Penutupan Selat Hormuz akibat perang Amerika Serikat (AS) dan Israel dengan Iran, mengguncang pasar energi dunia. Jalur sempit yang menjadi nadi perdagangan minyak global itu berubah menjadi titik rawan setelah perang terjadi pada akhir Februari 2026.

Teheran menutup selat tersebut pada 1 Maret 2026, dan sebelumnya membatasi sebagian jalur dengan alasan "keamanan" terkait latihan militer Garda Revolusi Iran, pasukan elite yang dibentuk untuk melindungi rezim dan kepentingan strategis negara.

Data Energy Information Administration (EIA) AS menunjukkan sekitar 20 juta barel minyak per hari melewati jalur ini pada 2024, jumlahnya setara hampir seperlima konsumsi cairan petroleum dunia. Dalam literatur energi global, Hormuz dikategorikan sebagai 'oil chokepoint', jalur sempit yang menjadi titik kritis dalam distribusi komoditas strategis.

Sekitar 84 persen minyak dan 83 persen Gas Alam Cair (Liquefied Natural Gas/LNG) yang melintasi Hormuz dikirim ke negara-negara Asia, seperti Cina, India, Jepang, dan Korea Selatan, berdasarkan data yang dirangkum dari Detik. Ketika konflik meningkat, harga minyak dunia merangkak naik dari asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia sekitar 70 dolar AS (sekitar Rp1,18 juta) per barel menjadi kisaran 78 hingga 80 dolar AS (sekitar Rp1,32 - 1,35 juta).

Bagi Indonesia yang masih sangat bergantung pada impor energi, perkembangan ini memunculkan pertanyaan mendasar. Seberapa kuat sistem ketahanan energi nasional jika terjadi gangguan pasokan global?

Bahlil soal cadangan 20 hari: Aman atau rentan?

Konsumsi minyak nasional kini mencapai sekitar 1,5 hingga 1,6 juta barel per hari, sementara produksi domestik hanya berkisar 600 ribu barel per hari. Kesenjangan ini membuat Indonesia harus mengimpor sekitar satu juta barel minyak setiap hari.

Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut stok BBM nasional cukup untuk sekitar 20 hari. Namun, angka tersebut bukan mencerminkan cadangan strategis negara. Pakar Energi dari Universitas Padjadjaran, Yayan Satyakti, menjelaskan bahwa stok tersebut hanyalah persediaan yang terus berputar dalam rantai pasokan harian.

"Sifat cadangan kita ini disebut sebagai operational inventory. Jadi, kita hanya mengandalkan cadangan yang ada di pasar. Kalau kurang, tinggal beli ke pasar, tinggal impor," jelas Yayan kepada DW Indonesia.

Ia menggambarkan sistem ini dengan analogi sederhana. Seperti makanan di kulkas yang cukup untuk 20 hari. Ketika habis, bisa dibeli lagi ke pasar. Selama pasar buka, sistem ini berjalan. Namun, jika pasokan global terganggu dalam jangka panjang, tidak ada lapisan cadangan darurat di belakangnya.

''Mau impor, tapi mau simpan di mana?''

Novita Indri, juru kampanye Trend Asia, menilai keterbatasan stok ini mencerminkan perencanaan yang tidak mengantisipasi risiko geopolitik.

"Ini barang komoditas yang sangat rentan dengan geopolitik. Apalagi kita ketergantungan dengan impor. Harusnya perencanaan itu sudah harus diubah," ujar Novita.

Ia menambahkan bahwa bahkan kapasitas tampung Indonesia pun terbatas. "Kita mau impor lagi, pertanyaannya kita mau menyimpan di mana? Kan dari kapasitasnya cuma sampai 25 hari. Ini jadi multiple effect, dampak dari perencanaan yang kurang direncanakan dengan baik, akhirnya jadi berentetan," tambahnya.

Posisi Indonesia jauh tertinggal dibandingkan negara lain. Berdasarkan data yang dikompilasi Yayan, Jepang punya cadangan minyak untuk 254 hari, Korea Selatan 160–240 hari, Cina 120–180 hari, dan Amerika Serikat 125 hari. Bahkan Filipina dan Malaysia sudah memiliki cadangan 30 hari dengan sistem yang lebih terstruktur.

Realistiskah target peningkatan cadangan 90 hari?

Tak lama, Presiden Prabowo menginstruksikan peningkatan cadangan hingga 90 hari konsumsi, mengikuti standar yang direkomendasikan Badan Energi Internasional (International Energy Agency/IEA). Yayan menjelaskan logika di balik angka tersebut.

"Idealnya sekitar 90 hari. Bulan pertama untuk restock, bulan kedua menghadapi gangguan moderat, dan bulan ketiga jika terjadi disrupsi ekstrem," papar Yayan.

Namun, mewujudkannya membutuhkan infrastruktur yang belum dimiliki Indonesia. Dibutuhkan sistem oil inventory management menyeluruh, seperti gudang strategis, depot regional, dan logistik terintegrasi.

"Kita harus punya storage system, regional depot, dan itu membutuhkan investasi yang besar," jelas Yayan.

Menegaskan pendapat Yayan, Novita juga meragukan target waktu yang ditetapkan pemerintah. "Prabowo mau mengejar tiga bulan, enggak yakin. Apalagi ini minyak, LPG, yang secara konstruksi butuh standarisasi yang harus benar-benar diperhatikan. Khawatirnya nanti menimbulkan masalah baru," ungkapnya.

Tantangan ketahanan BBM diperparah oleh kapasitas kilang domestik yang hanya mampu mengolah sekitar 60 persen kebutuhan nasional. Indonesia sebenarnya memproduksi minyak mentah, termasuk jenis berkualitas tinggi yang cukup encer (light sweet crude). Masalahnya bukan semata jenis minyaknya tidak sesuai, tapi sejumlah kilang domestik belum sepenuhnya punya kapasitas cukup untuk mengolah seluruh produksi domestik.

Akibatnya, sebagian minyak yang dihasilkan terpaksa diekspor terlebih dahulu, sementara BBM untuk kebutuhan dalam negeri harus diimpor kembali dari luar negeri sebagai produk olahan.

"Kalau kita ngomong mengenai ketahanan dihubungkan dengan minyak kita, itu perjalanannya masih panjang, mungkin sekitar lima tahunan. Itu kalau kita ada duitnya," ujar Yayan.

Ujian mudik dan ancaman sosial

Krisis ini bertepatan dengan mudik Lebaran, periode lonjakan konsumsi BBM akibat perpindahan massal jutaan orang. Data Pertamina 2025 menunjukkan konsumsi meningkat tajam selama mudik. Ketika stok hanya 20 hari dan pasokan global tidak pasti, risikonya berlipat ganda.

Novita mengkhawatirkan dampaknya bagi masyarakat di luar Jawa. "Dari pengalaman sebelumnya, ketika terjadi kelangkaan BBM atau LPG, daerah itu yang paling susah. Bahkan harus mengantre berjam-jam, bahkan berhari-hari. Sedangkan di Jawa, hampir semua terpenuhi," katanya.

Situasi makin sensitif karena sebagian besar konsumsi BBM bergantung pada subsidi. Yayan memperingatkan mencabut subsidi bukan opsi realistis.

"Konsumsi BBM yang terbanyak itu BBM bersubsidi, mungkin sekitar 80-90%. Untuk mencabut subsidi saat ini, janganlah. Karena itu bisa memicu social unrest," tegas Yayan.

Ia menambahkan bahwa data Survei Sosial Ekonomi Nasional menunjukkan kesejahteraan masyarakat menengah sudah menurun. "Kalau BBM naik dan kita sudah mencari kerja susah, ekonominya slowdown, dan subsidi BBM dihapus, hitung-hitungan saya, kemiskinan bisa naik 10-15 persen," ungkapnya.

Tim DW Indonesia sudah berupaya menghubungi pemerintah lewat Kementerian Energi, Sumber Daya, dan Mineral, tetapi hingga artikel ini ditayangkan masih belum ada respons.

Tipisnya ketahanan energi yang hanya cukup 20 hari

Krisis ini juga menyingkap minimnya transparansi kebijakan energi. Publik baru mengetahui kapasitas cadangan setelah situasi geopolitik memaksa pemerintah buka suara.

"Selama ini kita tidak pernah tahu berapa penyimpanan energi kita. Pemerintah tidak pernah mempublikasikan itu. Baru sekarang kita tahu ternyata cuma tahan 20 hari," ungkap Novita.

"Sebesar ini negara, 20 hari. Santai banget ya, pemerintah kita."

Untuk jangka pendek, Yayan melihat diversifikasi sumber impor sebagai langkah paling realistis.

"Amerika Serikat bisa menyuplai sekitar 210 ribu barel per hari. Dibandingkan estimasi disrupsi Hormuz sekitar 155-160 ribu barel per hari, dengan Amerika pun itu bisa ketutup," sebutnya.

Kedua narasumber sepakat bahwa pemerintah perlu strategi bertahap yang mencakup pengamanan pasokan segera, pembangunan infrastruktur cadangan, peningkatan kapasitas kilang, diversifikasi energi, serta pembenahan transparansi.

"Transparansi itu penting sekali. Kita bayar pajak, tapi enggak tahu duit kita di-ke mana-kan. Harapannya uang pajak ini benar-benar dikelola dengan baik dan harus balik lagi ke masyarakat," pungkas Novita.

Editor: Prita Kusumaputri