Demonstran di kota Homs hanya dapat melarikan diri dari kejaran peluru yang ditembakkan polisi. Itu ditunjukkan sejumlah foto yang diunggah pendukung oposisi di internet. Namun kebenaran foto-foto tersebut tidak dapat dibuktikan. Yang jelas, polisi membubarkan sebuah aksi protes duduk di lapangan di pusat kota Homs dengan kekerasan.

Dalam aksi itu setidaknya empat orang tewas. Demikian keterangan seorang aktivis oposisi dalam wawancara telefon dengan kantor berita AFP. Aksi protes itu dimulai Senin malam (18/04), dan diikuti sekitar 20.000 orang. Para demonstran awalnya bertekad untuk duduk di lapangan tersebut hingga Presiden Bashar al Assad mengundurkan diri.

Langkah Pemerintah

Sejak beberapa hari lalu, satuan polisi khusus telah mengambil tindakan keras terhadap demonstran di Suriah. Namun demikian aksi protes tidak kunjung mereda, baik di ibukota Damaskus maupun di kota-kota lainnya. Rakyat menginginkan jatuhnya rezim, dan tidak lelah turun ke jalan. Sekarang, rezim memutuskan untuk mengambil langkah pertama.

Pemerintah memutuskan sejumlah undang-undang baru, demikian dikatakan Menteri Penerangan Mahmoud. Yang paling penting, pemerintah mencabut keadaan darurat yang telah berlangsung 50 tahun. Itu akan memperbaiki keadaan keamanan dan menjaga harkat hidup rakyat. Demikian ditambahkan Mahmoud.

Namun demikian, militer tetap menembaki demonstran dengan peluru tajam. Rakyat yang memprotes disebut sebagai ekstrimis, dan dengan cara itu pemerintah membenarkan penggunaan kekerasan. Pertempuran untuk memperoleh demokrasi lebih besar di Suriah sekarang sudah menyebabkan tewasnya sekitar 250 orang.

Pembatasan Hak Rakyat

Presiden Bashar al Assad menyatakan akhir pekan lalu, akan mencabut undang-undang darurat dalam waktu sepekan. Peraturan tersebut telah membatasi sebagian besar hak rakyat selama berpuluh-puluh tahun. Misalnya hak untuk bermusyawarah dan bermufakat. Di samping itu, siapapun yang dianggap pemerintah "ancaman bagi keamanan" dapat ditangkap. Tanggal 2 hingga 6 Mei mendatang parlemen akan mengadakan sidang istimewa untuk mensahkan sejumlah perubahan.

Di samping itu pemerintah di Damaskus juga memutuskan penghapusan pengadilan keamanan nasional, juga peraturan yang mengijinkan demonstrasi dengan syarat tertentu. Televisi nasional melaporkan, demonstrasi damai sekarang diperbolehkan. Beberapa jam sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Mohammed Ibrahim al Shaar melarang semua bentuk demonstrasi. Oposisi telah menyatakan, bahwa langkah pemerintah belum cukup. Mereka menuntut berakhirnya kekuasaan tunggal Partai Baath.

Tuntutan AS

Sementara itu, pemerintah AS menuntut Suriah untuk menghentikan kekerasan terhadap demonstrasi yang berjalan damai. Di samping itu pemerintah di Damaskus juga harus melaksanakan reformasi di berbagai bidang. Demikian dikatakan juru bicara departemen luar negeri Mark Toner di Washington.

Menurut keterangan aktivis, Selasa pagi (19/04) di kota Horms aparat keamanan menembaki puluhan ribu orang dengan peluru tajam. Menurut keterangan terakhir dari pemerintah, di daerah Homs dalam 24 jam terakhir lima perwira militer dan tiga anak-anak tewas.

Di ibukota Damaskus, Selasa kemarin ratusan mahasiswa berkumpul di depan universitas dan melaksanakan aksi blokade selama 15 menit. Mereka menuntut "akhir pertumpahan darah" di negara itu. Di kota pantai Banias, lebih dari 2.000 orang melaksanakan aksi protes terhadap presiden.

dw/afp/ap/Marjory Linardy

Editor: Ayu Purwaningsih