Studi: Demokrasi Alami Kemunduran Lagi di Tengah Pandemi
11 Februari 2022
Standar demokrasi di seluruh dunia kembali mengalami kemunduran pada tahun 2021 di tengah pandemi, kata studi dari Economist Intelligence Unit (EIU) yang dirilis hari Kamis (10/2) di London.
Iklan
Kemunduran demokrasi pada tahun 2021 terjadi seiring dengan meningkatnya dukungan untuk otoritarianisme, kata studi tahunan Economist Intelligence Unit (EIU) yang hasilnya dirilis hari Kamis (10/02) di London. Kurang dari setengah penduduk dunia kini hidup dalam sistem demokrasi, yaitu 45,7 persen.
Hasil studi situasi demokrasi 2021 itu "menjelaskan tantangan berkelanjutan terhadap sistem demokrasi di seluruh dunia, di bawah tekanan pandemi virus corona dan meningkatnya dukungan untuk alternatif otoriter," kata EIU.
Indeks tahunan EIU mengukur situasi demokrasi global dan menyatakan tahun 2021 telah terjadi ”penurunan terbesar” sejak 2010 bersama dengan "rekor suram lainnya". EIU pertama kali melansir Indeks Demokrasi pada tahun 2006.
Pandemi sebabkan kemunduran demokrasi
EIU mengatakan, indeks demokrasi Inggris juga turun di peringkat, menyusul kontroversi atas pendanaan partai dan serangkaian skandal, tetapi Inggris tetap merupakan "demokrasi penuh". Sementara Spanyol diturunkan statusnya menjadi "demokrasi yang cacat", yang mencerminkan penurunan skor untuk independensi peradilan.
"Pandemi telah membawa kemunduran kebebasan warga, baik di negara-negara demokrasi maupun di negara-negara yang dikuasai rezim otoriter," kata studi itu. Pandemi juga telah menyebabkan polarisasi dan perpecahan di kalangan masyarakat.
Selanjutnya disebutkan, Hanya 6,4 persen penduduk dunia yang sekarang hidup dalam suasana "demokrasi penuh". Hanya 45,7 persen populasi dunia tahun 2021 hidup dalam suasana denmokratis, penurunan dari indeks tahun 2020 dengan 49,4 persen.
Pekerja Seni Hong Kong dan Cina yang Dipersekusi Beijing
Seniman Hong Kong yang mengekspresikan sikap pro-demokrasi, kreativitasnya dibungkam, sama seperti para musisi di Cina. Berikut daftar seniman yang jadi target persekusi Beijing.
Foto: Richard Shotwell/Invision/AP/picture alliance
Menamakan diri ‘pemadam kebakaran budaya’
Kacey Wong baru saja hengkang dari Hong Kong ke Taiwan, dengan alasan kurangnya ruang untuk ekspresi artistik. Terkenal dengan seni pertunjukan satire politiknya, musisi lulusan Cornell ini memilih isu seperti Pembantaian Tiananmen atau sensor di Cina. Dalam konser “The Patriot” tahun 2018, ia menyanyikan lagu kebangsaan Cina di dalam jeruji besi berwarna merah.
Foto: ANTHONY WALLACE/AFP
Lagu tentang pilihan
Pendukung gerakan pro-demokrasi Hong Kong, Anthony Wong (kiri) menyanyikan lagu “A Forbidden fruit per day” pada saat pemilu 2018. “Lagu ini menceritakan pilihan, entah masyarakat punya pilihan atau tidak,” ucapnya. Ia ditangkap aparat belum lama ini dan pejabat Komisi independen anti Korupsi Hong Kong mendakwanya karena “perilaku korup.” Wong terancam hukuman penjara cukup lama.
Foto: Alvin Chan/SOPA/Zuma/picture alliance
Tirani tidak bisa mengalahkan kreativitas
Penyanyi Kanton Pop, aktris, dan aktivis pro-demokrasi Denise Ho masuk daftar hitam karena bergabung dengan Gerakan Payung Hong Kong 2014. Saat TEDTalk tahun 2019 dia mengatakan, tirani tidak akan bisa mengalahkan kreativitas. “Apakah itu protes turun ke jalan yang menciptakan gejolak baru atau saat warga menemukan kembali jati dirinya, sistem butuh waktu untuk melawannya dengan mencari solusi.”
Foto: Asanka Ratnayake/Getty Images
Dianugerahi Nobel Perdamaian saat di penjara
Mendiang Liu Xiaobo dianugerahi Nobel Perdamaian tahun 2010 atas “perjuangan panjang dan tanpa kekerasan demi hak asasi manusia di Cina” saat ia menjalani masa tahanan keempatnya. Dia adalah penulis, kritikus sastra, aktivis hak asasi manusia, dan filsuf yang ditangkap berkali-kali, dicap sebagai pembangkang Cina, dan dikenal sebagai tahanan politik.
Foto: picture-alliance/dpa/L. Xia
Seni sebagai alat bantu untuk kebebasan
Seniman kontemporer dan pembangkang politik Ai Weiwei dipenjara tahun 2011 karena dituduh mengemplang pajak. Dibebaskan setelah 81 hari, dan diorama ini menggambarkan kisah menyedihkan dari penahanannya. Ai menjelaskan makna karyanya: “Jika karya saya bermakna, itu adalah alat kebebasan. Jika saya melihat korban otoritarianisme, saya adalah tentara pembela kebebasan mereka.”
Foto: Federico Gambarini/dpa/picture alliance
Saat kebenaran jadi tabu
Pembuat film dan penulis Zhou Qing harus membayar mahal karena menulis hal tabu. Saat wawancara 2011 lalu, dia mengatakan “di Cina mengungkap kebenaran membuat orang menderita selamanya. Warga biasa yang tahu dan menyebarkannya akan kehilangan keluarga atau pekerjaan. Penulis yang mengungkap kebenaran diadili dengan ancaman penjara. Pejabat yang memilih kebenaran, kemungkinan kehilangan nyawanya.”
Foto: Ai Weiwei/Zhou Qing
Gunakan budaya pop lawan propaganda
Lahir dan besar di Shanghai, Badiucao beken sebagai kartunis politik, seniman, dan aktivis yang "pergi belajar" ke Australia tahun 2009 dan menetap di sana. Dia menggunakan nama penanya untuk melindungi identitasnya. Ia melontarkan pernyataan politiknya berupa penggabungan lelucon politik, satir, dan budaya pop dengan gambar khas propaganda partai komunis. Presiden Xi Jinping sering jadi objeknya.
Foto: Libor Sojka/Ctk/dpa/picture alliance
Dari pahlawan jadi musuh negara
Mulanya Chloe Zhao dielu-elukan media resmi Cina sebagai “kebanggan Cina” setelah menyabet predikat Sutradara Terbaik versi Golden Globe 2021. Namun, kemenangan Oscar ini tidak lagi dianggap, dan pujian di media sosial juga dihapus. Spekulasinya, saat wawancara dengan majalah Filmmaker tahun 2013, dia menghina Cina dengan mendeskrpsikan Cina sebagai “negara dengan kebohongan di mana-mana.” (mh/as)
Foto: Richard Shotwell/Invision/AP/picture alliance
8 foto1 | 8
Norwegia di peringkat 1, Jerman ke-15, Indonesia ke-52
Peringkat teratas dalam Indeks Demokrasi versi EIU tetap diduduki oleh Norwegia, diikuti oleh Selandia Baru, Swedia, Finlandia, Islandia, dan Denmark. Seperti tahun sebelumnya, Jerman berada di peringkat ke-15. Hanya 21 negara yang dinilai masuk kategori "demokrasi penuh". Indonesia berada di peringkat ke-52, masih lebih baik daripada Filipina (54) dan Singapura (66).
Lebih dari sepertiga penduduk dunia hidup di bawah pemerintahan otoriter, sebagian besar berada di Cina. "Cina tidak menjadi lebih demokratis karena menjadi lebih kaya. Sebaliknya, menjadi kurang bebas," kata EIU. Tiga peringkat terbawah diduduki oleh Korea Utara, Myanmar, dan Afganistan.