Aung San Suu Kyi (66) menjelang penerbangan dari banda udara Yangon Rabu (13/06) mengatakan, lawatannya ke Eropa adalah untuk memperluas wawasan. "Setiap negara berbeda. Tapi saya ingin tahu seberapa jauh kemunduran Myanmar, jika sudah sampai di negara lainnya".

Ini merupakan kunjungan kedua tokoh oposisi Myanmar itu ke luar negeri, setelah dibebaskan dari statuts tahanan yang dia sandang sejak 1988. Setelah dibebaskan, negara lawatan pertamanya ke luar negeri adalah Thailand, yang dia kunjungi akhir Mei.

Dalam lawatan ke Eropa, Aung San Suu Kyi mula-mula akan menghadiri sidang organisasi buruh sedunia (ILO) di Jenewa Swiss. Setelah itu ia akan melanjutkan perjalanan ke Norwegia, untuk menyampaikan pidato penghargaan Nobel Perdamaian yang terlambat 21 tahun.

Singgahan berikutnya Dublin, Irlandia, dimana tokoh oposisi Myanmar itu akan menyampaikan ucapan terima kasihnya secara probadi kepada musikus Bono dari grup band U2, atas dukungannya selama bertahun-tahun. Sebuah konser musik yang digagas Amensti International akan digelar Senin (18/06) sebagai penghargaan kepada Suu Kyi.

Di Inggris, dia akan berpidato di majelis rendah dan majelis tinggi. Setelah itu ia akan menerima gelar doktor kehormatan dari Universitas Oxford. Suu Kyi akan kembali ke Myanmar akhir bulan Juni, agar bisa menghadiri pembukaan sidang parlemen baru.

Utusan khusus PBB pantau Rakhine

Bersamaan dengan dimulainya lawatan Aung San Suu Kyi ke Eropa, utusan khusus sekjen PBB untuk Myanmar, Vijay Nambiar tiba di Myanmar. Tujuannya adalah mematau perkambangan situasi di negara bagian Rakhine di barat Myanmar yang baru-baru ini diguncang kerusuhan sektarian berdarah.

Akibat kerusuhan itu, pemerintah Myanmar menetapkan situasi darurat untuk negara bagian itu. Bentrokan sektarian antara kaum Muslim Rohingya yang merupakan kelompok minoritas dengan kaum Budha yang mayoitas, menewaskan sedikitnya 35 orang dan melukai puluhan lainnya.

Mencemaskan eskalasi kekerasan, ribuan warga Rohingya terpaksa mengungsi ke negara tetangga Bangladesh. Namun mereka ditolak masuk oleh pemerintah Bangladesh.

AS(ap,afp,dpa)