KHARTUM

Pemerintah Sudan menolak resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai Konflik Darfur, dimana dicantumkan bahwa Mahkamah Internasional di Den Haag berwenang untuk mengusut kejahatan perang di wilayah krisis di barat Sudan itu. Pimpinan Partai Kongres yang memerintah mengemukakan, tidak dapat diterima, kalau warga Sudan diadili di luar wilayah negaranya. Sebaliknya kedua kelompok pemberontak terpenting di Darfur menyambut baik resolusi itu. Mereka juga bersedia menyerahkan anggotanya sendiri yang melanggar HAM.