Kementerian Luar Negeri di Damaskus mengumumkan, pasukan baru akan ditarik dari kota-kota yang dilanda pertempuran di negara itu, jika oposisi menyodorkan "jaminan tertulis" bahwa „kelompok teror bersenjata“ mengakhiri segala bentuk kekerasan dan menyerahkan senjatanya. Hal itu berdasarkan keterangan juru bicara Kementerian Luar Negeri Suriah Jihad al-Makdisi. Kelompok teror yang dimaksud oleh rezim Damaskus adalah gerakan aksi protes menentang Presiden Bashar al-Assad.

Adalah interpretasi yang salah dimana Suriah mengkonfirmasi, akan menarik pasukannya tanggal 10 April dari kota-kota dan kawasan sekitarnya. DikatakanjJuru bicara kementerian luar negeri Suriah, yang lebih lanjut meminta jaminan agar Qatar, Arab Saudi dan Turki tidak lagi mendukung oposisi dengan uang dan senjata.

Sebagai alasan untuk tuntutan-tuntutan baru itu menurut juru bicara kementerian luar negeri di Damaskus, pemerintah ingin menghindari bahwa pemberontak, selama gencatan senjata menata baru organisasi, memperlengkapi senjata dan dapat mengusai seluruh kawasan tetangga.

Keraguan Suriah Tepati Kesepakatan Makin Besar

Utusan khusus internasional untuk Suriah Kofi Annan masih belum menyodorkan jaminan tersebut. Dewan Keamanan PBB meminta dengan segera kepada pimpinan Suriah sampai Selasa (10/04) menarik pasukannya dari kubu oposisi. Sementara oposisi Suriah selambatnya sampai Kamis menghentikan segala serangan. Annan sebelumnya menjelaskan, Presiden Bashar al-Assad menyetujui batas waktu untuk gencatan senjata.

Menurut laporan aktivis HAM, militer Suriah tetap melakukan kekerasan penuh menghadapi gerakan oposisi. Sabtu (07/04) saja berdasarkan keterangan pengamat HAM Suriah yang berpusat di London, sekitar 130 orang tewas. 85 diantaranya warga sipil.

Sabtu (07/04) malam PM Turki Recep Tayyip Erdogan mengancam pimpinan Suriah dengan tindakan, jika rezim di Damaskus tidak menepati kesepakatan gencatan senjata. Meski demikian Erdogan tidak menyebutkan rinci „tindakan“ yang akan diambil.

Dyan Kostermans/dpa/rtr