Satu keluarga Rohingya menangis di perbatasan Bangladesh, Ghumdhum. Mereka terpaksa meninggalkan seluruh harta milik mereka untuk menyelamatkan diri dari bentrokan yang terjadi di Rakhine. Selama sepekan terakhir, pasca bentrokan di Rakhine, Lembaga Migrasi Internasional (IOM) mencatat sekitar 18.000 warga Rohingya mengungsi ke negara tetangga mereka, Bangladesh.

Lembaga Migrasi Internasional (IOM) juga menyebutkan ribuan warga sipil dari kelompok minoritas Muslim asal Myanmar terkatung-katung di "daerah tanpa tuan", kawasan di antara perbatasan Myanmar dan Bangladesh. Pemerintah Bangladesh menginstruksikan agar pengungsi tidak diizinkan memasuki Bangladesh.

Tiga anak kecil ini berusaha meninggalkan "kawasan tanpa tuan" dan melewati air agar semakin mendekat ke perbatasan Bangladesh, pasca tembakan senjata terdengar kembali di udara. Sekjen PBB, Antonio Guterres mendesak pemerintah Bangladesh untuk menolong warga sipil yang melarikan diri. Ia menegaskan "sebagian besar pengungsi adalah perempuan dan anak-anak, sebagian dari mereka bahkan terluka".

Seorang remaja Rohingya melompati pagar kawat yang menjadi pembatas wilayah Myanmar dan Bangladesh. Sekitar 1,1 juta Rohingya tinggal di negara bagian Rakhine di Myanmar, namun ditolak kewarganegaraannya dan menghadapi pembatasan perjalanan yang berat. Banyak umat Buddha di Myanmar menganggap mereka sebagai imigran ilegal dari negara tetangga Bangladesh.

Petugas penjaga perbatasan bersiaga untuk mencegah penggungsi Rohingya memasuki wilayah Bangladesh. Pemerintah Bangladesh menolak gelombang pengungsi Rohingya yang baru dengan alasan telah menampung lebih dari 400.000 warga Rohingya sejak konflik terjadi pada tahun 1990-an.

Pemerintah Bangladesh menginstruksikan tentara perbatasan untuk mencegah ribuan warga sipil kelompok minoritas Muslim Rohingya memasuki Bangladesh dengan segala cara. Kepada AFP, seorang anak perempuan bernama Marium bercerita bahwa ia terpisah dari orangtuanya saat petugas mengusir mereka.

Akibat dihalau di perbatasan Bangladesh, ribuan warga Rohignya pun terdampar dan bersembunyi di perbukitan maupun di dalam hutan. Mereka tak mungkin kembali ke desa, sebab kantor pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, mengatakan militer akan meluncurkan 'operasi pembersihan' sebagai tanggapan atas serangan militan Rohingya pada Jumat (25/08).

Ibu ini menangis putus asa sambil menggendong bayinya, ketika tentara perbatasan menghalaunya memasuki Bangladesh di Cox Bazar. Beredar informasi bahwa tentara Myanmar melakukan serangan balasan akibat aksi militan Rohingya di Rakhine. Salah satu saksi mata kepada Al Jazeera mengaku tentara membunuh "siapapun yang bergerak", baik perempuan, anak-anak, bahkan bayi. Ed: ts/yp (afp, reuters)

Sering disebut sebagai minoritas paling teraniaya di dunia, eksistensi Rohingya di Myanmar ibarat bertepuk sebelah tangan. Mereka tidak diakui sebagai warga negara, tidak punya hak sipil dan terjajah di tanah sendiri. Hingga kini ratusan ribu kaum Rohingya telah melarikan diri ke Bangladesh, Thailand, Malaysia dan Indonesia.

Konflik antara etnis di Myanmar adalah warisan era kolonialisme. Sejak Inggris menduduki kawasan Arakan alias Rakhine 1825, ratusan ribu kaum muslim Bangali diangkut ke Rakhine untuk bekerja. Inggris juga membangun sistem Zamindari yang mengizinkan tuan tanah asal Bangladesh menduduki lahan-lahan milik masyarakat pribumi.

Membanjirnya buruh migran asal Chittagong mendorong pertumbuhan perekonomian kolonial di Rakhine. Namun masyarakat pribumi kian tersisih. Sejahrawan mencatat, saat itu mayoritas Buddha di Rakhine meyakini lahan dan lapangan kerja buat mereka dirampas oleh "kaum pendatang ilegal."

Pada dekade 1940an, sebagian warga muslim Rohingya mendeklarasikan kesetiaan pada Pakistan yang dipimpin Muhammad Ali Jinnah. Mereka bahkan mengundang Islamabad untuk menduduki Rakhine. Ketika ditolak, kelompok tersebut melancarkan gerakan jihad yang bertujuan membentuk negara Islam di utara Rakhine.

Ketegangan etnis di Rakhine meruncing setelah Inggris mempersenjatai kelompok muslim Rohingya untuk melawan pasukan Jepang selama Perang Dunia II. Celakanya pasukan yang diberi nama Chittagonian V Force itu lebih banyak meneror warga pribumi beragama Buddha yang cendrung mendukung Jepang. Puncaknya terjadi pada 1942 ketika warga Buddha terlibat saling bantai dengan gerilayawan Rohingya.

Setelah kemerdekaan, Myanmar tahun 1948 menetapkan Undang-Undang kewarganegaraan yang tidak mencantumkan Rohingya sebagai salah satu etnis yang diakui negara. Buntutnya etnis minoritas itu tidak mendapat kewarganegaraan dan semakin rentan terhadap diskriminasi.

Situasi di negara bagian Rakhine kian runyam menyusul Perang Kemerdekaan Bangladesh 1971 yang mendorong eksodus pengungsi ke Myanmar. Tahun 1975 Duta Besar Bangaldesh di Myanmar, Khwaja Mohammed Kaiser, mengakui ada sekitar 500.000 pengungsi Bangladesh yang melarikan diri ke Rakhine.

Negosiasi pemulangan pengungsi Bangladesh berlangsung alot antara dua pemerintah. Bangladesh ironisnya menolak mengakui sekitar 200.000 pengungsi yang telah dipulangkan oleh Myanmar. Setelah melewati perundingan panjang, Myanmar setuju menampung para pengungsi tersebut. Proses pemulangan pengungsi pada dekade 1990an yang berada di bawah pengawasan PBB itu berlangsung brutal.

Proses rekonsiliasi antara etnis Rohingya dan mayoritas Buddha di Rakhine berakhir pahit menyusul kerusuhan 2012. Dipicu oleh pemerkosaan dan pembunuhan perempuan Rakhine oleh tiga pria muslim, mayoritas Buddha menyisir kawasan muslim dan membantai 200 penduduk Rohingya. Lebih dari 100.000 ribu terpaksa mengungsi dan kebencian terhadap etnis Rohingya semakin membara di Myanmar.

Jurang antara mayoritas di Myanmar dengan minoritas muslim melebar seiring perang kemerdekaan yang dilancarkan kaum radikal Islam. Berbagai kelompok, antara lain Rohingya Solidarity Organisation (RSO), mengimpikan negara Islam tanpa kaum Buddha Myanmar. November 2016 silam sekitar 69 gerilayawan separatis Rohingya dan 17 aparat keamanan Myanmar tewas dalam aksi baku tembak di utara Rakhine

Pemerintah Myanmar menyebut mereka teroris dan menuduh mereka berhubungan dengan kelompok teror di Timur Tengah. Mereka gunakan taktik perang gerilya untuk tingkatkan serangan terhadap pasukan keamanan. Gerilyawan itu diduga dipimpin oleh Ata Ullah kelahiran Pakistan (Abu Ammar). Mereka beroperasi di Rakhine di Myanmar barat, tempat tinggal mayoritas Muslim Rohingya.

Kelompok yang awalnya bernama Harakah al-Yaqin ( "Gerakan Iman"), dibentuk setelah kekerasan komunal di tahun 2012. Mereka menjadi terkenal pada Oktober 2016, ketika anggotanya menyerang pos-pos penjaga perbatasan, yang menewaskan sembilan polisi. Para ahli mengatakan bahwa kelompok tersebut menjadi radikal akibat dari penganiayaan bertahun-tahun terhadap orang-orang Rohingya di Rakhine.

Rohingya ditolak hak kewarganegaraannya dan dipandang oleh pemerintah setempat sebagai imigran gelap dari Bangladesh. Mayoritas Myanmar dituding lakukan diskriminasi dan kekerasan terhadap mereka. Ata Ullah mengatakan pada kantor berita Reuters bahwa kebencian atas perlakuan itu dorong ratusan pemuda Rohingya bergabung dengannya saat ia kembali ke Rakhine setelah beberapa tahun di Arab Saudi.

Militannya gunakan bom rakitan, pisau dan tongkat untuk lakukan serangan. Mereka juga dikenal menggunakan senjata primitif seperti pedang dan tombak. ICG mengatakan kelompok itu tampaknya terima dana dari ekspatriat Rohingya dan donatur di Arab Saudi dan Timur Tengah. ICG yakin mereka tak hadapi kesulitan keuangan di masa depan, setelah tetapkan legitimasi dan kemampuan untuk lakukan serangan.

Menurut laporan ICG, ia lahir di Karachi di Pakistan dan dibesarkan di Arab Saudi. Dia fasih berbahasa Arab dan Bengali dalam dialek Rakhine. ICG mengatakan kemungkinan besar dia pergi ke Pakistan untuk dilatih setelah menghilang dari Arab Saudi pada tahun 2012. Ata Ullah memimpin operasi di lapangan, bersama dengan segelintir orang Rohingya lainnya yang terlatih dalam taktik gerilya modern.

Pemerintah Indonesia mengirim Menlu Retno LP Marsudi ke Myanmar dan Bangladesh untuk merundingkan situasi Rohingya. Selain itu, Indonesia juga mengalirkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan pengungsi Rohingya di Bangladesh. Di kawasan Rakhine, Indonesia mendirikan Rumah Sakit Indonesia. Setelah itu juga akan didirikan asrama dokter dan perawat.

Kebanyakan pengungsi Rohingya yang lari dari daerah Rakhine, Myanmar, cari perlindungan di Bangladesh. Penampungan begitu banyak orang menjadi tantangan besar bagi Bangladesh. Inisiatif koordinasi dengan organisasi bantuan internasional tengah berlangsung. Namun belakangan timbul berbagai laporan sebagian pengungsi yang tiba di perbatasan dengan Bangladeh diusir untuk kembali ke Myanmar.

India selama ini berusaha menjaga hubungan baik dengan Myanmar setelah menghadapi pemberontak di timur laut dan menjaga agar pengaruh Cina tetap terbatas. Perdana Menteri India Narendra Modi juga berkunjung ke Myanmar, dan mendukung pemerintah negara tersebut. India mengambil bagian dalam proyek pengembangan ekonomi Rakhine.

Turki jadi salah satu negara yang bersedia memberikan bantuan kepada pengungsi Rohingya di Bangladesh. Menteri Luar Negeri Turki dan Ibu Negara mengunjungi kamp-kamp pengungsi dan menjamin soal bantuan. Turki juga ingin mengangkat isu-isu Rohingya di PBB.

Negara tetangga Indonesia ini menjamin tempat tinggal sementara pengungsi Rohingya karena alasan kemanusiaan. Namun, seperti orang luar yang tidak punya dokumentasi lainnya, mereka ditahan di lokasi tertentu. Mengingat Malaysia tidak menandatangani Konvensi Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa, pengungsi dianggap imigran gelap disana.

Mantan Presiden Barack Obama telah menunjukkan keyakinan besar pada pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi. Sementara administrasi Donald Trump tidak memainkan peran penting dalam krisis Rohingya saat ini. Departemen Luar Negeri AS mengungkapkan keprihatinan mendalam tentang situasi di Myanmar namun tidak mengambil posisi diplomatik apapun secara langsung terhadap Myanmar.

Uni Eropa telah menuntut kerjasama Myanmar dalam mencapai bantuan kemanusiaan di Rakhine. Sebagai tambahan, kelompok negara ini telah meminta agar kekerasan dihentikan. Uni Eropa juga berjanji untuk mengirim bantuan ke Bangladesh untuk membantu pengungsi.

Cina memiliki hubungan panjang dan mendalam dengan pemerintah Myanmar. Pemerintah Cina tidak menentang isu Rohingya demi kepentingan strategis di negara tersebut. Sementara posisi Cina di pentas internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, sangat penting bagi pemerintah Myanmar dalam menghadapi tekanan internasional.

Seperti Cina, Rusia juga mendukung hubungan baik dengan pemerintah Myanmar. Kedua negara yang punya hak veto di Dewan Keamanan PBB ini menentang langkah PBB. Sementara itu, ada upaya untuk menekan Moskow lewat demonstrasi Rohingya di wilayah Chechnya yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Foto: Demonstrasi warga Muslim di lapangan Akhmat Kadyrov di Grozny.

Badan pengungsi PBB UNHCR mengambil langkah untuk mengatasi situasi pengungsi Rohingya. Sekjen PBB Antonio Guterres meminta Myanmar untuk menghentikankekerasan. Sebuah komisi yang dipimpin mantan Sekjen Kofi Annan mengajukan beberapa proposal untuk memperbaiki situasi. Namun, DK PBB belum melakukan tindakan apapun di depan umum. Penulis: Sanjiv Burman (ml/as)