Waktu kian mendesak bagi jutaan manusia di Sudan, tulis Perserikatan Bangsa-bangsa, PBB, dan organisasi kemanusiaan internasional dalam sebuah pernyataan bersama belum lama ini. Ancaman bencana kelaparan meningkat drastis di tengah berkecamuknya perang saudara. 

Sudah sejak setahun silam, negeri di Tanduk Afrika itu terkoyak oleh pertarungan dua jendral, yang tak segan menghentikan atau membajak pengiriman bantuan kemanusiaan bagi warga sipil.

Bencana terutama mengintai di wilayah Darfur, kata Alice Nderitu, utusan khusus PBB untuk pencegahan genosida. Menurutnya, apa yang terjadi di barat Sudan sudah mencapai dimensi pembersihan etnis, kata Nderitu, dalam keterangan di hadapan Dewan Keamanan PBB, beberapa hari silam.

Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru! 

"Kaum sipil diserang dan dibunuh karena warna kulitnya, karena asal usul etnisnya."

Gambaran serupa dilaporkan organisasi kemanusiaan Dokter Lintas Batas, MSF, "kami melihat dengan mata kepala sendiri pertumpahan darah yang terjadi," kata Claire Nicolet, salah seorang petinggi MSF.

Menurut organisasi yang pernah mendapat Nobel Perdamaian pada 1999 itu, sedikitnya 145 orang dibunuh dan 700 mengalami luka-luka sejak tanggal 10 Mei. Saat ini, organisasi bantuan internasional tidak lagi bisa bekerja di lapangan lantaran besarnya risiko serangan bersenjata.

Gawat di al Fashir

Situasi dramatis dilaporkan di al Fashir, ibu kota negara bagian Darfur Utara. Ke sana lah jutaan warga sipil mencari perlindungan dari perang yang berkobar di pedalaman.

Kota berpenduduk setengah juta jiwa itu masih dikuasai militer Sudan, SAF, di bawah Jendral Abdel Fattah al Burhan. Al Fashir merupakan benteng terdepan SAF di tengah kepungan dan serangan berkala tentara Rapid Support Forces, RSF, di bawah Mohamed Hamdan Daglo alias Hemeti.

"Di sana, bencana kelaparan sudah di depan mata," kata Marina Peter, direktur Forum Sudan dan Sudan Selatan, sebuah organisasi kemanusiaan di Eropa. Penaklukkan al Fashir oleh RSF akan memicu gelombang pengungsi baru. Kelangkaan dan inflasi harga bahan pangan juga melanda kota-kota yang dikuasai oleh milisi binaan Hemeti.

"Mereka yang punya sedikit uang, mungkin bisa meninggalkan kota jika mereka beruntung. Tapi kaum miskin akan dibantai," kata Marina Peter.

Aliansi rapuh

Menurutnya, RSF menggunakan taktik brutal untuk meneror warga sipil agar mau bergabung. "Al Fashir pada dasarnya adalah rantai terakhir yang menyatukan Sudan. Jika direbut RSF, maka Sudan akan terbelah dua, yang berarti bencana secara politis," imbuhnya lagi.

Brutalitas militer Sudan dan RSF membiaskan ketergesaan, menurut analisa lembaga penelitian International Crisis Group, ICG. Karena menurut para analis, semakin lama konflik berkecamuk, semakin rapuh pula aliansi yang dijalin kedua jendral dengan milisi-milisi lokal.

Kerapuhan itu menyulitkan SAF dan RSF untuk mengendalikan milisi-milisi binaan mereka, yang kini semakin leluasa menebar prahara. "Konflik ini sudah memasuki fase baru yang lebih berbahaya, di mana Sudan semakin tercerai-berai," tulis organisasi yang bermarkas di Brussels, Belgia, itu.

Intervensi dunia internasional

Bantuan bagi militer Sudan datang dari luar negeri. Menjelang akhir tahun lalu, Jendral al-Burhan melobi Iran untuk mengirimkan senjata. Sejak itu, SAF rajin menerbangkan drone tempur untuk menyerang posisi RSF. Pengakuan juga diumumkan Mesir dan Arab Saudi bagi pemerintahan junta di Khartoum.

"Seseorang seperti dia lah yang ingin dilihat Mesir dan Arab Saudi di puncak pemerintahan sebuah negara," kata analis Sudan, Marina Peter.

Mesir dan Sudan juga dikaitkan oleh ideologi yang sama, kata pakar politik Afrika Hager Ali dari Institut Penelitian GIGA, Jerman, yang baru-baru ini merilis analisa terkait situasi di Sudan. "Mesir tidak bekerja sama dengan RSF, karena mereka tidak dianggap sebagai aktor negara."

Sebab itu pula, pentolan RSF Hemeti memposisikan diri sebagai pemberontak kemerdekaan. Melalui cara itu, dia bisa mendulang dukungan Uni Emirat Arab, termasuk juga Rusia, yang dijanjikan hak penambangan atas cadangan emas Sudan.

Destabilisasi Sudan

Namun Moskow kini mulai mengulurkan tangan ke arah SAF, dan akan membangun pangkalan angkatan laut di Port Sudan. Selain itu, delegasi Rusia juga telah bertemu dengan petinggi junta pada akhir April silam.

"Baik UEA atau Rusia ingin memperluas pengaruhnya di Sudan," kata Hager Ali. Di Sudan, kedua negara memadu kepentingan ekonomi atas cadangan sumber daya alam. Selain itu, Sudan terletak strategis dan bisa menjadi labuhan bagi negara luar untuk berjejak di Afrika.

"Akses diupayakan melalui kerja sama, baik dengan aktor non-negara seperti Hemeti yang memberontak, tapi juga dengan aktor negara melalui jalur diplomasi resmi."

Patut dipertimbangkan, aktor-aktor internasional tidak berkepentingan pada solusi konflik atau perdamaian di Sudan. "Bagi semua negara yang terlibat, Sudan adalah gerbang menuju Laut Merah, dan dari Laur Merah menuju Afrika," kata Ali.

Sebab itu, akan menguntungkan bagi aktor internasional jika Sudan tidak memiliki administrasi yang berfungsi maksimal, karena melapangkan jalan bagi masuknya pengaruh asing. "Prosesnya akan sangat lebih cepat melalui jalur tidak resmi, seperti misalnya penyelundupan senjata, seperti yang sedang terjadi di Sudan saat ini."

"Dalam hal ini, aktor-aktor asing tidak punya kepentingan perdamaian dalam jangka panjang, melainkan pada ketidakstabilan terkendali."

rzn/yf