Sebuah klinik di Tanggerang menawarkan jalan 'bertaubat' bagi kaum muslim dengan menawarkan layanan hapus tato secara gratis. Sekitar 1.000 pasien telah mendaftar. Kebanyakan mengaku ingin kembali diterima masyarakat, tanpa sentimen negatif yang selalu menghinggapi mereka yang memiliki tato di tubuhnya.

Kendati ditawarkan secara gratis, layanan bernama "Berani Hijrah" itu bukan tanpa syarat. Setiap pasien diwajibkan membaca dan menghapal Surah ar-Rahman selama proses penghapusan. Jumlah peminat layanan diklaim terus bertambah di beberapa kota.

Gagasan membuka klinik di Tanggerang berasal dari Ahmad Zaki dan Rizki Sari. Bersama aktivis lain mereka mengumpulkan sumbangan hingga 100 juta rupiah buat membeli dua laser. Kabar tentang layanan tersebut menyebar cepat, terutama melalui sebuah akun di Instagram.

Biasanya pasien akan mendapat olesan salep khusus ke permukaan kulit yang ditutupi tato. Setelah kulit terasa kebas, dokter memulai terapi dengan menembakkan sinar laser ke permukaan kulit. Bergantung pada jenis tato, terapi tersebut bisa berlangsung antara hitungan menit hingga jam.

"Orang bertato mungkin berpikir itu adalah seni, budaya atau identitas diri, tapi masyarakat berpikiran lain," kata salah seorang penggagas layanan, Ahmad Zaki. "Biasanya kan gambar setan, atau gambar seksual dan itu tidak baik."

Rizki Sari, dokter Islamic Medical Service yang ikut menggagas program tersebut mengatakan kebanyakan pasiennya merasa terbebani oleh sentimen negatif. Selain itu keberadaan tato juga menyulitkan mereka ketika ingin beribadah. Seorang pasien, katanya, bahkan mencoba menggerus tato dengan setrika.

Tato yang telah diterima secara terbuka oleh masyarakat barat, masih mengundang sentimen negatif di Asia lantaran sering diasosiasikan dengan pelaku tindak kriminal. Terlebih perempuan yang bertato sering mengalami diskriminasi atau setidaknya mendapat pandangan negatif dari lingkungan sekitar.

Hal ini terutama dirasakan Sri Novianti, remaja 19 tahun yang memiliki tato di lengannya. Ketika Sri mulai mengenakan jilbab dan tato di lengannya itu lenyap, "Laki-laki tidak lagi melihat saya dengan pandangan menjijikkan. Tiba-tiba saya merasa dihormati. Saya ingin terus memakai hijab karena saya merasa menjadi perempuan yang terhormat."

Hasil jajak pendapat Pew Research Centre tahun 2015 silam mengungkap lebih dari separuh (52%) penduduk muslim Malaysia mendukung pandangan bahwa konstitusi negara harus mengikuti Syariah Islam secara menyeluruh. Sementara 17% mewakili pandangan yang lebih moderat, yakni ajaran Al-Quran hanya sebagai acuan tak resmi penyelenggaraan negara. Sisanya (17%) menolak pengaruh agama pada konstitusi.

Dari semua negara berpenduduk mayoritas muslim, Pakistan adalah yang paling gigih menyuarakan penerapan Syariah Islam sebagai konstitusi negara. Sebanyak 78% kaum muslim mendukung pandangan tersebut. Hanya 2% yang mendukung sekularisme dan menolak pengaruh agama dalam penyelenggaraan negara.

Pengaruh Kemalisme pada masyarakat Turki masih kuat, kendati politik agama yang dilancarkan partai pemerintah AKP. Hanya sebanyak 13% kaum muslim yang mendukung Syariah Islam sebagai konstitusi, sementara mayoritas (38%) mewakili pandangan moderat, yakni Al-Quran sebagai acuan tak resmi. Uniknya 36% penduduk tetap setia pada pemisahan agama dan negara.

Mayoritas kaum muslim Libanon (42%) yang memiliki keragaman keyakinan paling kaya di dunia menolak pengaruh agama pada konstitusi. Adapun 37% penduduk mendukung Al-Quran sebagai acuan tak resmi penyelenggaraan negara. Hanya 15% yang menuntut penerapan Syariah Islam secara menyeluruh.

Hingga kini Indonesia masih berpedoman Pancasila. Tak heran jika 52% kaum muslim menolak penerapan menyeluruh Syariah Islam. Namun mereka mendukung pandangan bahwa prinsip Al-Quran harus tercerminkan dalam dasar negara. Sebanyak 22% penduduk menginginkan Syariah sebagai konstitusi dan 18% menolak pencampuran antara agama dan negara.

Penduduk muslim di Yordania tergolong yang paling konservatif di dunia. Sebanyak 54% menginginkan Syariah Islam sebagai landasan negara. Sementara 38% menolak Syariah, namun mendukung pandangan bahwa konstitusi tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Hanya 7% yang memihak Sekularisme sebagai prinsip dasar negara.

Sebagian besar kaum muslim Nigeria (42%) lebih mendukung faham Sekularisme ketimbang Syariah Islam. Di negeri yang sering dilanda konflik agama itu hanya 22% yang mengingingkan Syariah Islam sebagai konstitusi. Sementara 17% mewakili pandangan moderat, dan puas pada konstitusi yang tidak melanggar hukum Islam.

Tahun 2011 hanya 38% penduduk Palestina yang mendukung Syariah sebagai konstitusi, pada 2015 jumlahnya berlipatganda menjadi 65%. Sementara 23% mewakili pandangan yang lebih moderat terkait penerapan Syariah. Hanya 8% yang menolak agama mencampuri urusan negara. (rzn/hp - Pew Research Centre, Economist)