Rohingya adalah etnis minoritas di Myanmar. Mereka hidup terutama di negara bagian barat Rakhine. Mereka tidak secara resmi diakui oleh pemerintah sebagai warga negara dan selama beberapa dasawarsa mayoritas Buddha di negara itu dituding berbagai kalangan telah melakukan diskriminasi dan kekerasan terhadap mereka.

Ribuan orang Rohingya dari Myanmar dan Bangladesh melarikan diri dari negara setiap tahunnya, dalam keadaan putus asa ke negara-negara mayoritas Muslim seperti Bangladesh, Malaysia dan Indonesia.

Sekitar 10 persen orang tanpa kewarganegaraan di dunia tinggal di Myanmar dan Rohingya. 1,1 juta jiwa imigran ilegal kini berada di Bangladesh. Pemerintah Myanmar mengatakan bahwa pihaknya siap untuk memberikan kewarganegaraan Muslim Rohingya jika mereka mengidentifikasi diri mereka sebagai orang Bengali. Rohingya keberatan.

2014, PBB menyambut reformasi politik dan ekonomi di Myanmar namun menyatakan "keprihatinan serius" atas penderitaan masyarakat Rohingya dan menuntut "kewarganegaraan penuh untuk minoritas Rohingya" dan mendesak agar mereka punya akses yang sama terhadap semua layanan negara. Myanmar, sejauh ini masih menolak memberikan kewarganegaraan kepada Rohingya.

Komisi Penasehat Rakhine yang dipimpin mantan sekjen PBB, Koffi Annan mencatat hambatan terbesar untuk perdamaian di Rakhine adalah masalah kewarganegaraan. Komisi itu meminta pemerintah Myanmar untuk "menetapkan strategi dan garis waktu yang jelas untuk proses verifikasi kewarganegaraan." Selain itu, pihak berwenang harus mengklarifikasi status orang-orang yang kewarganegaraannya belum diterima.

Pada tahun 2012, bentrokan antara kaum nasionalis Rohingya dan Buddhis menyebabkan puluhan orang tewas, memaksa puluhan ribu etnis Rohingya melarikan diri ke Bangladesh, Malaysia, Thailand dan Indonesia. Sekitar 200.000 orang - kebanyakan Rohingya - telah tinggal di kamp-kamp di Rakhine sejak bentrokan tahun 2012.

Oktober 2016, militan Rohingya menyerang beberapa pos pemeriksaan keamanan dan membunuh sejumlah petugas polisi. Pasukan keamanan Myanmar kemudian meluncurkan operasi kontra-terorisme melawan gerilyawan. Kelompok HAM seperti Human Rights Watch dan Amnesty International menuding operasi ini melibatkan pembunuhan, pemerkosaan sistematis, pembakaran rumah dan pengungsian penduduk setempat.

25 Agustus 2017, kekerasan pecah di Rakhine ketika sekitar 100 gerilyawan Muslim bersenjata menyerang petugas keamanan di perbatasan dengan Bangladesh. Pasukan keamanan Myanmar dan minoritas Muslim Rohingya saling tuduh. Desa-desa dibakar dan terjadi pembunuhan massal. Hampir 400 orang tewas, sebagian besar dari mereka adalah gerilyawan.

150.000-an orang Rohingya yang tinggal di kamp-kamp di Bangladesh, kebanyakan dalam kondisi kumuh. Namun semakin banyak pengungsi baru tiba. Banyak pengungsi terdampar di sungai Naf sepanjang perbatasan. Pihak berwenang Bangladesh mencegat, menahan dan memaksa warga sipil Rohingya kembali ke Myanmar meskipun pertempuran sedang berlangsung antara pasukan keamanan Myanmar dan milisi Rohingya.

International Crisis Group (ICG): Rohingya yang menyerang penjaga perbatasan Myanmar Oktober 2016 memiliki hubungan dengan Harakah al-Yakin (HaY), yang bertalian dengan Arab Saudi dan Pakistan. ICG mengatakan milisi Pakistan dan Afghanistan melatih penduduk desa Rakhine selama dua tahun sebelum serangan Oktober 2016. Kelompok ISIS menyerukan jihad melawan pihak berwenang dan mayoritas umat Buddha

Suu Kyi menghadapi dilema. Sebagai ikon hak asasi manusia - adalah tugasnya untuk meningkatkan suaranya untuk mendukung Rohingya dan mencela tindakan pemerintah dan mayoritas umat Buddha. Tapi Suu Kyi, yang merupakan pemimpin de facto Myanmar, tidak ingin kehilangan dukungan dari mayoritas umat Buddha karena menaikkan suaranya untuk mendukung Rohingya.

Indonesia dan Bangladesh telah meminta masyarakat internasional untuk mengambil tindakan.Beberapa demonstrasi telah dilakukan di Malaysia dan Indonesia terhadap dugaan "genosida Rohingya" di Myanmar. Selama beberapa tahun terakhir, perlakuan terhadap Rohingya juga menjadi isu utama di dunia Islam.

Sejarawan Boris Barth menyebutkan: istilah "genosida" harus digunakan dengan hati-hati: "Saya hanya akan menggunakannya jika jelas bahwa pemerintah bermaksud untuk melenyapkan sekelompok orang, atau bagian darinya."

Persepsi umum tentang konflik Rohingya di Myanmar adalah bahwa ini adalah masalah agama. Namun beberapa analis mengatakan bahwa krisis tersebut lebih didorong secara politis dan ekonomi. Siegfried O. Wolf, seorang direktur penelitian di Forum Demokrasi Asia Selatan (SADF) mengatakan ada aspek ekonomi dan politik untuk masalah ini juga. (Ed:Shamil Sham/ap/vlz)

Membawa poster penerima Nobel Perdamaian, Aung San Suu Kyi, pengunjuk rasa berdemonstrasi di Kedutaan Myanmar, di penghujung November 2016, mengecam kekerasan yang dilakukan militer setempat terhadap etnis Rohingya.

Pengunjuk rasa mengritik tindakan brutal tentara Myanmar yang telah menganiaya dan merenggut nyawa warga Rohingya. Sementara pemerintah setempat dianggap melakukan pembiaran atas tindakan kekerasan tersebut.

Mereka juga mengharapkan bantuan dari pemerintah Indonesia agar mendesak pemerintah Mnyamar menghentikan kekerasan tersebut. Masyarakat internasional dihimbau untuk ikut membantu meringankan penderitaan etnis minoritas itu.

Aparat keamanan tampak berjaga-jaga, agar aksi solidaritas terhadap Rohingya berjalan lancar tanpa gangguan apapun.

Sejauh ini pihak pemerintah Myanmar selalu membantah terjadinya kekerasan terhadap etnis minoritas di negara yang juga dikenal dengan sebutan Birma tersebut.

Banyak korban kekerasan di Myanmar itu yang akhirnya melarikan diri ke negara-negara terdekat, di antaranya Bangladesh. Mereka menuju Bangladesh dengan perahu menyusuri sungai Naf hingga melewati perbatasan.

Anak-anak dan perempuan menjadi korban atas kekerasan yang menimpa etnis mereka. Mereka membutuhkan bantuan dari berbagai pihak.

Banyak di antara pengungsi Rohingya yang juga terdapar di Aceh. Mereka akan dibawa ke medan untuk diproses pemindahannya ke negara-negara lain termasuk Amerika Serikat. Editor: ap/vlz