Lebih dari dua minggu sudah berlalu sejak pasukan paramiliter Rapid Support Forces (RSF) merebut kota El-Fasher di barat Sudan. Sejak itu, laporan tentang pembunuhan massal, kekerasan etnis, penculikan, dan kekerasan seksual terus bermunculan. Para saksi mata menuturkan kepada berbagai media bahwa korban diserang karena identitas etnis mereka.

Sejak April 2022, RSF berperang melawan Sudanese Armed Forces (SAF) — angkatan bersenjata reguler Sudan. Api konflik dipicu oleh penolakan pemimpin RSF, Mohammed Hamdan Daglo, atau Hemeti, untuk mengintegrasikan pasukannya ke dalam SAF. RSF sendiri lahir dari milisi Janjaweed, pasukan yang dulu dibentuk oleh diktator Omar al-Bashir, penguasa yang digulingkan pada 2019. Janjaweed dikenal sebagai dalang kejahatan perang dan genosida dalam konflik Darfur dua dekade lalu.

Menurut Hager Ali, pakar Sudan dari GIGA Institute for Global and Area Studies, kekejaman RSF kali ini mencapai tingkat yang belum pernah terlihat sebelumnya. "Kekerasan mereka kini tanpa kendali. Siapa pun yang tak mendukung, tak mau bergabung, atau sekadar menghalangi langkah mereka, bisa menjadi sasaran,” katanya. "Mereka tak butuh perintah lagi untuk membunuh.”

Gelombang pengungsian besar-besaran

Sekitar 90 ribu orang meninggalkan El-Fasher dalam hitungan hari, kata Kelly Clements, Wakil Komisaris Tinggi UNHCR, kepada DW. "Mereka datang tanpa membawa apa pun, luka di tubuh dan trauma di wajah mereka,” ujarnya.

Sebanyak 87 persen pengungsi yang tiba di Chad adalah perempuan dan anak-anak. Banyak dari mereka menjadi korban kekerasan seksual. "Angkanya jauh di atas rata-rata,” kata Kelly.

Ali menilai kebrutalan RSF juga bagian dari strategi propaganda. Setelah kekalahan di Khartoum, RSF berusaha menjadikan kemenangan di Darfur sebagai panggung unjuk kekuatan — pesan intimidatif bagi SAF.

Namun, konflik ini bukan semata tentang kekuasaan. "Darfur kaya akan emas dan getah akasia, bahan penting ekspor Sudan,” jelas Ali. "Ada banyak laporan RSF mengekspor sumber daya itu untuk membiayai pemerintahan bayangan yang kini mereka bangun.”

Bukti pembunuhan massal

Dugaan pembunuhan massal di sekitar El-Fasher semakin kuat. Humanitarian Research Lab (HRL) dari Yale School of Public Health melaporkan citra satelit yang menunjukkan "objek menyerupai jenazah” di sejumlah lokasi. Temuan itu sejalan dengan laporan eksekusi terhadap warga yang mencoba melarikan diri dari kota.

Pusat riset Center for Information Resilience (CIR) juga memverifikasi video penangkapan dan pembunuhan massal di rute barat laut El-Fasher  — jalur utama pengungsian menuju kota Gurnei, 320 kilometer jauhnya.

Selain itu, CIR mencatat meningkatnya indikasi kekerasan seksual di wilayah konflik. Belum ada bukti visual yang dikonfirmasi, tetapi berbagai laporan lapangan menimbulkan "kekhawatiran mendalam terhadap keselamatan perempuan di El-Fasher.”

Tudingan pembersihan etnis

Pada pertengahan September, Sudan War Monitor memperingatkan meningkatnya kekerasan di Darfur. Organisasi itu melaporkan serangan drone ke Masjid Al-Safiya saat salat Jumat — menewaskan banyak jemaah. "Pembunuhan di Safiya memperkuat dugaan bahwa kampanye RSF bukan sekadar upaya militer, melainkan pembersihan demografis,” tulis laporan tersebut.

Selain pembunuhan, laporan juga menyebut adanya strategi kelaparan sistematis terhadap penduduk sipil.

Diplomasi jalan buntu

Upaya damai kembali digulirkan pekan ini. Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelatty, bertemu dengan panglima SAF, Jenderal Abdel-Fattah Burhan, di Port Sudan. Ia mengingatkan tentang rencana perdamaian yang disusun AS, Mesir, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab sejak September: gencatan senjata kemanusiaan tiga bulan, disusul proses politik sembilan bulan.

RSF mengaku telah menyetujui proposal itu. SAF menyambutnya, tapi menolak menandatangani sebelum RSF menarik pasukan dari wilayah sipil dan menyerahkan senjata.

Namun, Ali pesimistis. "Satu-satunya cara melindungi warga sipil saat ini hanyalah kekuatan bersenjata — zona penyangga atau pengawalan militer bagi pengungsi,” ujarnya. "Sanksi dan embargo memang penting, tapi efeknya lambat. Pasukan penjaga perdamaian butuh mandat Dewan Keamanan PBB — dan Rusia bisa saja memveto.”

Ia menyimpulkan dengan getir: "Untuk sementara, harapan akan perdamaian di Sudan masih tampak jauh di cakrawala.”

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman
Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
Editor: Yuniman Farid