Polisi Swedia pada hari Rabu (09/02) menolak memberikan izin unjuk rasa yang rencananya akan dibarengi dengan pembakaran Alquran. Langkah pelarangan semacam ini jarang dilakukan oleh otoritas Swedia.

Larangan ini dibuat menyusul aksi serupa yang digelar pada Januari lalu, saat politisi sayap kanan setempat membakar kitab suci umat Islam itu di dekat kedutaan Turkidi Stockholm. Aksi protes yang dilarang ini rencananya juga akan dilakukan di tempat yang sama pada Kamis (10/02).

Dinas keamanan Swedia, Sapo, mengatakan unjuk rasa pada Januari tersebut telah meningkatkan risiko serangan terhadap Swedia. Dan risiko tersebut menjadi alasan untuk tidak memberikan izin terhadap digelarnya protes-protes serupa.

"Pembakaran Alquran di dekat kedutaan Turki pada Januari 2023 dapat dianggap telah meningkatkan ancaman terhadap masyarakat Swedia pada umumnya, tetapi juga terhadap Swedia, kepentingan Swedia di luar negeri, dan orang Swedia di luar negeri," kata keputusan polisi tersebut.

"Swedia menjadi target prioritas untuk terjadinya serangan."

Alquran dibakar, Turki ancam tidak dukung Swedia di NATO

Pembakaran kitab suci tersebut disebut tidak hanya berdampak pada meningkatnya protes anti-Swedia di sejumlah negara yang didominasi penduduk muslim.

Turki menanggapi protes tersebut dengan membatalkan rencana kunjungan menteri pertahanan Swedia ke Ankara untuk membahas bergabungnya Swedia ke NATO. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan kepada Swedia untuk tidak mengandalkan dukungannya.

Insiden tersebut telah menyebabkan keruwetan diplomatik bagi Swedia, yang harus mendapat persetujuan bulat agar bisa bergabung dengan aliansi pertahanan NATO. Swedia memutuskan ingin bergabung dengan NATO menyusul invasi Rusia ke Ukraina tahun 2022. 

Namun Presiden Erdogan mengatakan, Turki tidak akan menyetujui rencana Swedia bergabung dengan NATO selama masih terjadi pembakaran Alquran. Sejauh ini, Swedia sangan jarang melarang aksi protes, karena aksi ini dilindungi sebagai bagian dari hak kebebasan berkumpul.

Kebangkitan ultrakanan di Swedia

Polisi Swedia mengatakan, pengajuan izin untuk unjuk rasa hari Kamis tidak dilakukan oleh politisi sayap kanan yang sama, tetapi oleh sebuah asosiasi yang tidak begitu dikenal. Kantor berita AFP melaporkan, unjuk rasa tersebut bertujuan memprotes pengajuan keanggotaan NATO oleh Swedia.

Polisi membela keputusan untuk tidak memberikan izin unjuk rasa dengan mengatakan, saat ini karena situasinya telah berubah. Kelompok ultrakanan terlihat bangkit di Swedia sementara pemerintah juga khawatir akan terjadinya serangan teror oleh kelompok Islamis.

Tahun 2017, di Stockholm terjadi serangan teror oleh kelompok Islamis yang menewaskan lima orang.

Organisasi sayap kanan dan neo-Nazi di Swedia berkembang cepat dalam beberapa tahun terakhir, salah satunya adalah partai Demokrat Swedia, yang kini menjadi fraksi terbesar kedua di parlemen Swedia setelah pemilu 2022. Meski tidak diakui sebagai bagian dari pemerintah, partai sayap kanan ini menjadi partai pengusung terbesar koalisi pemerintahan Swedia.

ae/as (AFP, dpa)