1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya
SosialJerman

Studi: Rasisme Marak di Pasar Perumahan Jerman

12 Desember 2025

Studi mencatat, warga kulit hitam dan muslim acap dipinggirkan ketika ingin menyewa rumah. Sekedar bernama asing saja cukup untuk mendiskualifikasi calon penyewa. Sementara kelangkaan rumah kian memanaskan persaingan.

Foto Ilustrasi - Sepasang warga asing saat mengunjungi satu apartemen yang akan disewakan
Warga asing acap tidak diundang melihat calon apartemen, atau lamarannya ditolak sama sekali.Foto: Monkey Business 2/Shotshop/IMAGO

Perumahan adalah kebutuhan dasar yang menentukan banyak hal—dari peluang karier hingga kesehatan fisik dan mental. Namun mencari tempat tinggal layak di Jerman bukan perkara mudah, terutama bagi mereka yang bukan warga kulit putih.

Temuan terbaru studi Pusat Penelitian Integrasi dan Migrasi Jerman (DeZIM) mencatat, Muslim dan warga kulit hitam melaporkan jauh lebih sering ditolak atau tidak diundang meninjau apartemen—masing-masing dengan probabilitas 35 dan 39 persen—dibanding kelompok kulit putih (11 persen). Polanya terkonfirmasi lewat eksperimen: peneliti mengirim aplikasi ke iklan penyewaan apartemen dengan kualitas identik, hanya membedakan nama. Pelamar dengan nama "khas Jerman” punya peluang 22 persen mendapat undangan. Sementara bagi nama dari Timur Tengah, Turki, atau Afrika, angkanya 16 persen.

Riset tersebut merupakan analisis komprehensif pertama mengenai diskriminasi terhadap kelompok rasial dan etnis di pasar perumahan. Survei NaDiRa, unit di bawah DeZIM, melibatkan lebih dari 9.500 responden pada Agustus 2024–Januari 2025. Data itu kemudian ditautkan dengan indikator resmi seperti tingkat polusi lingkungan.

Tiga lamaran per hari, tetap tanpa kepastian

Belphine Okoth, mahasiswa pascasarjana asal Kenya, sudah lima bulan mencari apartemen di Bonn tanpa hasil. Dia membayar biaya langganan di hampir semua portal properti, serta mengirim rata-rata tiga lamaran sewa per hari. Belphine mengaku berusaha menghilangkan bias dengan memakai bahasa Jerman dan tanpa foto. "Tapi ketika pemilik akhirnya melihat saya, mungkin mereka merasa ‘bukan yang diharapkan',” ujarnya kepada DW.

Kelangkaan rumah di Jerman kian memanaskan persaingan di pasar perumahan. Situasi berlangsung dramatis di kota-kota besar seperti Hamburg, Köln atau München, di mana ratusan calon penyewa bersaing untuk satu apartemen.Foto: Lukas Schulze/dpa/picture alliance

"Saya enggan menyimpulkan ini semata-mata karena warna kulit saya, karena kalau begitu rasanya saya tak akan pernah punya peluang”.

Keluar dari asrama mahasiswa, Belphine kini tinggal di sublet tak resmi—masalah lain yang disorot DeZIM. Studi menunjukkan warga kulit berwarna lebih sering berada dalam situasi sewa tak pasti: 12 persen memiliki kontrak sewa berjangka, dibanding 3 persen pada kelompok kulit putih. Kaum minoritas juga menanggung beban biaya lebih berat: 37 persen menghabiskan lebih dari 40 persen pendapatan untuk perumahan, dibanding 30 persen pada kelompok kulit putih.

"Tingkat rasisme di pasar perumahan itu parah,” kata Tahir Della dari Initiative Schwarze Menschen in Deutschland (ISD), kelompok advokasi warga kulit hitam di Jerman. Menurutnya, penolakan jarang diungkap terang-terangan karena melanggar hukum. Namun pola lazimnya: warga kulit hitam dengan nama Jerman diundang melihat unit, lalu diberi tahu bahwa apartemen "sudah terisi”. Jaringan pertemanan, katanya, tetap jadi cara utama mencari apartemen—dan ras kerap menjadi kriteria penolakan.

Seorang pria Afro-Jerman bercerita bahwa meski berpendapatan tinggi dan kontrak kerja permanen, dia diminta menyertakan seorang penjamin yang mampu secara finansial. "Cara seperti itu jelas mempersempit akses, terutama bagi warga asing,” ujarnya.

Diskriminasi muncul dalam sengketa dengan pemilik dan tetangga

Alexander Thom, juru bicara Fair mieten, fair wohnen—satu-satunya pusat pendampingan khusus diskriminasi perumahan  di Jerman—mengatakan temuan DeZIM sejalan dengan kenyataan di lapangan. Bentuk diskriminasi paling kentara muncul dalam konflik antar-tetangga, yang dampaknya jauh lebih personal. "Bisa mulai dari biaya tagihan tambahan hingga tuduhan kebisingan,” katanya. Banyak kasus yang tampak sebagai perselisihan umum ternyata didorong prasangka rasial.

Dia menyebut pola kasus yang berulang, terutama melibatkan ibu tunggal berkulit hitam, yang dilaporkan tetangga atas tuduhan anak mereka "terlalu berisik”. Manajemen gedung sering mengeluarkan peringatan tanpa verifikasi. Setelah diperiksa, catatan "kebisingan” itu kerap terbukti tidak akurat.

Rumah "Hijau" Berkualitas Tinggi Khusus bagi Masyarakat Kelas Bawah

03:46

This browser does not support the video element.

David*, warga AS keturunan Afrika yang telah menjadi warga Jerman, mengalami pola serupa. Dia terlibat sengketa panjang dengan pemilik apartemen yang membiarkan kerusakan di rumah dan berulang kali mencoba mengusirnya—semua dinyatakan tidak sah oleh pengadilan. Ketika pemilik mencoba menaikkan biaya tambahan, dia kembali menang di pengadilan. "Saya rasa, dan teman-teman saya juga bilang, dia tak akan berani bertindak seperti ini terhadap warga Jerman kulit putih,” ujarnya.

Rasisme berarti rumah lebih kecil, lebih mahal, dan berkualitas lebih buruk

Studi DeZIM mengungkap ketimpangan kualitas hunian. Peluang tinggal di rumah dengan cacat bangunan mencapai 57 persen bagi warga kulit berwarna, dibanding 48 persen kelompok kulit putih. Mereka juga lebih sering tinggal di kawasan dengan polusi nitrogen dioksida lebih tinggi, serta hunian lebih sempit: rata-rata 47 meter persegi atau 1,3 ruang per orang, dibanding 69 meter persegi dan 1,9 ruang untuk mayoritas kulit putih.

Thom menilai salah satu langkah penting adalah memperluas daftar karakteristik yang dilindungi undang-undang dan menutup celah regulasi—misalnya pengecualian tertentu bagi pemilik properti. Noa K. Ha, direktur ilmiah DeZIM, juga menyerukan penguatan hukum anti-diskriminasi serta penambahan stok perumahan sosial. Sejak liberalisasi pasar perumahan pada 1970-an, katanya, kelompok rentan makin sulit mengakses hunian layak.

Dia juga mencatat generasi kedua imigran mengalami hambatan serupa—bukan akibat bahasa atau sistem, tapi diskriminasi struktural. "Di sinilah peran masyarakat sipil dan pusat pendampingan. Berlin satu-satunya kota yang punya layanan khusus untuk warga yang mengalami diskriminasi rasial di pasar perumahan,” ujarnya.

*Nama disamarkan


Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Jerman
Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
Editor: Yuniman Farid

 

Lewatkan bagian berikutnya Topik terkait