Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro memprediksi aktivitas pemindahan ibu kota baru dari DKI Jakarta dapat dilakukan pada tahun 2024. Hal ini dapat berjalan jika pembangunan infrastruktur dasar telah rampung.
Iklan
Dalam diskusi di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Senin (13/5), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, yang juga Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro, nyatakan pemindahan ibu kota dapat dilakukan di tahun 2024. Bambang menargetkan persiapan pembangunan infrastruktur dasar ibu kota baru bisa dimulai pada tahun 2020 mendatang. Saat ini pihaknya tengah melakukan pengkajian teknis dan menunggu keputusan terkait lokasi baru ibu kota.
"Kajian ini akan kita finalkan tahun ini sehingga keputusan lokasi juga kita harapkan bisa dilakukan tahun ini sehingga 2020 bisa dilakukan paling tidak persiapan untuk pembangunannya, maupun pembangunan infrastruktur dasar itu sendiri," Bambang menjelaskan dilansir dari suara.com.
Bambang menyebutkan setelah keputusan lokasi ibu kota baru ditetapkan, pihaknya akan langsung berkonsultasi dengan DPR untuk membahas produk hukum. Apabila perlu dibuat Undang-undang, tentunya akan disiapkan RUU. Selain itu UU tentang DKI Jakarta sebagai ibu kota perlu direvisi atau dibuat baru.
Dalam penjabaran timeline-nya, 2020 hingga 2022 adalah proses penyiapan lahan, termasuk memastikan status tanah yang akan dijadikan lokasi infrastruktur dasar bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Lama pembangunan ini diprediksi akan memakan waktu sekitar tiga tahun hingga tahun 2024
Pihaknya juga mengklaim sudah memiliki desain untuk ibu kota baru nanti. Diperkirakan 2 ribu hektar diperuntukkan untuk kawasan inti ibu kota dan 40 ribu hektar untuk wilayah perkotaan.
"Selain infrastruktur dasar kami sudah masuk fasilitas pemerintahan termasuk perumahan dan kebutuhan komersial sehingga harapannya paling tidak 2024 sudah mulai ada aktivitas pemindahan. Apakah seluruhnya atau sebagian dari Jakarta ke ibu kota baru," pungkas Bambang.
Palangkaraya, Balikpapan, atau Samarinda? Jokowi Tinjau Calon Ibu Kota Baru
Palangkaraya, Balikpapan, atau Samarinda? Serius ingin piindahkan ibu kota, Presiden Joko Widodo mengunjungi wilayah-wilayah yang akan menjadi lokasi ibu kota Republik Indonesia yang baru.
Foto: Biro Pers Sekretariat President
Melirik calon ibu kota
Presiden Joko Widodo mengunjungi Provinsi Kalimantan Timur dimana salah satu wilayahnya menjadi calon bagi ibu kota baru Republik Indonesia. Pemerintah kelihatannya serius dengan wacana pemindahan ibu kota yang pernah disinggung sejak era presiden pertama.
Foto: Biro Pers Sekretariat President
Apakah akan di Kaltim?
Provinsi Kalimantan Timur merupakan provinsi pertama yang dikunjungi Presiden dalam melakukan peninjauan awal terkait kelayakan calon ibu kota. Dalam kunjungan ini, Kepala Negara meninjau kawasan Bukit Soeharto yang berlokasi di Kawasan Taman Hutan Raya, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara.
Foto: Biro Pers Sekretariat President
Balikpapan atau Samarinda
Di Kaltim yang diincar adalah antara Balikpapan dan Samarinda. Apa tujuan pemindahan ibu kota ini? "Indonesia sebagai negara besar juga ingin memiliki pusat pemerintahan yang terpisah dengan pusat ekonomi, bisnis, perdagangan, dan jasa. Ini kita ingin menapak ke depan sebagai sebuah negara maju," kata Presiden.
Foto: Biro Pers Sekretariat President
Apa yang jadi titik penting pertimbangan?
Jokowi menyebut bahwa wilayah yang dikunjunginya itu memiliki sejumlah keunggulan. Di antaranya kelengkapan infrastruktur pendukung yang telah tersedia di sekitar kawasan. Keberadaan sarana pendukung tersebut disebutnya dapat menghemat biaya pembangunan apabila di kemudian hari ditetapkan sebagai ibu kota baru Republik Indonesia.
Foto: Biro Pers Sekretariat President
Yuk selfie dulu!
Masyarakat dan para wartawan berfoto swadaya dengan presdien. Presiden sekalian menjelaskan pertimbangannya untuk lokasi antara Samarinda-Balikpapan: "Di sini saya melihat semuanya sangat mendukung. Kebetulan ini berada di tengah-tengah jalan tol Samarinda-Balikpapan... di Balikpapan ada airportnya, Samarinda juga ada airport-nya. Pelabuhan juga sudah ada," kata Jokowi.
Foto: Biro Pers Sekretariat President
Banyak aspek harus dikaji
Meski demikian, Joko Widodo menegaskan bahwa pemindahan dan penyiapan ibu kota baru tidak hanya soal kesiapan infrastruktur saja. Banyak aspek lain yang masih harus dikaji oleh pemerintah dan dikonsultasikan dengan sejumlah pihak terkait sebelum mengambil keputusan.
Foto: Biro Pers Sekretariat President
Bagaimana dengan Palangkaraya?
Selanjutnya, Presiden Joko Widodo juga meninjau kelayakan calon ibu kota lainnya yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah. Tiba di Bandar Udara Tjilik Riwut, Palangkaraya, ia disambut Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran. Agendanya, meninjau lokasi yang menjadi alternatif rencana pemindahan ibu kota.
Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden
Dampak pembangunan dan lingkungan
Seandainya jadi dipindah ke Kalimantan Tengah, apakah hal itu akan memperparah masalah lingkungan mulai dari kebakaran hutan hingga polusi udara? (ap/hp/BPSP)
Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden
8 foto1 | 8
Waktu yang lama dan memakan biaya besar
Pengamat tata kota, Nirwono Joga, menilai pemerintah harus benar-benar memikirkan program dan proses pemindahan ibu kota ini secara matang. Menurutnya membutuhkan waktu yang lama untuk menciptakan ibu kota baru. "Dari soal waktu, bila kita membicarakan ibu kota yang kita harapkan nanti paling tidak kita membutuhkan waktu sekitar 20 tahun. Agar kota tersebut bisa dikatakan menjadi kota yang hidup," ujar Nirwono saat diwawancarai DW Indonesia.
Dia juga menyoroti kemungkinan berubahnya kebijakan di pemerintahan mendatang. Menurutnya di tahun 2024 pemerintahan yang baru mempunyai kecenderungan untuk mengubah kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan pemerintahan sebelumnya. Ia pun berpendapat anggaran pemindahan ibu kota yang besar bisa dialokasikan untuk pembangunan daerah lain.
"Dengan pertimbangan itu kalau pun ada dana yang cukup, yang dikatakan berkisar antara 323 triliun hingga 466 triliun rupiah, akan lebih baik jika dana itu kita gunakan untuk mengembangkan kota-kota baik itu di luar Jabodetabek, artinya masih di Jawa, atau pun pembangunan pusat-pusat ekonomi baru di luar jawa," Nirwono menambahkan.
Ibukota Buatan: Dari Brasilia Hingga Naypyidaw
Mesir berniat memindahkan pusat pemerintahan ke kota baru di timur Kairo. Negeri para nabi itu bukan yang pertama. Beberapa negara lain sudah mencoba membangun ibukota baru. Sebagian berhasil. Yang lain terbentur realita
Foto: AP
Wajah Baru Mesir
Pemerintah Mesir berniat membangun ibukota baru buat menggantikan Kairo yang dibanjiri masalah populasi, polusi dan kebersihan. Kota baru itu belum bernama. Diperkirakan biaya pembangunannya akan menelan dana sebesar 90 miliar Dolar AS. Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Kuwait masing-masing siap menyediakan dana lima miliar Dolar AS buat membiayai rencana Abdul Fattah al-Sisi
Foto: picture-alliance/dpa/Gintenreiter
Brasilia di Tangan Oscar Niemeyer
Mesir menginginkan apa yang telah berhasil diwujudkan Brasil. Ibukota Brasilia adalah contoh terbaik bagaimana pembangunan ibukota baru seharusnya dilaksanakan. Kota yang dibangun tahun 1960 ini menampung lusinan karya arsitek Oscar Niemeyer.
Foto: AP
Tumbuh Alami
Didesain oleh Niemeyer dan ditata oleh rekannya, Lúcio Costa, Brasilia kini menikmati pertumbuhan pesat dengan sektor jasa yang mendominasi struktur perekonomian ibukota. Berkat infrastruktur modern dan tingginya kualitas hidup, Brasilia ditahbiskan sebagai salah satu kota terbaik di Amerika Selatan.
Foto: AFP/Getty Images/E. Sa
Astana, Jantung Baru Kazakhstan
Berpindah dari Almaty tahun 1998, ibukota baru Kazakhstan, Astana, dipoles lewat tangan arsitek Jepang, Kisho Kurokawa. Kota berpenduduk 800.000 jiwa ini adalah simbol ambisi tak berbatas milik Presiden Nursultan Nazarbayev yang berkuasa sejak 1989
Foto: AFP/Getty Images/S. Filippov
Ibukota Terdingin Kedua di Dunia
Usianya yang tergolong muda membuat paras Astana dipenuhi bangunan modern yang dibuat arsitek-arsitek ternama. Tapi ada karakter unik lain yang membuat Astana menjadi spesial. Kota yang dulunya bernama Akmoly itu tercatat sebagai ibukota paling dingin kedua di dunia setelah Ulaanbataar, Mongol, dengan rata-rata temperatur musim dingin yang mencapai -35 derajat Celcius.
Foto: AFP/Getty Images/S. Filippov
Abuja Yang Tak Kunjung Rampung
Dibangun sejak dekade 1980-an, Abuja adalah proyek kostruksi yang tak kunjung usai. Kota ini awalnya dipilih lantaran dianggap netral karena tidak termasuk wilayah kesukuan atau didiami oleh pemeluk agama tertentu. Tapi Abuja belum tuntas. Hingga kini pemerintah Nigeria masih berupaya mewujudkan rencana awal
Foto: picture-alliance/dpa/M. Kappeler
Lagos, Ditinggal lalu Berkembang
Serupa dengan Mesir, Nigeria memindahkan pusat pemerintahan ke Abuja buat melarikan diri dari Lagos yang semakin sesak. Tapi berbeda dengan ibukota, Lagos tumbuh berkembang sejak kehilangan statusnya sebagai jantung negara. Kota di tepi singai Ogun ini tercatat sebagai kota dengan pertumbuhan ketujuh tercepat di dunia.
Foto: picture-alliance/dpa
Islamabad Hadiah Kemerdekaan
Sejak 1966, setelah merdeka dari penjajahan Inggris, Pakistan memiliki ibukota baru di kaki gunung Himalaya. Bernama Islamabad alias Kota Islam, kota ini banyak dipuji karena tata kelola yang baik. Saat ini Islamabad menampung sekitar dua juta penduduk.
Foto: imago
Karachi, Jantung Ekonomi Pakistan
Serupa dengan Brasil, jantung perekonomian Pakistan tetap berdetak di bekas ibukota Karachi. Kota ini mencatat tingkat produk domestik brutto yang termasuk salah satu tertinggi di Asia Selatan. Pada dekade 1960-an Karachi tumbuh pesat sehingga mendorong pemerintah Korea Selatan untuk mencontek tata kelolanya buat pembangunan Seoul.
Foto: Asif Hassan/AFP/Getty Images
Naypyidaw, Dari Junta Militer buat Myanmar
Kepindahan ibukota Myanmar dari Yangoon ke Naypyidaw yang digagas junta militer berlangsung cepat. Setelah gedung pemerintahan selesai dibangun, junta mengirimkan 1100 truk buat mengangkut semua pegawai negeri. Mereka awalnya harus hidup terpisah dari keluarga karena belum selesainya fasilitas umum seperti sekolah dan rumah sakit. Kota ini juga memiliki jalan protokol paling lebar di dunia
Foto: DW
10 foto1 | 10
DW Indonesia pun mencoba menghubungi anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, terkait dukungan DPR terhadap rencana pemerintah. Ia meyakini DPR akan mendukung dan memberikan payung hukum terkait perencanaan pemindahan ibu kota ini. "Kami di DPR siap wujudkan dari sisi regulasi, ide gagasan, untuk saling melengkapi apa yang dibutuhkan pemerintah," imbuh Misbakhun.
Menurut politisi Partai Golkar ini, dukungan DPR terhadap rencana pemindahan ini membuktikan jikalau DPR serius daam menjalankan tugasnya. Ia berharap pemerintah dapat bergerak cepat untuk mengajukan RUU yang akan menjadi payung hukum pemindahan ibu kota. Menurutnya DPR bisa membentuk pansus (panitia khusus) untuk menyelesaikan RUU ini. Ia memprediksi dalam kurun 5-6 bulan kedepan, DPR bisa menuntaskan pembahasan legislasi tersebut.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke Pulau Kalimantan selama tiga hari dari tanggal 7 hingga 9 Mei lalu. Kunjungan tersebut dalam rangka melirik calon lokasi dari ibu kota Indonesia. Jokowi meninjau kawasan Bukit Soeharto yang berlokasi di Kawasan Taman Hutan Raya, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Kemudian Bukit Nyuling di Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, dan Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
rap/na (dari berbagai sumber)
Mencari Ibu Kota yang Sempurna
Kepadatan lalulintas, padatnya penduduk, banjir. Itulah alasan, mengapa pemerintah Indonesia merencanakan pemindahan ibu kota dari Jakarta. Tapi Indonesia bukan negara pertama yang melakukannya.
Foto: Getty Images/B. Ismoyo
Nigeria - Menghindari suhu panas
Hingga 1991, kota metropolitan Lagos (kiri) menjadi ibukota Nigeria. Tetapi kota itu sudah penuh sesak. Suhu panas dan lalu lintasnya sangat padat. Abuja (kanan) terletak 300 km dari Lagos dan di lokasi yang lebih tinggi. Sehingga iklimnya lebih sejuk.
Canberra - Solusi kompromi
Di abad ke-19, dua kota Australia saling bersaing untuk menjadi ibu kota, yaitu Sydney dan Melbourne. Tetapi pemerintah memutuskan mengambil kompromi. Setelah mencari lama, keputusan jatuh pada Canberra, sebuah kota di bagian tenggara. Ibu kota itu terletak di antara Sydney dan Melbourne.
Foto: picture-alliance
Brasil - Pemindahan yang sukses
Setelah berunding lama, tahun 1960 ibukota Brasil dipindahkan dari Rio de Janeiro ke Brasilia (kanan). Di sini alasannya juga sama: Rio terlalu penuh, dan tidak terletak di tengah. Brasilia dirancang untuk berbentuk serupa tanda salib. Proyek ini dianggap kesuksesan besar, dan jadi panutan bagi banyak rencana pemindahan ibu kota lainnya.
Myanmar - Proyek kegilaan besar
2005 ibu kota Myanmar dipindahkan dari Yangon ke Naypyidaw. Dengan langkah itu, pemerintah militer mengikuti tradisi, di mana setiap dinasti di negara itu mendirikan ibu kota baru. Ibu kota baru luasnya 70 kali lipat kota Paris. Untuk pergi dari sebuah gedung pemerintah ke gedung berikutnya, orang perlu perjalanan dengan mobil selama 30 menit, melalui jalan-jalan yang kosong.
Pakistan - Militer bukan perekonomian
Pemerintah Pakistan memindahkan ibu kota dari Karachi (kiri) ke Islamabad tahun 1959. Tujuannya agar pengaruh pengusaha kaya atas politik bisa ditekan. Kota itu juga terletak lebih dekat dengan pangkalan militer utama di Rawalpindi, dan dengan kawasan Jammu dan Kashmir yang jadi ajang konflik dengan India.
Nur Sultan - Simbol sang penguasa
Astana (kanan) juga terbentuk lewat rancangan tertentu. Pindahnya ibu kota Kazachstan dari Almaty yang jadi kota perekonomian terjadi tahun 1997. Penampilan futuristiknya diberikan arsitek Jepang Kisho Kurokawa. 2019 Astana diganti namanya menjadi Nur Sultan sebagai penghormatan bagi pemimpin otoriter Nursultan Nasarbajev.
Moskow - Kebangkitan ibu kota tua
Pindahnya ibu kota Rusia dari St. Petersburg ke Moskow terjadi 1918 karena didirikannya negara Uni Sovyet oleh partai Bolshevik. Sebelumnya, Moskow sudah pernah jadi ibu kota Rusia, sebelum Tsar Peter Agung menjadikan St. Petersburg ibu kota.
Jerman - Ibu kota setelah penyatuan
Setelah Perang Dunia II, Jerman terbelah dua. Pemerintah Jerman Barat berkedudukan di Bonn (kiri), sedangkan ibu kota Jerman Timur adalah Berlin (rechts). Dalam konstitusi Jerman Barat tertulis bahwa jika Jerman bersatu kembali, yang menjadi ibu kota adalah Berlin. Dan itulah yang terjadi setelah penyatuan kembali tahun 1990. (Penulis: Rodion Ebbighausen, Ed.: ml/hp)