Tahun 2018 secara aklamasi memperoleh predikat sebagai tahun politik. Simak opini Aris Santoso.
Iklan
Dukungan media yang masif, telah menggiring opini publik untuk menyetujui sebutan tersebut, praktis tanpa wacana tandingan. Predikat yang langsung disetujui publik, merupakan penanda, bahwa sebagian masyarakat kita sudah begitu terperosok dalam jebakan kekuasaan. Hingga seolah tidak ada isu lain yang lebih penting ketimbang politik dan kekuasaan.
Dalam bahasa pergaulan remaja metropolitan, kekuasaan ibarat "jebakan betmen” (dari nama superhero Batman), yang bila sudah masuk, akan sulit untuk membebaskan diri. Itu terjadi karena berdasar asumsi yang kurang tepat, bahwa kekuasaan digunakan sebagai kendaraan menggapai kesejahteraan, bukan melalui kerja keras.
Dibutuhkan kreativitas tingkat tinggi bagi komunitas-komunitas yang kurang tertarik pada politik, khususnya terkait pilkada serentak dan Pemilu 2019. Tahun ini (dan tahun depan) akan menjadi tahun yang membosankan, karena publik setengah dipaksa untuk ikut memikirkan politik kontemporer.
Tahun olahraga
Setidaknya ada dua event yang akan membebaskan kita dari belenggu pilkada, setidaknya untuk sementara: Asian Games dan Piala Dunia. Perjuangan para atlet pada perhelatan seperti itu, tak kalah penting ketimbang para politisi yang sibuk memburu kekuasaan dengan mengklaim diri sebagai pembawa aspirasi rakyat. Dengan kata lain, menyebut tahun 2018 sebagai tahun politik seolah menafikan peran para atlet, yang berjuang menjaga martabat bangsa.
Adalah anomali mengharapkan atlet generasi zaman now berprestasi hanya bermodalkan semangat nasionalisme, di tengah fasilitas olahraga dan bonus yang minim. Ketimbang dana politik dan korupsi terbuang sia-sia, alangkah baiknya sebagian dialokasikan bagi kesejahteraan para atlet
Perhelatan kedua adalah Piala Dunia Rusia 2018. Kegiatan akbar sepakbola sejagad tersebut menjadi semacam oase di tengah kebisingan isu pilkada. Menyaksikan para bintang sepakbola berlaga, menimbulkan imajinasi segar, kita bak menyaksikan dewa-dewa turun dari langit. Setelah lelah melihat manuver dan perilaku politisi di media elektronik.
Meski peluang tim Indonesia semakin kecil untuk tampil di putaran final PD (Piala Dunia), tapi kita tetap bisa menikmati keriaan yang dipancarkannya. Itu sebabnya PD bukan sekali ini saja menyelamatkan situasi negeri yang sedang panas, melalui daya sihirnya.
Seperti dua dekade lalu, di hari-hari awal masa reformasi,Piala Dunia Perancis 1998 telah meredakan sejenak turbulensi politik di Tanah Air. Piala Dunia Perancis 1998 memberi kita waktu untuk jeda sejenak, di tengah kebisingin pasca-lengsernya Soeharto.
Perang Diplomasi demi Kemerdekaan Indonesia
Tanpa diplomasi Sjahrir dan tekanan internasional, Belanda masih akan bercokol di Indonesia, kendati proklamasi 45. Inilah empat tahun bersejarah yang dipenuhi intrik politik, pengkhianatan dan agresi milliter Belanda
Foto: picture-alliance/ANP
Kapitulasi Jepang, September 1945
12 Agustus 45, tiga hari setelah bom atom menghancurkan Nagasaki, Panglima Militer Jepang, Jendral Terauchi Hisaichi mengundang Soekarno dan Radjiman Wedyodiningrat ke Da Lat, Vietnam. Kepada keduanya Hisaichi mengindikasikan Jepang akan menyerah kepada sekutu dan membiarkan proklamasi kemerdekaan RI. Baru pada 2 September Jepang secara resmi menyatakan kapitulasi di atas kapal USS Missouri.
Foto: picture-alliance/dpa/United States Library Of Congres
Proklamasi, Agustus 1945
Setibanya di Jakarta, Soekarno diculik oleh pemuda PETA ke Rengasdengklok. Di sana ia dipaksa mengumumkan kemerdekaan tanpa Jepang. Malam harinya Soekarno menyambangi Mayjen Nishimura Otoshi. Kendati tidak mendukung, Nishimura menawarkan rumahnya untuk dipakai merumuskan naskah proklamasi. Keesokan hari Soekarno dan Hatta mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia di Jl. Pegangsaan Timur No. 56
Foto: picture alliance/CPA Media
Kabinet Sjahrir I, November 1945
Soekarno dan Hatta diangkat sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia. Keduanya memerintahkan Sutan Sjahrir, diplomat ulung yang kemudian menjadi perdana menteri pertama, buat mencari pengakuan internasional. Tugas Sjahrir adalah mempersiapkan Indonesia menghadapi pertemuan Linggarjati. Pidatonya yang legendaris di sidang umum PBB 1947 hingga kini masih tercatat sebagai momen paling menentukan
Foto: picture alliance/United Archives/WHA
Perundingan Linggarjati, November 1946
Dalam pertemuan yang dimediasi Inggris, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia di Jawa, Madura dan Sumatera. Tapi Belanda nyaris bangkrut dan berniat mengamankan akses ke sumber daya alam Indonesia. Sjahrir yang ingin menghindari perang sempat menyetujui pemerintahan transisi di bawah kepemimpinan Belanda. Idenya ditolak Sukarno, dan Sjahrir harus mundur sebulan setelah penadatanganan perjanjian.
Foto: Public Domain
Agresi Militer I, Juli 1947
Akibatnya Belanda menyerbu Sumatera dan Jawa demi merebut sumber daya alam dan lahan pertanian. Apa yang oleh Indonesia disebut sebagai Agresi Militer, dinamakan Belanda "misi kepolisian" untuk menghindari campur tangan internasional. Parlemen Belanda awalnya menginginkan perluasan agresi buat merebut ibukota Yogyakarta, tapi ancaman sanksi PBB membuat Den Haag menarik pasukannya dari Indonesia.
Foto: picture alliance/Everett Collection
Perjanjian Renville, Desember 1947
Di atas kapal USS Renville, Indonesia berhasil memaksakan gencatan senjata, tapi kehilangan sebagian wilayahnya. Belanda cuma mengakui kedaulatan RI di Jawa tengah, Yogyakarta, dan Sumatera, serta meminta TNI menarik pasukannya dari wilayah pendudukan. Belanda kala itu sedang menunggu pemilu legislatif. Pemerintahan yang baru kemudian mengambil kebijakan yang lebih keras terhadap Indonesia.
Foto: Publilc Domain
Agresi Militer II, Desember 1948
Belanda memanfaatkan masa liburan natal PBB buat menggelar Agresi Militer II. 80.000 pasukan diterjunkan. Soekarno, Hatta dan Sjahrir ditangkap. Akibatnya Sjafruddin Prawiranegara diperintahkan membentuk pemerintahan darurat. Uniknya operasi militer di Indonesia didukung 60% penduduk Belanda. Sembilan hari setelah dimulainya agresi, PBB menelurkan dua resolusi yang menentang serangan Belanda
Foto: Getty Images/Keystone
Konferensi Meja Bundar, Agustus 1949
Setelah menjalin kesepakatan dalam perjanjian Roem Roijen, Indonesia dan Belanda sepakat bertemu di Den Haag atas desakan internasional. Belanda bersedia menarik mundur pasukan dan mengakui kedaulatan RI di semua kepulauan, kecuali Papua barat. Sebagai gantinya Indonesia harus membayar sebagian utang pemerintahan kolonial, termasuk yang dipakai untuk agresi militer selama perang kemerdekaan.
Foto: Getty Images/Keystone
Penyerahan Kedaulatan, Desember 1949
Ratu Juliana menandatangani akta penyerahan kedaulatan kepada RI di Amsterdam pada 27. Dezember 1949. Setelah kemerdekaan, Indonesia tenggelam dalam revolusi buat mengamankan kesatuan republik. Sementara Belanda menghadapi tekanan internasional. Sikap Den Haag soal Indonesia dan Papua bahkan nyaris membatalkan keanggotaan Belanda di NATO, yang kala itu mendukung kemerdekaan Indonesia.
Foto: picture-alliance/ANP
9 foto1 | 9
Tahun ideologi kebangsaan
Tahun ini layak pula disebut sebagai tahun idelogi kebangsaan, berdasar perkembangan adanya penguatan kelembagaan terkait implementasi Pancasila. Peristiwa dimaksud ketika UKP-PIP (Unit Kerja Presiden Pembinanaan Ideologi Pancasila) ditingkatkan statusnya menjadi lembaga tinggi negara setingkat kementerian, dengan nama BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila), pada awal Maret lalu.
Keberadaan BPIP diharapkan bisa merumuskan panduan berperilaku, khususnya bagi para pejabat publik dan politisi tamak, golongan yang tidak pernah merasa puas ketika hidup sudah berkecukupan atau sejahtera, mereka ingin lebih dan lebih lagi. Dalam konteks masyarakat sekarang, yang paling krusial diproses BPIP adalah sila kedua: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
Problem kebangsaan akut yang mendera bangsa, tersebab adanya pengingkaran terhadap sila kedua tersebut. Nilai-nilai kemanusiaan diabaikan oleh hampir seluruh komponen bangsa, sehingga terjadi kesenjangan sosial, koruptor yang tak tahu malu, penyerbuan ormas ke kantor redaksi, persekusi terhadap kelompok minoritas, dan seterusnya.
Selain BPIP, satu lagi lembaga yang sebenarnya bertanggungjawab terhadap implementasi Pancasila adalah MPR. Namun sayang MPR hari ini lebih sibuk dengan penambahan posisi wakil ketua. Artinya sama saja dengan lembaga yang lain, yakni lebih banyak mengurus soal kekuasaan ketimbang tugas utamanya.
Stanza Tiga
Masih soal idelogi kebangsaan, selain Pancasila, pada tahun ini lagu kebangsaan juga mengalami revitalisasi,dengan terbitnya peraturan menteri (Permendikbud) terkait tatacara menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya Stanza Tiga. Versi yang sedikit lebih panjang dari yang kita kenal selama ini.
Saya sendiri berpendapat, gagasan program Stanza Tiga tersebut sedikit janggal. Boleh saja argumentasinya adalah guna menanamkan semangat kebangsaan sejak masih kanak-kanak, namun jangan dengan cara membebani (secara fisik) anak-anak kita. Bisa dibayangkan siswa-siswa SD yang bakal kelelahan, mengingat lagunya menjadi lebih panjang.
Juga berdasarobservasi lapangan, salah satu lontaran gagasan yang disampaikan generasi milenial, mereka justru ingin agar lagu kebangsaan bisa dipadatkan. Yakni dibuat versi yang lebih ringkas, tanpa mengurangi esensinya. Versi ringkas ini lebih diperuntukan bagi kepentingan event internasional, agar nantinya tidak merepotkan panitia lokal, dan juga agar penonton (mancanegara) tidak terlalu lama menunggu.
Sebuah gagasan cemerlang, merupakan wujud kepedulian generasi milenial terhadap masa depan bangsa, sebagai antisipasi bila atlet Indonesia mampu berjaya di tingkat internasional.
Apa Yang Terjadi di Indonesia Selama 2017?
Tahun 2017 ditandai dengan dinamika politik pasca Pilkada DKI Jakarta dan wara wiri seputar Setya Novanto dan Panglima TNI Gatot Nurmantyo. Tapi apa saja yang termasuk peristiwa besar di Indonesia sepanjang 2017?
Foto: Getty Images/E. Wray
Terbakarnya Zahro Express
MV Zahro Express, perahu wisata yang membawa 184 orang terbakar saat perjalanan ke Pulau Tidung di Kepulauan Seribu, Jakarta. Insiden pada malam pergantian tahun ini menewaskan setidaknya 23 orang tewas dan menyebabkan 17 orang hilang.
Foto: Reuters/D.Whiteside
Pembekuan Kerjasama Militer Australia
Secara sepihak TNI membekukan kerjasama pendidikan dengan militer Australia setelah seorang prajurit menemukan buku latihan yang menghina Pancasila. PM Malcolm Turnbull segera meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo dan berjanji menindak pihak yang menyusun buku tersebut.
Foto: Reuters/J. Reed
Pilkada DKI Jakarta
Pilkada DKI 2017 ditandai dengan maraknya peredaran berita hoax dan ujaran kebencian di media-media sosial. Pemerintah akhirnya menggandeng penyedia jasa media sosial dan menindak kelompok yang terbukti menjajakan kabar bohong sebagai komoditas politik. Pilkada DKI sendiri dimenangkan pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dengan perolehan 57.96% suara.
Foto: Getty Images/AFP/G. Chai Hin
Vonis Penjara Ahok
Setelah takluk pada Pilkada DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama divonis dua tahun penjara pada 9 Mei 2017 setelah dinyatakan bersalah dalam kasus penodaan agama. Dia sebelumnya mengritik penggunaan Al-Quran untuk kepentingan politik Pilkada yang mengundang aksi protes kelompok muslim garis keras. Ahok kemudian menolak mengajukan banding dan menerima vonis yang ditengarai sarat politik tersebut
Foto: Reuters/B. Ismoyo
Seribu Lilin buat Pancasila
Pada hari-hari setelah pembacaan vonis Ahok, jutaan orang di seluruh Indonesia menyalakan lilin sebagai tanda simpati. Selain menuntut pembebasan bekas gubernur itu, demonstran juga menyatakan kesetiaan pada Pancasila sebagai buntut maraknya intoleransi pada Pilkada DKI Jakarta.
Foto: picture-alliance/NurPhoto/D. Roszandi
Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia
Organisasi Islam radikal, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), menjadi sasaran pertama Perppu Ormas yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo untuk membubarkan organisasi yang dianggap merongrong Pancasila. Namun HTI tidak tinggal diam dan melancarkan perlawanan hukum untuk menghadang niat Jokowi tersebut.
Foto: Getty Images/AFP/A. Berry
Rizieq Shihab Melarikan Diri
Pentolan Front Pembela Islam, Rizieq Syihab terbang ke Arab Saudi setelah mampir ke Malaysia seusai umrah. Ia diduga melarikan diri untuk menghindari penjemputan paksa Polisi yang mengajukan red notice ke Interpol. Menurut kuasa hukum Rizieq, Sugito Atmo Pawiro, Arab Saudi dipilih karena berada di luar ranah Interpol sehingga kliennya bisa terhindar dari penangkapan.
Foto: picture-alliance/dpa/B. Indahono
Raib Duit First Travel
Kasus dugaan penggelapan uang sekitar 60.000 calon jamaah umrah dan haji First Travel menjadi salah satu peristiwa yang paling hangat selama 2017. Anniesa Hasibuan, perancang yang pernah tampil di New York Fashion Week, dituding menggelapkan dana jemaah senilai 550 milyar Rupiah. Hingga kini kedua tersangka, Annisa dan suaminya Andika Surachman mengaku tidak mengetahui kemana raibnya uang tersebut
Foto: Imago/Pacific Press Agency
Kunjungan Raja Salman
Jarang Indonesia mengalami kunjungan kenegaraan yang sedemikian mewah seperti saat Raja Salman bertandang ke Jakarta. Kunjungannya tersebut merupakan lawatan pertama kepala negara Arab Saudi selama hampir 50 tahun. Raja Salman tidak hanya melakukan pertemuan resmi dengan Presiden Joko Widodo, tetapi juga menikmati liburan selama lima hari di pulau Bali.
Foto: Getty Images/AFP/B. Ismoyo
Pelantikan Gubernur DKI Jakarta
Setelah berhasil merebut kursi DKI 1 lewat Pilkada yang ditandai dengan maraknya intoleransi dan ujaran kebencian, pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dilantik di Istana Negara pada 16 Oktober 2017. Pelantikan sempat ditandai kontroversi seputar pidato pribumi Anies Baswedan yang dinilai bernuansa SARA.
Foto: Reuters/Beawiharta
Drama Setya Novanto
Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya menangkap Ketua DPR Setya Novanto atas dugaan korupsi proyek eKTP. Ia sebelumnya sempat dirawat di rumah sakit setelah mengalami tabrakan. Namun tim dokter menyatakan Setnov sehat dan bisa menjalani proses pengadilan.
Foto: picture-alliance/AP Photo
Wara Wiri Gatot Nurmantyo
Manuver politik Panglima TNI Gatot Nurmantyo seputar pembantaian 1965 dan kedekatannya dengan kelompok Islam konservatif kian menyudutkan Presiden Joko Widodo. Ia ditengarai memiliki ambisi dalam Pemilu Kepresidenan 2019. Pada Desember Jokowi mencopot Gatot lebih dini dan menggantinya dengan Marsekal Hadi Tjahjanto.
Foto: Reuters/Beawiharta
Erupsi Gunung Agung
Setelah sempat bergolak selama berpekan-pekan, Gunung Agung akhirnya meletus dan memaksa 100.000 penduduk mengungsi dari tempat tinggalnya. Akibat erupsi tersebut, geliat pariwisata Bali menyusut tajam. Terutama penutupan bandar udara I Gusti Ngurah Rai membuat sektor pariwisata di pulau dewata itu mengalami kerugian hingga 234 milyar Rupiah per hari.
Foto: picture-alliance/dpa/F. Lisnawati
13 foto1 | 13
Menjadi rakyat sepenuhnya
Menyebut tahun ini sebagai tahun politik, seolah menafikan ikhtiar kelompok masyarakat lain yang tidak ada sangkut-pautnya dengan pilkada. Bukan hanya atlet, tetapi komunitas lain, seperti anak muda yang sedang merintis usaha daring, petani kopi di pedalaman Wamena atau Flores, anak muda yang saat ini mungkin sedang menyuci piring di sebuah restoran guna membiayai kuliahnya, dan seterusnya.
Sebutan tahun politik seolah mendorong pada satu asumsi, bahwa semua orang ingin menjadi pejabat atau penguasa. Asumsi ini melawan nalar publik, bila semua orang ingin berkuasa, lalu siapa yang akan mengisi rumah besar rakyat kebanyakan.
Sebagaimana metafora Piala Dunia di atas, dalam situasi politik yang menjemukan, dibutuhkan oase untuk membangun imajinasi segar.
Imajinasi tentang ruang yang tidak lagi membahas wacana kekuasaan dan harta, namun semata-mata hanyalah nilai kemanusiaan. Bila hanya terpaku pada "jebakan betmen” (baca: kekuasaan dan harta), dimensi kemanusiaan kita akan tergadai selamanya.
Penulis: Aris Santoso, sejak lama dikenal sebagai pengamat militer, khususnya TNI AD. Kini bekerja sebagai editor buku paruh waktu.
*Setiap tulisan yang dimuat dalam #DWNesia menjadi tanggung jawab penulis
Menagih 12 Janji Manis Anies - Sandi
Puluhan janji ditebar pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno buat merebut kursi DKI-1. Tidak semua realistis. Berikut 12 program kerja milik kedua pasangan yang patut ditunggu warga Jakarta.
Foto: picture-alliance/NurPhoto/D. Husni
Dua untuk Jakarta
Pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno akan dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta pada 16 Oktober 2017. Puluhan program kerja dicanangkan keduanya selama masa kampanye. Inilah 12 janji Anies-Sandi yang akan menentukan keberhasilan pemerintahannya.
Foto: Reuters/Antara Foto/M. Agung Rajasa
Revisi Kartu Jakarta Sehat
Merevisi dan memperluas manfaat Kartu Jakarta Sehat dalam bentuk Kartu Jakarta Sehat Plus dengan menambahkan fasilitas khusus untuk para guru mengaji, pengajar sekolah minggu, penjaga rumah ibadah, khatib, penceramah dan pemuka agama.
Foto: Reuters/D. Whiteside
Revisi Kartu Jakarta Pintar
Merevisi Kartu Jakarta Pintar menjadi Kartu Jakarta Pintar Plus untuk semua anak usia sekolah (6-21 tahun). KJP+ juga diniatkan agar dapat digunakan untuk Kelompok Belajar Paket A, B dan C, pendidikan madrasah, pondok pesantren dan kursus keterampilan serta dilengkapi dengan bantuan tunai untuk keluarga tidak mampu
Foto: Public domain
Lapangan Kerja
Melalui program OKE-OCE, kedua pasangan berjanji membuka 200.000 lapangan kerja baru, membangun dan mengaktifkan 44 pos pengembangan kewirausahaaan warga untuk menghasilkan 200.000 pengusaha baru, selama lima tahun. "Jadi, setiap kecamatan akan ada 5000 wirausaha baru. Angka 5000 saja akan bisa menggerakkan perekonomian warga Jakarta," papar Anies.
Foto: Bay Ismoyo/AFP/Getty Images
Ibu Hamil
Mengembangkan inisiatif Menyusu Dini dan ASI Ekslusif, melakukan pendataan dan pemantauan terhadap ibu-ibu hamil dan balita yang memerlukan bantuan khusus, memberikan cuti khusus bagi suami selama proses kelahiran anak, serta menyediakan fasilitas-fasilitas publik seperti Ruang Menyusui dan Tempat Penitipan Anak yang dikelola secara sehat, profesional dan bisa diakses seluruh warga
Foto: Monique Rijkers
Ketahanan Pangan
Mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok dengan menjaga ketersediaan bahan baku dan menyederhanakan rantai distribusi, serta menyediakan Kartu Pangan Jakarta untuk meningkatkan daya beli warga tidak mampu. Program kerja Anies-Sandi juga melibatkan revitalisasi pasar tradisional dan pedagang kali lima.
Foto: Getty Images/AFP/J. Kriswanto
Pendidikan Kejuruan
Niat bakal gubernur DKI buat mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan kejuruan sudah sesuai dengan program pemerintahan Jokowi, yakni mengadopsi sistem pendidikan vokasi Jerman dengan melibatkan dunia usaha untuk menghasilkan lulusan yang langsung terserap ke dunia kerja dan berwirausaha.
Foto: Imago/Zumapress
Jakarta Hijau
Menjadikan Jakarta sebagai Kota Hijau dan Kota Aman yang ramah, sejuk dan aman bagi anak, perempuan, pejalan kaki, pengguna jalan, dan seluruh warga. Program ini juga diarahkan buat menggalakkan kegiatan cocok tanam kota, melakukan audit berkala keamanan kampung serta memperluas cakupan dan memperbaiki kesejahteraan petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU).
Foto: Getty Images/AFP/B. Ismoyo
Pemberdayaan Perempuan
Memberdayakan perempuan Jakarta dengan mendukung sepenuhnya partisipasi perempuan dalam perekonomian, antara lain melalui pemberian Kredit Usaha Perempuan Mandiri.
Foto: Getty Images/P. Sayoga
Reklamasi Teluk Jakarta
Sejak awal Anies mengambil posisi menentang Reklamasi Teluk Jakarta. Ia berjanji mengentikan proyek yang sudah dicanangkan sejak era Soeharto itu untuk kepentingan pemeliharaan lingkungan hidup serta perlindungan terhadap nelayan, masyarakat pesisir dan segenap warga Jakarta.
Foto: Getty Images/E. Wray
Transportasi Umum
Membangun sistem transportasi umum yang terintegrasi dalam bentuk interkoneksi antarmoda, perbaikan model manajemen dan perluasan jangkauan transportasi umum, pengintegrasian sistem transportasi dengan pusat-pusat pemukiman, pusat aktivitas publik, dan moda transportasi publik dari luar Jakarta.
Foto: Getty Images/AFP/J. Samad
Rumah DP 0%
Program rumah terjangkau tanpa uang muka merupakan salah satu janji kampanye Anies-Sandi yang paling kontroversial. Namun demikian keduanya enggan merevisi rencana tersebut. Nantinya, peserta program DP nol rupiah mencicil uang DP kepada pemerintah dan bisa melanjutkan cicilan bulanan dalam jangka waktu yang relatif panjang.
Foto: AFP/Getty Images/Bay Ismoyo
Bantuan Rumah Ibadah
Meningkatkan bantuan sosial untuk rumah ibadah, lembaga pendidikan keagamaan, lembaga sosial, sekolah minggu dan Majelis Taklim yang berbasis asas proporsionalitas dan keadilan.