Kyi. Hanya saja, Beijing tidak memberikan komentar tentang pertemuan tersebut.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina mengatakan dalam konferensi pers pada 30 April 2026, hari pemindahan, bahwa Suu Kyi adalah "sahabat lama Cina. Kondisinya selalu menjadi pertimbangan kami."

Beijing secara luas dipandang ingin menstabilkan perbatasannya, memperluas jalur perdagangan, dan memajukan proyek infrastruktur besar di Myanmar.

Cina sebelumnya telah mencoba membentuk konflik dengan mendukung berbagai kelompok bersenjata etnis dan telah mengambil pendekatan intervensionis terhadap perluasan kompleks penipuan di dalam Myanmar yang menargetkan warga negara Cina.

Oleh karena itu, masuk akal jika Beijing mendorong pembebasan Aung San Suu Kyi ke tahanan rumah karena Cina "memiliki pengaruh signifikan atas rezim militer," kata Kironska kepada DW.

"Beijing mungkin mendorong junta menuju de-eskalasi kosmetik (di permukaan) dan manajemen politik terkontrol untuk menstabilkan negara cukup agar kepentingan Cina terlindungi," tambahnya.

Namun, langkah tersebut belum tentu mengubah arah politik Myanmar. Meski Aung San Suu Kyi dan Partai NLD masih populer, gerakan prodemokrasi dalam banyak hal sudah bergerak melampaui sosoknya selama lima tahun perang saudara berlangsung.

Ketimbang berfokus pada nasib Aung San Suu Kyi, milisi sipil dan organisasi bersenjata etnis semakin mengalihkan perhatian mereka pada isu-isu seperti federalisme, hak-hak minoritas, dan pembongkaran dominasi politik militer.

Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Muhammad Hanafi

Editor: Tezar Aditya Rahman