Strategi Anyar Trump: America First, Dunia Urusan Belakangan
9 Desember 2025
"America First” telah lama menjadi jargon utama Donald Trump. Namun kini jargon itu tampak lebih mendekati kenyataan dibanding sebelumnya, setelah dirilisnya dokumen strategi kunci Amerika Serikat yang menguraikan kebijakan luar negeri pemerintahannya.
"Dalam setiap hal yang kami lakukan, kami menempatkan Amerika di posisi pertama,” tulis surat pengantar yang ditandatangani presiden dalam dokumen setebal 29 halaman berjudul "National Security Strategy (NSS) of the United States of America.”
Di dalamnya, strategi AS digambarkan "pragmatik tanpa menjadi ‘pragmatis,' realistis tanpa menjadi ‘realis,' berprinsip tanpa terjebak idealisme, tegas dan kuat tanpa menjadi ‘hawkish‘ atau terlalu menunjukkan kekuatan atau agresif, serta menahan diri tanpa bersikap 'dovish‘ atau terlalu lunak.”
Kanselir Jerman Friedrich Merz mengatakan pada hari Selasa (09/12) bahwa Strategi Keamanan Nasional AS yang baru diluncurkan minggu lalu itu mengandung bagian-bagian yang "tidak dapat kami terima dari perspektif Eropa."
Merz juga mengatakan Eropa perlu mengurangi ketergantungan pada Amerika Serikat, sebagai respons langsung terhadap pergeseran strategis Washington. "Saya tidak melihat perlunya Amerika Serikat sekarang ingin menyelamatkan demokrasi di Eropa," kata Merz setelah strategi tersebut menuduh pemerintah Eropa merongrong kebebasan politik dan membatasi kebebasan berbicara. Ia berpendapat bahwa penilaian semacam itu gagal mencerminkan realitas politik di benua itu.Ia menekankan bahwa Eropa akan bertanggung jawab untuk menjaga sistem demokrasinya sendiri.
Apa itu Strategi Keamanan Nasional versi Donald Trump?
National Security Strategy (NSS) tidak menetapkan kebijakan secara langsung, tetapi memaparkan visi kebijakan luar negeri pemerintah. Namun isinya bisa cepat menjadi usang karena situasi global terus berubah. Misalnya, sebagaimana dicatat pakar kebijakan luar negeri AS Andrew Payne, versi dokumen tahun 2022 yang dirilis di masa kepemimpinan Joe Biden hampir tidak menyebut Timur Tengah.
Namun, NSS jelas memengaruhi bagaimana sumber daya pemerintah dialokasikan dan memberi arahan kepada negara-negara lain tentang niat AS. "Terlepas apakah pemerintah benar-benar mengikuti prinsip dan prioritas yang ditetapkan di sini, ini adalah sumber terbaik bagi para pembuat kebijakan luar negeri yang mencari kejelasan atas arah kebijakan sebuah pemerintahan yang sejauh ini tidak konsisten dan sulit diprediksi,” ujar Payne, yang merupakan direktur riset di lembaga pemikir Chatham House, kepada DW.
Apa isi dokumen National Security Strategy tersebut?
Selain banyak melontarkan pujian untuk diri sendiri dan menjauhi kebijakan luar negeri tradisional AS, Trump menetapkan cetak biru "America First” yang dinilai jauh lebih kuat dibanding NSS pertamanya pada tahun 2017.
"Setelah berakhirnya Perang Dingin, para elite kebijakan luar negeri Amerika meyakinkan diri mereka bahwa dominasi permanen AS atas seluruh dunia adalah untuk kepentingan negara kita,” demikian tertulis dalam pengantar. "Namun urusan negara lain menjadi kepentingan kita, hanya jika aktivitas mereka secara langsung mengancam kepentingan kita.”
Karena itu, strategi secara garis besar bergerak menjauh dari intervensi AS di luar negeri, multilateralisme, dan lembaga-lembaga internasional — menuju penentuan nasib nasional sendiri, setidaknya sejauh itu menguntungkan AS.
NSS menyerukan agar AS memiliki:
- Kendali penuh atas perbatasannya,
- Militer terkuat, paling mematikan, dan paling maju secara teknologi
- Ekonomi paling dinamis, paling inovatif, dan paling maju,- serta
- Memiliki cengkeraman soft power di seluruh dunia demi kepentingannya sendiri.
Dokumen tersebut juga menyerukan "Trump Corollary” terhadap Doktrin Monroe tahun 1823 yang menegaskan penentuan nasib sendiri AS di tengah campur tangan Eropa.
Dokumen ini menekankan pencegahan "kekuasaan bermusuhan untuk menguasai Timur Tengah", menyatakan bahwa mengakhiri perang Rusia-Ukraina adalah tujuan utama, serta memerangi perdagangan narkoba di Laut Karibia dan Samudra Pasifik timur — sembari menuntut negara lain menanggung lebih banyak beban dalam urusan global.
Di sisi lain, dokumen itu menyebut bahwa Eropa menghadapi "prospek penghapusan peradaban,” bahwa beberapa negara Eropa akan menjadi "tak lagi dikenali dalam 20 tahun atau kurang dari itu,” dan mempertanyakan apakah mereka "cukup kuat untuk tetap menjadi sekutu yang dapat diandalkan.”
Namun pesan isolasionisme ini tidak selalu diterapkan secara konsisten. NSS menyerukan "keunggulan” AS di belahan Barat, khususnya Amerika Latin, dengan menyatakan: "Kami akan memberi penghargaan dan mendorong pemerintah, partai politik, dan gerakan di kawasan yang selaras dengan prinsip dan strategi kami.”
Apakah ini arah baru dalam kebijakan luar negeri AS?
Meskipun tujuan strategi ini tidak serta-merta menjadi kebijakan, pernyataannya yang eksplisit menandai perubahan besar dari NSS era Biden tahun 2022. Payne mengatakan dokumen ini "merupakan penolakan fundamental dan eksplisit terhadap strategi keamanan nasional yang dikembangkan setidaknya sejak berakhirnya Perang Dingin,” sambil menambahkan bahwa: "Yang paling jelas adalah apa yang bukan: ortodoksi internasionalisme liberal tradisional yang telah menopang strategi besar AS selama beberapa dekade.”
Strategi ini memang lebih dekat dengan NSS Trump tahun 2017. Tetapi menurut Dr. Rubrick Biegon, dosen hubungan internasional di University of Kent, hal itu selaras dengan perubahan luas pada masa jabatan keduanya.
"Ini tampaknya sejalan dengan pergeseran dari Trump ke Trump 2.0. Saya pikir dokumen strategi ini lebih dekat dengan pandangan dunia Trump yang khas dibanding versi 2017,” paparnya kepada DW, seraya menambahkan bahwa hal ini sebagian karena "Trump kini lebih nyaman dengan posisinya dan memiliki lebih banyak anggota tim pilihannya sendiri, bukan tokoh-tokoh establishment.”
Reaksi Eropa terhadap strategi AS: ‘lebih kanan dari sayap kanan ekstrem'
Di Rusia, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyambut dokumen tersebut sebagai "sejalan dengan pandangan kami” dan dinilai sebagai "langkah positif.”
Namun banyak pihak di Eropa justru sangat khawatir. Mantan Perdana Menteri Swedia Carl Bildt mengatakan dokumen tersebut "menempatkan diri di sebelah kanan kelompok kanan ekstrem.”
Reaksi politisi aktif Eropa umumnya cenderung meredam kekhawatiran itu — meskipun dokumen tersebut mempertegas kembali kritik Trump terhadap Eropa dalam pidato PBB awal tahun ini ketika ia mengatakan: "Eropa sedang dalam masalah serius. Mereka telah diserbu oleh gelombang imigran ilegal seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya.”
Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul mengatakan negaranya tidak memerlukan "nasihat dari luar” setelah rilis NSS, tetapi AS tetap "sekutu terpenting kami di aliansi [NATO].” Ia menambahkan: "Saya percaya bahwa isu kebebasan berekspresi atau organisasi masyarakat bebas kita tidak pantas dimasukkan [ke dalam strategi], setidaknya ketika menyangkut Jerman.”
Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, menyuarakan nada yang serupa."Saya rasa kita tidak selalu sependapat dalam berbagai isu, tetapi prinsip utamanya tetap ada,” pungkas Kallas. "Kita adalah sekutu terbesar, dan kita harus tetap bersama.”
Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris
Diadaptasi oleh Ayu Purwaningsih
Editor: Yuniman Farid